Sabtu, 22 Sep 2018

MK Tolak Ketentuan Uji Praperadilan

Oleh: Jallus.
Rabu, 11 Okt 2017 04:36
BAGIKAN:
istimewa.
Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan uji materi Pasal 83 Ayat (1) KUHAP terkait dengan upaya banding dalam proses praperadilan.

"Amar putusan Mahkamah mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan amar putusan MK di Gedung MK Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.

Mahkamah menilai tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap rumusan norma Pasal 83 Ayat (1) KUHAP sehingga dalil Anthony Chandra Kartawiria selaku pemohon dalam perkara ini dinyatakan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Anthony adalah tersangka kasus restitusi pajak PT Mobile 8 yang mengajukan permohonan praperadilan dan dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 November 2016.

Akan tetapi, penyidik kemudian kembali menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang dinilai pemohon hanya dengan memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana.

Pemohon kemudian khawatir adanya potensi penyidik dapat menerbitkan sprindik dan menetapkan pemohon sebagai tersangka atas subjek hukum yang sama dengan menggunakan alat bukti yang sama berulang-ulang.

"Persoalan yang dikhawatirkan oleh pemohon menurut Mahkamah bukanlan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 83 Ayat (1) KUHAP, melainkan merupakan permasalahan implementasi," ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul membacakan pertimbangan Mahkamah.

Menurut Mahkamah, kekhawatiran pemohon tidak perlu terjadi bila penyidik berpedoman pada putusan Mahkamah ini, terutama di dalam menggunakan alat bukti sebagai dasar penyidikan kembali adalah alat bukti yang sudah disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat formalitas belaka.

"Dengan demikian, akan diperoleh adanya kepastian hukum tidak saja bagi tersangka, tetapi juga bagi penegak hukum yang tidak akan dengan mudah melepaskan seseorang dari jerat pidana," tegas Manahan.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Ratusan Pejabat di Pemkot Aceh Dimutasi

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Seratusan pejabat eselon tiga dan empat di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dimutasi guna meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat serta mengisi kekosongan jabatan selam

  • 2 minggu lalu

    Pemkab Samosir Revitalisasi 6 Pasar Tradisionil

    SAMOSIR (EKSPOSnews): Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, merevitalisasi enam pasar tradisional menjadi tempat transaksi ekonomi modern dalam mendukung perekonomian dan pengembangan pariwisa

  • 2 minggu lalu

    Polisi OTT Kepala SMK 2 Solok

    SOLOK (EKSPOSnews): Kepolisian Resor Solok Kota, Sumatera Barat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala SMKN 2 Solok berinisial AH (57) atas dugaan pungutan liar yang dilakukan terhadap

  • 2 minggu lalu

    PLN Berikan Penghargaan kepada Pemkot Tebing Tinggi

    MEDAN (EKSPOSnews): PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Sumatera Utara memberikan penghargaan "Giat Tepat Waktu Bayar Listrik" kepada Pemkot Tebingtinggi dalam peringatan Hari Pelanggan.Dep

  • 3 minggu lalu

    Pemprov Babel Ancam Cabut 3 Izin Perusahaan

    PANGKALPINANG (EKSPOSnews): Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengancam mencabut izin pinjam pakai lahan tiga perusahaan yang beroperasi di alur sungai, karena tidak melaksanakan kewa

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99