Minggu, 21 Okt 2018

MK Tolak Uji Materi UU BUMN

Oleh: marsot
Kamis, 31 Mei 2018 20:16
BAGIKAN:
istimewa.
Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU BUMN terkait dengan privatisasi BUMN yang diajukan oleh beberapa pegawai BUMN PT. PLN (Persero).

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK Jakarta, Kamis 31 Mei 2018.

Sebelumnya para pemohon berdalil bahwa Pasal 14 ayat (3) huruf (a), (b), (d), (g), dan (h) UU BUMN, menjadikan pemerintah yang diwakili menteri dapat bertindak selaku pemegang saham sehingga berwenang mengubah Anggaran Dasar (AD) perseroan, tanpa pengawasan dari DPR.

Terkait dengan hal tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada relevansinya melibatkan DPR dalam aksi atau tindakan korporasi yang dilakukan oleh BUMN Persero, sebab DPR bukanlah bagian dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Dalam hubungannya dengan BUMN, kalaupun secara implisit hendak dikatakan ada pengawasan DPR, hal itu harus diletakkan konteksnya dalam kerangka fungsi pengawasan politik DPR terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden," ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo membacakan pertimbangan Mahkamah.

Mahkamah menilai dalam sistem presidensial, tidak seluruh tindakan pemerintah harus tunduk pada pengawasan DPR, seperti terhadap hal-hal yang berdasarkan Konstitusi maupun praktik ketatanegaraan yang sepenuhnya berada dalam ruang lingkup kewenangan diskresional pemerintah atau hal-hal yang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum," ucap Suhartoyo.

Selanjutnya, terkait dalil pemohon mengenai investasi yang dilakukan pemerintah harus melalui persetujuan DPR, Mahkamah berpendapat tindakan pembentukan anak perusahaan adalah bagian dari tindakan korporasi yang berkenaan dengan pengurusan perseroan.

Oleh karena itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 UU BUMN, pengawasannya dilakukan oleh komisaris bukan oleh DPR.

"Dengan demikian, mendalilkan adanya pengawasan DPR dalam tindakan korporasi yang dilakukan BUMN, secara tidak langsung para pemohon hendak menempatkan DPR seolah-olah sebagai komisaris BUMN," ujar Suhartoyo.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 4 hari lalu

    KPK Tahan Kepala Bidang Tata Ruang Pemkab Bekasi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR), tersangka suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta

  • satu minggu lalu

    Mengirimkan Obat-Obatan ke Pulau Sepudi

    SUMENEP (EKSPOSnews): Husky Cnooc Madura Limited (HCML) dan SKK Migas mengirimkan bantuan berupa obat-obatan ke Puskemas Gayam, Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur."Obat-obatan yang kami kirim

  • satu minggu lalu

    2 ASN di Pemkot Tanjungbalai Ditangkap Pesta Sabu-Sabu

    TANJUNGBALAI (EKSPOSnews): Dua orang aparatur sipil negara (ASN) yakni MS dan BJ yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkot Tanjungbalai ditangkap Satuan Reserse Narkoba

  • 3 minggu lalu

    Wajib Pajak di Kalangan UMKM Meningkat

    SOLO (EKSPOSnews): Penurunan besaran pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen mendorong peningkatan jumlah wajib pajak (WP) dari kalangan tersebut."Perbandinganny

  • satu bulan lalu

    Ratusan Pejabat di Pemkot Aceh Dimutasi

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Seratusan pejabat eselon tiga dan empat di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dimutasi guna meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat serta mengisi kekosongan jabatan selam

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99