Sabtu, 30 Mei 2020

Pemborosan di Kementerian Keuangan

Jumat, 24 Jun 2016 05:20
BAGIKAN:
JAKARTA (EKSPOSnews): Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengemukakan sejumlah modus penyimpangan di Kemenkeu. Dia mengatakan, pihaknya mencermati hasil pemeriksaan BPK pada belanja barang dan modal di lingkungan Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal Perbendaraan di TA 2013-2016.

Pertama, kata Ucok, kementerian ini setiap tahun melakukan pengadaan penyedia jasa satuan pengamanan (Satpam) dengan outsourcing di lingkungan kantor pusat Kemenkeu. Di mana selama tiga tahun terakhir, pemenang lelang pengadaan satpam ini selalu perusahaan yang sama, yakni PT. Delta Tekno Perkasa.

"Kalau melihat gambaran tersebut, lelang ini hanya sebuah proses sandiwara. Bukan kompetisi untuk memilih produk yang bagus dan murah agar tidak merugikan keuangan negara. Diduga lelang ini agar sangat menguntungkan pihak-pihak di Kementerian Keuangan," kata Ucok.

Hal lain yang juga ditemukan yakni ditemukannya pengadaan UPS (Uninterruptible Power Suply) senilai Rp9.330.662.991 dalam buku catatan BMN (Barang Milik Negara). Padahal, kata dia, ketika dicek di lapangan, barang tersebut tidak ditemukan fisiknya.

"Modus ketiga adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) melakukan pengadaan jasa pengadaan dan penjilidan Dokumen keperluan kantor periode Januari sampai Desember 2014 dilaksanakan oleh CV Reza Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 600.325.000," papar Ucok.

Dari sejumlah gambaran tersebut, lanjut Ucok, pihaknya meminta aparat hukum untuk segera turun tangan membongkar realisasi keuangan di Kementerian Keuangan.

"Untuk itu segera panggil saja Kementerian Keuangan untuk diperiksa sebagai salah satu yang bertanggung jawab mengelola keuangan," tegasnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) siap mengambil sikap terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan adanya dugaan pemborosan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun anggaran 2013-2014.

"Kalau memang ditemukan adanya unsur kesengajaan, penyimpangan, korupsi (dalam penganggaran tersebut), tentunya kita mengambil sikap," ucap Jaksa Agung, M. Prasetyo usai mengikuti buka puasa bersama di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.

Namun, Prasetyo mengakui saat ini pihaknya masih melakukan penelaahan terkait hasil audit BPK tersebut. Menurut dia, pihaknya memerlukan kecermatan dalam penelaahan agar nantinya tak salah langkah dalam mengambil sikap.

"Mungkin hanya masalah administrasi atau hal lain. Apalagi sekarang ada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," jelas Prasetyo.(em)

  Berita Terkait
  • 2 tahun lalu

    BPK Temukan Pemborosan Anggaran di Dispenda Sumut

    MEDAN (EKSPOSnews): Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumut menjadi sorotan publik karena merealisasikan dana insentif sebesar Rp16.055.490.000.00 tanpa bekerja. Hal itu menjadi temuan Badan Pemeriks

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99