Senin, 19 Feb 2018

MK Tolak Ketentuan Uji Praperadilan

Oleh: Jallus.
Rabu, 11 Okt 2017 04:36
BAGIKAN:
istimewa.
Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan uji materi Pasal 83 Ayat (1) KUHAP terkait dengan upaya banding dalam proses praperadilan.

"Amar putusan Mahkamah mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan amar putusan MK di Gedung MK Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.

Mahkamah menilai tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap rumusan norma Pasal 83 Ayat (1) KUHAP sehingga dalil Anthony Chandra Kartawiria selaku pemohon dalam perkara ini dinyatakan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Anthony adalah tersangka kasus restitusi pajak PT Mobile 8 yang mengajukan permohonan praperadilan dan dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 November 2016.

Akan tetapi, penyidik kemudian kembali menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang dinilai pemohon hanya dengan memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana.

Pemohon kemudian khawatir adanya potensi penyidik dapat menerbitkan sprindik dan menetapkan pemohon sebagai tersangka atas subjek hukum yang sama dengan menggunakan alat bukti yang sama berulang-ulang.

"Persoalan yang dikhawatirkan oleh pemohon menurut Mahkamah bukanlan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 83 Ayat (1) KUHAP, melainkan merupakan permasalahan implementasi," ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul membacakan pertimbangan Mahkamah.

Menurut Mahkamah, kekhawatiran pemohon tidak perlu terjadi bila penyidik berpedoman pada putusan Mahkamah ini, terutama di dalam menggunakan alat bukti sebagai dasar penyidikan kembali adalah alat bukti yang sudah disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat formalitas belaka.

"Dengan demikian, akan diperoleh adanya kepastian hukum tidak saja bagi tersangka, tetapi juga bagi penegak hukum yang tidak akan dengan mudah melepaskan seseorang dari jerat pidana," tegas Manahan.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 7 hari lalu

    Chevron Bantu UMKM Riau

    PEKANBARU (EKSPOSnews): PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) sejak 2015 hingga Desember 2017 menyalurkan bantuan kemitraan bergulir sebesar Rp2 miliar untuk 1.570 petani dan pelaku usaha mikro (UMKM)

  • satu minggu lalu

    Pemkot Binjai Siapkan Lahan Kawasan Industri

    BINJAI (EKSPOSnews): Pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara, mempersiapkan lahan seluas 130 hektare untuk pembangunan kawasan industri jasa dan perdagangan guna menjadikan daerah itu semakin maju dan

  • satu minggu lalu

    MK Tolak Uji Materi Hak Angket DPR

    JAKARTA (EKSPOSnews): Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak tiga permohonan uji materi Pasal 79 ayat (3) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait dengan hak angket DPR kepada Kom

  • 3 minggu lalu

    Kapal Pesiar Ala Pemkab Samosir

    Dari jauh tampak seperti sebuah rumah adat Batak yang mengapung di atas air. Namun, setelah dekat ternyata sebuah kapal yang berlayar menuju sebuah pelabuhan di Tomok, Danau Toba, Samosir, beberapa wa

  • satu bulan lalu

    Potensi Ekonomi Digital Indonesia Disektor UMKM

    JAKARTA (EKSPOSnews): Tahun 2018 diprediksi akan menjadi puncak pertumbuhan ekonomi kreatif. Hal ini didasari oleh data survei BEKRAF dengan Badan Pusat Statistik (2016) bahwa Industri ekonomi kreatif

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99