Jumat, 17 Agu 2018

MK Tolak Uji Materi UU BUMN

Oleh: marsot
Kamis, 31 Mei 2018 20:16
BAGIKAN:
istimewa.
Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU BUMN terkait dengan privatisasi BUMN yang diajukan oleh beberapa pegawai BUMN PT. PLN (Persero).

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK Jakarta, Kamis 31 Mei 2018.

Sebelumnya para pemohon berdalil bahwa Pasal 14 ayat (3) huruf (a), (b), (d), (g), dan (h) UU BUMN, menjadikan pemerintah yang diwakili menteri dapat bertindak selaku pemegang saham sehingga berwenang mengubah Anggaran Dasar (AD) perseroan, tanpa pengawasan dari DPR.

Terkait dengan hal tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada relevansinya melibatkan DPR dalam aksi atau tindakan korporasi yang dilakukan oleh BUMN Persero, sebab DPR bukanlah bagian dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Dalam hubungannya dengan BUMN, kalaupun secara implisit hendak dikatakan ada pengawasan DPR, hal itu harus diletakkan konteksnya dalam kerangka fungsi pengawasan politik DPR terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden," ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo membacakan pertimbangan Mahkamah.

Mahkamah menilai dalam sistem presidensial, tidak seluruh tindakan pemerintah harus tunduk pada pengawasan DPR, seperti terhadap hal-hal yang berdasarkan Konstitusi maupun praktik ketatanegaraan yang sepenuhnya berada dalam ruang lingkup kewenangan diskresional pemerintah atau hal-hal yang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum," ucap Suhartoyo.

Selanjutnya, terkait dalil pemohon mengenai investasi yang dilakukan pemerintah harus melalui persetujuan DPR, Mahkamah berpendapat tindakan pembentukan anak perusahaan adalah bagian dari tindakan korporasi yang berkenaan dengan pengurusan perseroan.

Oleh karena itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 UU BUMN, pengawasannya dilakukan oleh komisaris bukan oleh DPR.

"Dengan demikian, mendalilkan adanya pengawasan DPR dalam tindakan korporasi yang dilakukan BUMN, secara tidak langsung para pemohon hendak menempatkan DPR seolah-olah sebagai komisaris BUMN," ujar Suhartoyo.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    Google Fasilitasi Pelatihan UMKM

    SLEMAN (EKSPOSnews): Rumah Kreatif Sleman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Gapura Digital menggelar Pelatihan Dasar Fasilitas Googl

  • 2 hari lalu

    UMKM Belum Optimalkan Internet

    SOLO (EKSPOSnews): Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Jawa Tengah menyatakan, sebagian pelaku UMKM belum mengoptimalkan internet untuk memasarkan produk mereka mengingat masih bany

  • satu minggu lalu

    Kejari Banda Aceh Eksekusi Koruptor Pengadaan Mobil Damkar

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh mengeksekusi seorang terpidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran senilai Rp17,5 miliar.Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Ba

  • 2 minggu lalu

    Mahasiswa UMK Ikuti Agri-Relationship Asean Universities Network

    KUDUS (EKSPOSnews): Dua mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus (UMK) mengikuti Agri-Relationship Asean Universities Network di Malaysia, yang diselenggarakan pada 31 Juli–13 Agustus

  • 2 minggu lalu

    UMKM Berkembang karena Dibina PT Timah

    MANGGAR (EKSPOSnews): Banyak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, bisa mengembangkan usaha hingga menjadi lebih besar berkat menjadi mitra

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99