Sabtu, 22 Sep 2018

MA Gagal Membina dan Mengawasi Hakim

Oleh: marsot.
Senin, 09 Okt 2017 04:34
BAGIKAN:
istimewa.
Mahkamah Agung (MA).
JAKARTA (EKSPOSnews): Pengamat hukum Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menilai Mahkamah Agung (MA) gagal besar karena tidak berhasil melakukan pembinaan hakim dan aparatur peradilan dengan baik dan benar.

Pascatertangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, Sudirwardono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap penanganan perkara mantan Bupati Bolaang Mongondow yang juga anggota DPRD Sulut Marlina Mona Siahaan bebas.

"Semakin tingginya angka aparatur peradilan yang tertangkap dengan segala modus operandinya dari OTT maupun menjual praktik perdagangan kewenangan (putusan), menunjukkan bahwa MA gagal besar karena tidak berhasil melakukan pembinaan hakim dan aparatur peradilan dengan baik dan benar," katanya di Jakarta, Minggu 8 Oktober 2017.

Ia menyebutkan sepanjang 2016 saja ada 28 aparatur peradilan yang tertangkap bahkan saat ini diketahui kasus hakim Bengkulu dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara rentang waktu tertangkapnya yang begitu dekat satu persatu hakim tertangkap tangan bahkan sampai setingkat ketua pengadilan tinggi (KPT).

Kondisi ini, kata dia, semakin menunjukkan potret buruknya peradilan khususnya perilaku hakim pada umumnya. Terkait OTT para hakim oleh KPK, ada hal yang menarik dicermati bisa jadi ini adalah "serangan" KPK kepada hakim untuk membuka ke publik tentang buruknya perilaku hakim.

"Karena penyidik sudah bersusah payah melakukan penyelidikan baik yang dilakukan oleh jaksa ataupun penyidik KPK, dengan mudah dibatalkan oleh hakim," katanya.

KPK mungkin sekaligus memberikan pesan seperti inilah wujud bobroknya sampai hakim dapat membatalkan penyidikan apa yang dibuat jaksa bahkan juga sudah berani membatalkan penyidikan KPK.

"Jika ternyata pertimbangan hukum ataupun putusan hakim tidak objektif melainkan mengubah tantangan kewenangan menjadi tentengan," katanya.

Karena itu, perlu ditelusuri bahkan putusan hakim dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat harus dilakukan eksaminasi dan KY memiliki peranan untuk hal tersebut. Kondisi darurat perilaku hakim ini harus menjadi perhatian dan momentum khususnya bagi Ketua MA.

"Jika perlu presiden selaku kepala negara ambil peran segera untuk membenahi lembaga peradilan agar bersih dan berwibawa termasuk jika perlu mengganti pimpinan MA," katanya.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Mahkamah Agung Mutasi Mantan Ketua dan Wakil Ketua PN Medan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mahkamah Agung (MA) memutasi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Marsudin Nainggolan dan wakil ketua Wahyu Prasetyo Wibowo menjadi hakim yustisial di Direktorat Jenderal Badan Per

  • 3 minggu lalu

    Mahkamah Agung Nonaktifkan Hakim Merry Purba dan Panitera Pengganti Helfandi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mahkamah Agung memberhentikan sementara hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Tipikor) Merry Purba dan panitera penggnati Pengadilan Negeri (PN) Medan Helpandi karena ditetapkan se

  • 8 bulan lalu

    PK Tak Hambat Eksekusi

    AMBON (EKSPOSnews): Upaya peninjauan kembali (PK) tidak akan menghambat proses eksekusi terhadap seseorang yang telah divonis Mahkamah Agung, seperti Yusuf Rumatoras, terpidana lima tahun dalam kasus

  • 11 bulan lalu

    MA Kabulkan Uji Materi Peraturan Menteri Mengenai Hutan Tanaman Industri

    PEKANBARU (EKSPOSnews): Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Dewan Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Riau terkait uji materiil terhadap Peraturan Menteri Lingkunga

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99