Senin, 24 Sep 2018

MK Tolak Gugatan UU Pemilu

Oleh: Jallus
Kamis, 11 Jan 2018 15:19
BAGIKAN:
istimewa.
Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi ptusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur ambang batas mengajukan calon presiden (presidential treshold).

"Putusan MK menunjukkan bahwa penyusunan UU Pemilu sesuai dengan semangat Putusan MK terdahulu," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achamd Baidowi di Jakarta, Kamis 11 Januari 2018.

Dia menjelaskan apa yang diputuskan MK terdahulu hanya pemilu serentak dan tidak menghapus ambang batas dan tidak melarang penggunaan hasil Pemilu 2014 dipakai dua kali.

Karena itu, menurut dia, apabila mengacu pada konfigurasi hasil pemilu 2014, calon presiden diprediksi tidak terlalu banyak karena partai politik sudah berkumpul di satu poros koalisi.

"Ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada parpol yang telah berkiprah pada pemilu sebelumnya. Kedepan, ayo ciptakan iklim pemilu yang sehat dan kondusif," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1).

Pasal 222 UU Pemilu mengatur ambang batas partai politik atau gabungan parpol mencalonkan Presiden atau "presidential threshold".

Dalam pasal tersebut Partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Dalam pertimbangannya, MK menilai "presidential threshold" relevan untuk memperkuat sistem presidensial dan Presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki kekuatan di parlemen.

MK juga menilai pasal 222 tidak kedaluwarsa karena merupakan UU baru yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2017 lalu, bukan UU lama yang digunakan untuk menggelar pilpres 2014. Selain itu MK juga menilai pasal 222 tidak bersifat diskriminatif.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Ratusan Pejabat di Pemkot Aceh Dimutasi

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Seratusan pejabat eselon tiga dan empat di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dimutasi guna meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat serta mengisi kekosongan jabatan selam

  • 2 minggu lalu

    Pemkab Samosir Revitalisasi 6 Pasar Tradisionil

    SAMOSIR (EKSPOSnews): Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, merevitalisasi enam pasar tradisional menjadi tempat transaksi ekonomi modern dalam mendukung perekonomian dan pengembangan pariwisa

  • 3 minggu lalu

    Polisi OTT Kepala SMK 2 Solok

    SOLOK (EKSPOSnews): Kepolisian Resor Solok Kota, Sumatera Barat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala SMKN 2 Solok berinisial AH (57) atas dugaan pungutan liar yang dilakukan terhadap

  • 3 minggu lalu

    PLN Berikan Penghargaan kepada Pemkot Tebing Tinggi

    MEDAN (EKSPOSnews): PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Sumatera Utara memberikan penghargaan "Giat Tepat Waktu Bayar Listrik" kepada Pemkot Tebingtinggi dalam peringatan Hari Pelanggan.Dep

  • 3 minggu lalu

    Pemprov Babel Ancam Cabut 3 Izin Perusahaan

    PANGKALPINANG (EKSPOSnews): Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengancam mencabut izin pinjam pakai lahan tiga perusahaan yang beroperasi di alur sungai, karena tidak melaksanakan kewa

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99