Rabu, 20 Jun 2018

MK Tolak Gugatan UU Pemilu

Oleh: Jallus
Kamis, 11 Jan 2018 15:19
BAGIKAN:
istimewa.
Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi ptusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur ambang batas mengajukan calon presiden (presidential treshold).

"Putusan MK menunjukkan bahwa penyusunan UU Pemilu sesuai dengan semangat Putusan MK terdahulu," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achamd Baidowi di Jakarta, Kamis 11 Januari 2018.

Dia menjelaskan apa yang diputuskan MK terdahulu hanya pemilu serentak dan tidak menghapus ambang batas dan tidak melarang penggunaan hasil Pemilu 2014 dipakai dua kali.

Karena itu, menurut dia, apabila mengacu pada konfigurasi hasil pemilu 2014, calon presiden diprediksi tidak terlalu banyak karena partai politik sudah berkumpul di satu poros koalisi.

"Ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada parpol yang telah berkiprah pada pemilu sebelumnya. Kedepan, ayo ciptakan iklim pemilu yang sehat dan kondusif," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1).

Pasal 222 UU Pemilu mengatur ambang batas partai politik atau gabungan parpol mencalonkan Presiden atau "presidential threshold".

Dalam pasal tersebut Partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Dalam pertimbangannya, MK menilai "presidential threshold" relevan untuk memperkuat sistem presidensial dan Presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki kekuatan di parlemen.

MK juga menilai pasal 222 tidak kedaluwarsa karena merupakan UU baru yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2017 lalu, bukan UU lama yang digunakan untuk menggelar pilpres 2014. Selain itu MK juga menilai pasal 222 tidak bersifat diskriminatif.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Mahasiswa UMK Kembangkan Kap Lampu Bertema Kebangsaan dan Pluralisme

    KUDUS (EKSPOSnews): Menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan dan pluralisme kepada warga negara, khususnya kepada generasi muda bangsa, bisa dilakukan dengan beragam cara dan beragam media.Tiga mah

  • 3 minggu lalu

    Pemkot Gunungsitoli Beli Tanah untuk Perkantoran

    GUNUNGSITOLI (EKSPOSnews): Pemerintah Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, keluarkan anggaran Rp 3,2 miliar lebih untuk membeli tanah di Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, guna pembangunan pe

  • 3 minggu lalu

    Jamkrindo Bagikan Paket Sembako

    JAKARTA (EKSPOSnews): Perum Jamkrindo membagikan 4.800 paket sembako dan menyantuni 3.470 anak yatim piatu pada Ramadhan 1439 Hijriah sekaligus untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 pada 1 Ju

  • 3 minggu lalu

    MK Tolak Uji Materi UU BUMN

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU BUMN terkait dengan privatisasi BUMN yang diajukan oleh beberapa pegawai BUMN PT. PLN (Persero)."Amar putusan mengadili,

  • 3 minggu lalu

    Pemkab Simalungun Bentuk 20 Tim Safari Ramadhan

    SIMALUNGUN (EKSPOSnews): Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, membentuk 20 tim Safari Ramadhan 1439 Hijriyah dengan sasaran kunjungan 100 masjid selama lima hari.Koordinator tim Ramadhani

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99