Minggu, 21 Jan 2018

MK Tolak Gugatan UU Pemilu

Oleh: Jallus
Kamis, 11 Jan 2018 15:19
BAGIKAN:
istimewa.
Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi ptusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur ambang batas mengajukan calon presiden (presidential treshold).

"Putusan MK menunjukkan bahwa penyusunan UU Pemilu sesuai dengan semangat Putusan MK terdahulu," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achamd Baidowi di Jakarta, Kamis 11 Januari 2018.

Dia menjelaskan apa yang diputuskan MK terdahulu hanya pemilu serentak dan tidak menghapus ambang batas dan tidak melarang penggunaan hasil Pemilu 2014 dipakai dua kali.

Karena itu, menurut dia, apabila mengacu pada konfigurasi hasil pemilu 2014, calon presiden diprediksi tidak terlalu banyak karena partai politik sudah berkumpul di satu poros koalisi.

"Ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada parpol yang telah berkiprah pada pemilu sebelumnya. Kedepan, ayo ciptakan iklim pemilu yang sehat dan kondusif," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1).

Pasal 222 UU Pemilu mengatur ambang batas partai politik atau gabungan parpol mencalonkan Presiden atau "presidential threshold".

Dalam pasal tersebut Partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Dalam pertimbangannya, MK menilai "presidential threshold" relevan untuk memperkuat sistem presidensial dan Presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki kekuatan di parlemen.

MK juga menilai pasal 222 tidak kedaluwarsa karena merupakan UU baru yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2017 lalu, bukan UU lama yang digunakan untuk menggelar pilpres 2014. Selain itu MK juga menilai pasal 222 tidak bersifat diskriminatif.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 5 hari lalu

    Potensi Ekonomi Digital Indonesia Disektor UMKM

    JAKARTA (EKSPOSnews): Tahun 2018 diprediksi akan menjadi puncak pertumbuhan ekonomi kreatif. Hal ini didasari oleh data survei BEKRAF dengan Badan Pusat Statistik (2016) bahwa Industri ekonomi kreatif

  • satu minggu lalu

    Pemkab Diminta Serius Awasi Istana Siak

    SIAK (EKSPOSnews): Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat wilayah kerja Sumbar-Riau meminta pemerintah kabupaten Siak untuk lebih memperketat pengawasan terhadap Istana Siak agar tidak t

  • 4 minggu lalu

    KPK Periksa 4 Kepala Dinas Pemkab Batubara

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa empat Kepala Dinas Kabupaten Batubara untuk diperiksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pekerjaan pemba

  • satu bulan lalu

    Pemkot Palembang Bantu Usaha Mikro

    PALEMBANG (EKSPOSnews): Pemerintah Kota Palembang mengucurkan bantuan modal kepada 1.000 usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil menjelang Asian Games XVIII ta

  • satu bulan lalu

    Pemkab Kutacane Dapat Tambahan Pupuk Bersubsidi

    KUTACANE (EKSPOSnews): Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kembali mendapat tambahan pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 1.900 ton untuk mengatasi kelangkaan pada akhir tahun ini."Alhamdulillah terjad

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99