Kamis, 17 Jan 2019

MK Tolak Uji Materi UU BUMN

Oleh: marsot
Kamis, 31 Mei 2018 20:16
BAGIKAN:
istimewa.
Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU BUMN terkait dengan privatisasi BUMN yang diajukan oleh beberapa pegawai BUMN PT. PLN (Persero).

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK Jakarta, Kamis 31 Mei 2018.

Sebelumnya para pemohon berdalil bahwa Pasal 14 ayat (3) huruf (a), (b), (d), (g), dan (h) UU BUMN, menjadikan pemerintah yang diwakili menteri dapat bertindak selaku pemegang saham sehingga berwenang mengubah Anggaran Dasar (AD) perseroan, tanpa pengawasan dari DPR.

Terkait dengan hal tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada relevansinya melibatkan DPR dalam aksi atau tindakan korporasi yang dilakukan oleh BUMN Persero, sebab DPR bukanlah bagian dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Dalam hubungannya dengan BUMN, kalaupun secara implisit hendak dikatakan ada pengawasan DPR, hal itu harus diletakkan konteksnya dalam kerangka fungsi pengawasan politik DPR terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden," ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo membacakan pertimbangan Mahkamah.

Mahkamah menilai dalam sistem presidensial, tidak seluruh tindakan pemerintah harus tunduk pada pengawasan DPR, seperti terhadap hal-hal yang berdasarkan Konstitusi maupun praktik ketatanegaraan yang sepenuhnya berada dalam ruang lingkup kewenangan diskresional pemerintah atau hal-hal yang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum," ucap Suhartoyo.

Selanjutnya, terkait dalil pemohon mengenai investasi yang dilakukan pemerintah harus melalui persetujuan DPR, Mahkamah berpendapat tindakan pembentukan anak perusahaan adalah bagian dari tindakan korporasi yang berkenaan dengan pengurusan perseroan.

Oleh karena itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 UU BUMN, pengawasannya dilakukan oleh komisaris bukan oleh DPR.

"Dengan demikian, mendalilkan adanya pengawasan DPR dalam tindakan korporasi yang dilakukan BUMN, secara tidak langsung para pemohon hendak menempatkan DPR seolah-olah sebagai komisaris BUMN," ujar Suhartoyo.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    Pemkot Batam Tolak Tambang Pasir

    BATAM (EKSPOSnews): Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau menolak perizinan tambang pasir, sesuai dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

  • 4 minggu lalu

    Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan Dapat Bantuan Bus Sekolah

    MUARADUA (EKSPOSnews): Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan mendapat bantuan dua unit bus sekolah dari Kementerian Perhubungan RI untuk angkutan umum pelajar di wilayah itu

  • satu bulan lalu

    Telkom Salurkan Kredit Lunak kepada UMKM

    PALANGKA RAYA (EKSPOSnews): PT Telkom Witel Kalimantan Tengah pada tahun 2018 menyalurkan pinjaman lunak atau berbunga tiga persen per tahun kepada 163 pengusaha mikro, kecil dan menengah mitra binaan

  • satu bulan lalu

    Pemkot Sabang Dituding Enggan Bangun Gampong

    SABANG (EKSPOSnews): Presiden RI Joko widodo menghadiri acara sosialisasi prioritas  penggunaan Dana tahun 2019 di Provinsi Aceh, hal ini membuktikan Pembangunan Desa menjadi perhatian penuh dari

  • satu bulan lalu

    Mengapresiasi Putusan MK Soal Revisi UU Perkawinan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomo

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99