Rabu, 21 Agu 2019

Mengapresiasi Putusan MK Soal Revisi UU Perkawinan

Oleh: marsot
Sabtu, 15 Des 2018 04:40
BAGIKAN:
istimewa.
Pernikahan.
JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan anak.

"Kami mengapresiasi MK yang memberikan 'lampu hijau' untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan agar bisa mencegah perkawinan anak," kata Yohana di Jakarta, Jumat 14 Desember 2018.

Yohana mengatakan pemerintah akan mengkaji langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan.

Menurut dia, revisi Undang-Undang Perkawinan perlu memiliki pendekatan khusus yang lebih melindungi anak.

Yohana mengatakan perkawinan akan menimbulkan dampak buruk bagi anak karena belum siap berumah tangga dan memiliki anak.

"Bayangkan perempuan usia 15 tahun menikah dengan laki-laki 17 tahun, belum tamat sekolah, belum punya pekerjaan. Masih bergantung pada orang tuanya," tuturnya.

Yohana mengatakan secara mental anak juga belum siap untuk menikah. Karena itu, perkawinan anak harus dicegah sehingga perkawinan hanya dilakukan oleh orang dewasa yang siap.

"Orang dewasa saja kadang ada yang kesulitan saat memiliki anak. Apalagi ini yang masih anak-anak. Anak memiliki anak pasti banyak masalah," katanya.

Putusan MK yang disiarkan Kamis (13/12) secara tertulis memerintahkan DPR untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan tentang batas usia perkawinan anak.

Dalam putusannya, MK menyebut Indonesia telah masuk dalam kondisi darurat karena perkawinan anak semakin meningkat.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, sebaran angka perkawinan anak di atas 25 persen ada di 23 provinsi.

MK menilai perkawinan telah menghilangkan hak-hak anak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Bila terus dibiarkan, Indonesia akan berada dalam kondisi "darurat perkawinan anak" yang dapat menghambat capaian tujuan bernegara. 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 bulan lalu

    Setelah Putusan MK, Tak Ada Upaya Hukum Lain

    JAKARTA (EKSPOSnews): Politisi Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atas perselisihan hasil pemilihan um

  • 2 bulan lalu

    Putusan MK Akhiri Konflik Pilres 2019

    Setelah melalui masa persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, masyarakat mendapatkan kepastian yang selama beberapa hari ini ditunggu-tunggu.Akhirnya, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya meno

  • 2 tahun lalu

    Mendagri Sayangkan Putusan MK

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kementerian Dalam Negeri menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan peraturan daerah tingkat Provinsi."Deng

  • 3 tahun lalu

    Putusan MK Buat Pelaku Perkawinan Campur Girang

    JAKARTA (EKSPOSnews): Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran (Perca) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi RI mengenai perjanjian perkawinan pada Oktober lalu setelah permohonan uji materi

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99