Selasa, 24 Okt 2017

MK Tolak Ketentuan Uji Praperadilan

Oleh: Jallus.
Rabu, 11 Okt 2017 04:36
BAGIKAN:
istimewa.
Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan uji materi Pasal 83 Ayat (1) KUHAP terkait dengan upaya banding dalam proses praperadilan.

"Amar putusan Mahkamah mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan amar putusan MK di Gedung MK Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.

Mahkamah menilai tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap rumusan norma Pasal 83 Ayat (1) KUHAP sehingga dalil Anthony Chandra Kartawiria selaku pemohon dalam perkara ini dinyatakan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Anthony adalah tersangka kasus restitusi pajak PT Mobile 8 yang mengajukan permohonan praperadilan dan dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 November 2016.

Akan tetapi, penyidik kemudian kembali menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang dinilai pemohon hanya dengan memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana.

Pemohon kemudian khawatir adanya potensi penyidik dapat menerbitkan sprindik dan menetapkan pemohon sebagai tersangka atas subjek hukum yang sama dengan menggunakan alat bukti yang sama berulang-ulang.

"Persoalan yang dikhawatirkan oleh pemohon menurut Mahkamah bukanlan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 83 Ayat (1) KUHAP, melainkan merupakan permasalahan implementasi," ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul membacakan pertimbangan Mahkamah.

Menurut Mahkamah, kekhawatiran pemohon tidak perlu terjadi bila penyidik berpedoman pada putusan Mahkamah ini, terutama di dalam menggunakan alat bukti sebagai dasar penyidikan kembali adalah alat bukti yang sudah disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat formalitas belaka.

"Dengan demikian, akan diperoleh adanya kepastian hukum tidak saja bagi tersangka, tetapi juga bagi penegak hukum yang tidak akan dengan mudah melepaskan seseorang dari jerat pidana," tegas Manahan.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • satu minggu lalu

    Pemkab Badung Rangkul Google

    MANGUPURA (EKSPOSnews): Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, merangkul Perwakilan Google di Indonesia untuk membuat aplikasi khusus wisata, agar memudahkan wisatawan mancanegara mendapat informasi desti

  • 3 minggu lalu

    Wali Kota Pekanbaru Haramkan Fee Proyek. Apa Benar?

    PEKANBARU (EKSPOSnews):  Wali kota Pekanbaru, Firdaus MT melarang atau mengharamkan adanya praktik setoran fee untuk mendapatkan proyek pemerintah yang dalam belakangan ramai dibicarakan di kalan

  • 3 minggu lalu

    Pemkot Jambi Siapkan Pasar Daring Produk Unggulan

    JAMBI (EKSPOSnews): Pemerintah Kota Jambi sedang menyiapkan pasar penjualan dalam jaringan (daring) untuk pemasaran produk unggulan yang dihasilkan para pengrajin di kota itu."Kami sedang merancang se

  • 3 minggu lalu

    UMK Dukung Pengembangan Batik Bakaran Juwana

    UMK Dukung Pengembangan Batik Bakaran Juwana  PATI (EKSPOSnews): Tiga dosen Universitas Muria Kudus (UMK) yang melaksanakan program pengabdian masyarakat Iptek bagi Produk Unggulan Daerah (IbPUD)

  • 3 minggu lalu

    Tunjangan ASN Pemkot Bandarlampung Segera Cair

    BANDARLAMPUNG (EKSPOSnews): Pemerintah Kota Bandarlampung segera membayarkan tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk bulan Mei dan Juni 2017."Kami akan bayarkan tunjangan kinerja bula

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99