Rabu, 19 Des 2018

MK Tolak Gugatan UU Pemilu

Oleh: Jallus
Kamis, 11 Jan 2018 15:19
BAGIKAN:
istimewa.
Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi ptusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur ambang batas mengajukan calon presiden (presidential treshold).

"Putusan MK menunjukkan bahwa penyusunan UU Pemilu sesuai dengan semangat Putusan MK terdahulu," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achamd Baidowi di Jakarta, Kamis 11 Januari 2018.

Dia menjelaskan apa yang diputuskan MK terdahulu hanya pemilu serentak dan tidak menghapus ambang batas dan tidak melarang penggunaan hasil Pemilu 2014 dipakai dua kali.

Karena itu, menurut dia, apabila mengacu pada konfigurasi hasil pemilu 2014, calon presiden diprediksi tidak terlalu banyak karena partai politik sudah berkumpul di satu poros koalisi.

"Ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada parpol yang telah berkiprah pada pemilu sebelumnya. Kedepan, ayo ciptakan iklim pemilu yang sehat dan kondusif," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1).

Pasal 222 UU Pemilu mengatur ambang batas partai politik atau gabungan parpol mencalonkan Presiden atau "presidential threshold".

Dalam pasal tersebut Partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Dalam pertimbangannya, MK menilai "presidential threshold" relevan untuk memperkuat sistem presidensial dan Presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki kekuatan di parlemen.

MK juga menilai pasal 222 tidak kedaluwarsa karena merupakan UU baru yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2017 lalu, bukan UU lama yang digunakan untuk menggelar pilpres 2014. Selain itu MK juga menilai pasal 222 tidak bersifat diskriminatif.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 3 hari lalu

    Telkom Salurkan Kredit Lunak kepada UMKM

    PALANGKA RAYA (EKSPOSnews): PT Telkom Witel Kalimantan Tengah pada tahun 2018 menyalurkan pinjaman lunak atau berbunga tiga persen per tahun kepada 163 pengusaha mikro, kecil dan menengah mitra binaan

  • 4 hari lalu

    Pemkot Sabang Dituding Enggan Bangun Gampong

    SABANG (EKSPOSnews): Presiden RI Joko widodo menghadiri acara sosialisasi prioritas  penggunaan Dana tahun 2019 di Provinsi Aceh, hal ini membuktikan Pembangunan Desa menjadi perhatian penuh dari

  • 4 hari lalu

    Mengapresiasi Putusan MK Soal Revisi UU Perkawinan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomo

  • 6 hari lalu

    Telkom Salurkan Bantuan kepada UMKM

    PONTIANAK (EKSPOSnews): PT Telkom Witel Kalbar sepanjang tahun 2018 menyalurkan Rp3,6 miliar ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui program Pinjaman Dana Program Kemitraan.Penyaluran untuk triwulan

  • 6 hari lalu

    Tim Bentukan Pemkab Nduga Tak Dikawal Polisi dan TNI

    WAMENA (EKSPOSnews):Aparat kepolisian dan TNI mempersilahkan tim bentukan Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua, bekerja di lapangan yakni di lokasi pembunuhan para pekerja konstruksi di Distrik Yall, tan

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99