Sabtu, 23 Jun 2018

MK Tolak Uji Materi UU BUMN

Oleh: marsot
Kamis, 31 Mei 2018 20:16
BAGIKAN:
istimewa.
Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU BUMN terkait dengan privatisasi BUMN yang diajukan oleh beberapa pegawai BUMN PT. PLN (Persero).

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK Jakarta, Kamis 31 Mei 2018.

Sebelumnya para pemohon berdalil bahwa Pasal 14 ayat (3) huruf (a), (b), (d), (g), dan (h) UU BUMN, menjadikan pemerintah yang diwakili menteri dapat bertindak selaku pemegang saham sehingga berwenang mengubah Anggaran Dasar (AD) perseroan, tanpa pengawasan dari DPR.

Terkait dengan hal tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada relevansinya melibatkan DPR dalam aksi atau tindakan korporasi yang dilakukan oleh BUMN Persero, sebab DPR bukanlah bagian dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Dalam hubungannya dengan BUMN, kalaupun secara implisit hendak dikatakan ada pengawasan DPR, hal itu harus diletakkan konteksnya dalam kerangka fungsi pengawasan politik DPR terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden," ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo membacakan pertimbangan Mahkamah.

Mahkamah menilai dalam sistem presidensial, tidak seluruh tindakan pemerintah harus tunduk pada pengawasan DPR, seperti terhadap hal-hal yang berdasarkan Konstitusi maupun praktik ketatanegaraan yang sepenuhnya berada dalam ruang lingkup kewenangan diskresional pemerintah atau hal-hal yang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum," ucap Suhartoyo.

Selanjutnya, terkait dalil pemohon mengenai investasi yang dilakukan pemerintah harus melalui persetujuan DPR, Mahkamah berpendapat tindakan pembentukan anak perusahaan adalah bagian dari tindakan korporasi yang berkenaan dengan pengurusan perseroan.

Oleh karena itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 UU BUMN, pengawasannya dilakukan oleh komisaris bukan oleh DPR.

"Dengan demikian, mendalilkan adanya pengawasan DPR dalam tindakan korporasi yang dilakukan BUMN, secara tidak langsung para pemohon hendak menempatkan DPR seolah-olah sebagai komisaris BUMN," ujar Suhartoyo.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 20 jam lalu

    Joko Widodo Dorong UMKM Naik Kelas

    SURABAYA (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa naik kelas dengan memberlakukan kebijakan yang menurunkan Pajak Pen

  • 3 hari lalu

    Pemkab Batusangkar Akan Rehab Ribuan Rumah Warga

    BATUSANGKAR (EKSPOSnews): Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar), akan merehab 1.075 unit rumah tidak layak huni yang ada di daerah tersebut dalam Tahun 2018.Bupati Tanah Datar Irdi

  • 3 hari lalu

    Pemkot Binjai Kirim Tim Ikut Cari Korban KM Sinar Bangun

    BINJAI (EKSPOSnews): Pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara, mengirim tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, untuk membantu mencari korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau

  • 2 minggu lalu

    Mahasiswa UMK Kembangkan Kap Lampu Bertema Kebangsaan dan Pluralisme

    KUDUS (EKSPOSnews): Menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan dan pluralisme kepada warga negara, khususnya kepada generasi muda bangsa, bisa dilakukan dengan beragam cara dan beragam media.Tiga mah

  • 3 minggu lalu

    Pemkot Gunungsitoli Beli Tanah untuk Perkantoran

    GUNUNGSITOLI (EKSPOSnews): Pemerintah Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, keluarkan anggaran Rp 3,2 miliar lebih untuk membeli tanah di Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, guna pembangunan pe

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99