Rabu, 27 Mei 2020

Mendagri Sayangkan Putusan MK

Oleh: Marsot
Kamis, 15 Jun 2017 04:48
BAGIKAN:
istimewa
Hakim (ilustrasi).
JAKARTA (EKSPOSnews): Kementerian Dalam Negeri menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan peraturan daerah tingkat Provinsi.

"Dengan keputusan MK yang final mengikat, Kemendagri tentu akan ada kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan perda-perda. Walau keputusan MK final, tapi Kemendagri sangat menyayangkan putusan ini," ujar Tjahjo, Rabu 14 Juni 2017.

Dalam uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, MK menghapus kewenangan Mendagri membatalkan perda Provinsi.

Sebelumnya MK juga telah mencabut kewenangan Mendagri membatalkan perda tingkat kabupaten/kota. MK berpandangan kewenangan membatalkan perda merupakan ranah Mahkamah Agung.

Tjahjo mengatakan tanpa pengawasan, perda-perda tingkat provinsi dan kabupaten/kota dikhawatirkan bertentangan dengan keputusan/kebijakan pemerintah pusat.

"Program kebijakan strategis pemerintah pusat prinsipnya harus bisa terlaksana di daerah dan program daerah harus selaras dengan program pemerintah pusat sesuai dengan sikon budaya dan geografis kebutuhan masyarakat di daerah," kata Tjahjo.

Tjahjo pernah mengutarakan pengawasan dan pembatalan perda melalui mekanisme uji materi di MA cenderung membutuhkan waktu yang lama, sedangkan jumlah perda sangat banyak.

Meskipun demikian, kata Tjahjo, pemerintah pasti memiliki cara lain untuk mengawasi perda-perda. Kemendagri, kata dia, akan memperkuat hal-hal berkaitan fasilitasi dan penerbitan nomor registrasi perda, serta mengintensifkan pelatihan penyusunan perda, agar perda-perda selaras dengan program pemerintah pusat.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • tahun lalu

    Mendagri Pelajari Surat Pengunduran Diri Bupati Madina

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bakal mempelajari surat pengunduran diri Dahlan Hasan Nasution dalam jabatannya sebagai Bupati Mandailing Natal.Tjahjo mengatakan Ke

  • 3 tahun lalu

    DPR dan Kemendagri Dapat Fee Proyek E-KTP

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pengusaha Andi Narogong mengakui pemberian "fee" untuk DPR sebesar 7 juta dolar AS sudah dilakukan."Untuk DPR sudah dieksekusi, 3,5 juta dolar AS pada akhir 2011, lalu 3,5 juta d

  • 3 tahun lalu

    Rusuh di Kemendagri, 11 Tersangka

    JAKARTA (EKSPOSnews): Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan 11 tersangka terhadap pendemo yang rusuh di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI."11 orang kita naikkan statusnya menjadi tersangk

  • 3 tahun lalu

    Mantan Sekjen Kemendagri Dapat Titipan dari Setnov

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mantan Kabiro Hukum Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengakui dititipi

  • 3 tahun lalu

    Kemendagri Setuju Revisi UU Ormas

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan setuju revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99