Sabtu, 23 Mar 2019

OTT di BPN Siak

Oleh: Jallus
Jumat, 27 Jul 2018 04:24
BAGIKAN:
istimewa.
Pungli.
PEKANBARU (EKSPOSnews): Kepolisian Daerah Riau membenarkan telah menggelar operasi tangkap tangan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Siak yang sebelumnya santer terdengar beberapa waktu terakhir.

Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto di Pekanbaru, menjelaskan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tersebut dilakukan pada Rabu (25/7) sore.

"Dua terduga pelaku diamankan dari operasi tersebut," katanya, Kamis 26 Juli 2018.

Kedua terduga pelaku yang masih menjalani pemeriksaan tersebut merupakan seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) dan honorer. Terduga yang seluruhnya wanita itu berinisial SD alias DI (33) dan IR (37).

Sunarto menuturkan OTT itu dilakukan tim Saber Pungli di Kantor BPN, tepatnya komplek perkantoran Pemda Sungai Betung, Kabupaten Siak.

Operasi berawal ketika Tim Saber Pungli yang dipimpin Kombes Sumadi mendatangi Polres Siak pada hari kejadian berlangsung. Tim kemudian mendatangi kantor BPN Siak untuk melakukan penggeledahan.

Dengan berbekal surat perintah tugas, tim menggeledah ruangan Seksi Hukum Pertanahan. Di ruang tersebut, ditemukan uang senilai Rp2,9 juta yang belakangan dijadikan salah satu barang bukti.

Uang tersebut diduga untuk memperlancar proses peralihan hak serta pengurusan tanah.

Dari pemeriksaan sementara, Sunarto menyebut kedua terduga pelaku memiliki peran masing-masing untuk merumuskan besaran pungli dalam mengurus surat peralihan hak serta penerima uang dari korban.

"SD diduga berperan sebagai penerima uang, kemudian YH alias IR diduga sebagai perumus besaran pungli," tuturnya.

Dari OTT tersebut, selain menyita Rp2,9 juta sebagai barang bukti, petugas juga menyita dokumen catatan masyarakat yang melakukan pengurusan tanah, rekaman kamera pengintai CCTV, arsip pengurusan tanah dan dua unit ponsel.

Kasus ini sendiri masih terus didalami kepolisian. Meski begitu, keduanya terancam Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 10 jam lalu

    KPK Tangkap Tangan Direktur Krakatau Steel, Direksi BUMN Lain Kapan?

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami transaksi pemberian uang menggunakan sarana perbankan kepada seorang Direktur PT Krakatau Steel.Dalam operasi tangkap tangan terhadap

  • 3 minggu lalu

    Tottenham Hotspur Bermain Imbang dengan Arsenal

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pelatih Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino menilai timnya pantas menang atas Arsenal dalam laga pekan ke-29 Liga Inggris, namun situasi pada akhir laga begitu sulit sehingga p

  • 3 minggu lalu

    OTT Kepala Daerah Sebuah Tragedi

    SURABAYA (EKSPOSnews): Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan bahwa kasus operasi tangkap tangan atau penindakan kepala daerah bukan sebuah prestasi, tapi merupakan t

  • 2 bulan lalu

    OTT KPK Tak Membuat Kepala Daerah Jera Melakukan Korupsi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Bupati Mesuji Khamami menjadi kepala daerah ke-107 yang ditetapkan sebagai tersangka KPK sejak KPK berdiri pada 2003."KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala

  • 2 bulan lalu

    Uang Hasil OTT Bupati Mesuji Diduga Rp1 miliar

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sekitar Rp1 miliar terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Mesuji, Provinsi Lampung Khamamik.KPK mengamankan uang

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99