Sabtu, 16 Des 2017

Pasal Pencucian Uang Dikenakan kepada Gubernur Bengkulu

Oleh: Marsot
Jumat, 11 Agu 2017 05:04
BAGIKAN:
istimewa
Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK.
BENGKULU (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti dan istri dengan pasal korupsi dan juga menyertakan pasal tindak pidana pencucian uang.

"Tidak hanya Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti saja, namun semua tersangka sejak 2017 ini kita kenakan pasal TPPU," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Bengkulu, Kamis 10 Augustus 2017.

Pasal ini menjadi upaya maksimal mengembalikan kerugian negara dan sebagai efek jera bagi pelaku yang telah berlaku korup.

"Selama ini kita lihat, mereka dihukum santai-santai saja (dengan hukuman kurungan), mereka lebih sedih dan takut jika uangnya ditarik kembali, oleh karena itu kita miskinkan," kata dia.

Namun Basaria menjelaskan kekayaan para koruptor yang ditarik hanyalah yang dipastikan hasil korupsi, sementara kekayaan yang sah lainnya tidak akan disita.

"Jangan takut dan kami tidak melarang pejabat untuk kaya, asal kekayaan itu hasil yang halal," ucap Wakil Ketua KPK tersebut.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan di Bengkulu pada pada Selasa 20 Juni 2017, empat orang terjaring OTT yakni Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti, istrinya Lily Martiani Maddari, serta dua orang lagi Rico Dian Sari dan Jhoni Wijaya.

Ridwan beserta istri dan Rico Dian Sari diduga menerima fee dari Jhoni Wijaya terkait proyek jalan di dua Kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Jhoni Wijaya (JHW) disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak yang diduga penerima Rico Dian Sari (RDS), Lily Martiani Maddari (LMM), dan Ridwan Mukti (RM) disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • satu bulan lalu

    Penyuap Mantan Gubernur Bengkulu Divonis 3,7 tahun Penjara

    BENGKULU (EKSPOSnews): Majelis hakim menjatuhkan vonis 3,7 tahun atau tiga tahun tujuh bulan penjara kepada Jhoni Wijaya, terdakwa pemberi suap Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti beserta istri Li

  • 5 bulan lalu

    KPK Periksa Sejumlah Saksi Gratifikasi Gubernur Non-Aktif Bengkulu

    BENGKULU (EKSPOSnews): Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah orang terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Gubernur Bengkulu non-aktif Ridwan Mukti dan istrinya Lily Mad

  • 6 bulan lalu

    Rohidin Mersyah Plt Gubernur Bengkulu

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan akan segera mengukuhkan Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai Plt Gubernur Bengkulu terkait proses hukum di KPK."Sore ini

  • 6 bulan lalu

    KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu dan Isterinya Sebagai Tersangka Korupsi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian komisi proyek jalan di dua kabupaten di Provinsi Bengkulu."Para tersangk

  • 6 bulan lalu

    OTT Gubernur Bengkulu Suap Peningkatan Jalan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari, terkait s

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99