Jumat, 24 Mei 2019

MK Tolak Uji Materi UU BUMN

Oleh: marsot
Kamis, 31 Mei 2018 20:16
BAGIKAN:
istimewa.
Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU BUMN terkait dengan privatisasi BUMN yang diajukan oleh beberapa pegawai BUMN PT. PLN (Persero).

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK Jakarta, Kamis 31 Mei 2018.

Sebelumnya para pemohon berdalil bahwa Pasal 14 ayat (3) huruf (a), (b), (d), (g), dan (h) UU BUMN, menjadikan pemerintah yang diwakili menteri dapat bertindak selaku pemegang saham sehingga berwenang mengubah Anggaran Dasar (AD) perseroan, tanpa pengawasan dari DPR.

Terkait dengan hal tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada relevansinya melibatkan DPR dalam aksi atau tindakan korporasi yang dilakukan oleh BUMN Persero, sebab DPR bukanlah bagian dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Dalam hubungannya dengan BUMN, kalaupun secara implisit hendak dikatakan ada pengawasan DPR, hal itu harus diletakkan konteksnya dalam kerangka fungsi pengawasan politik DPR terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden," ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo membacakan pertimbangan Mahkamah.

Mahkamah menilai dalam sistem presidensial, tidak seluruh tindakan pemerintah harus tunduk pada pengawasan DPR, seperti terhadap hal-hal yang berdasarkan Konstitusi maupun praktik ketatanegaraan yang sepenuhnya berada dalam ruang lingkup kewenangan diskresional pemerintah atau hal-hal yang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum," ucap Suhartoyo.

Selanjutnya, terkait dalil pemohon mengenai investasi yang dilakukan pemerintah harus melalui persetujuan DPR, Mahkamah berpendapat tindakan pembentukan anak perusahaan adalah bagian dari tindakan korporasi yang berkenaan dengan pengurusan perseroan.

Oleh karena itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 UU BUMN, pengawasannya dilakukan oleh komisaris bukan oleh DPR.

"Dengan demikian, mendalilkan adanya pengawasan DPR dalam tindakan korporasi yang dilakukan BUMN, secara tidak langsung para pemohon hendak menempatkan DPR seolah-olah sebagai komisaris BUMN," ujar Suhartoyo.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 4 minggu lalu

    Peluang Beasiswa dari Pemkab Labuhanbatu

    RANTAUPRAPAT (EKSPOSnews): Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara secara resmi mengumumkan syarat dan waktu penyerahan berkas penerima beasiswa jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi

  • satu bulan lalu

    Glory Aritonang Harumkan Nama Indonesia

    Muda dan berprestasi itulah sosok Glory Lamria Aritonang, mahasiswi semester delapan Teknologi Bioproses Fakultas Teknik Universitas Indonesia.Sejumlah prestasi baik nasional dan internasional diraih

  • 2 bulan lalu

    Sidang Pengujian Komersialisasi Pendidikan Berlanjut

    JAKARTA (EKSPOSnews): Reza Aldo Agusta, Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, telah mengajukan permohonan constitutional review terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan pada tanggal 11 F

  • 2 bulan lalu

    Pemkot Ternate Bangun Internet Gratis

    TERNATE (EKSPOSnews): Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Pemkot Ternate, Maluku Utara (Malut), akan membangun internet gratis bagi masyarakat di berbagai titik, terutama di daerah pesisir Pu

  • 2 bulan lalu

    UMKM Binaan Pertamina

    JAKARTA (EKSPOSnews): Sebanyak 12 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kain mitra binaan PT Pertamina (Persero) mencatat omset sekitar Rp500 juta.Vice President Corporate Communication Pertamina Fajr

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99