Jumat, 19 Jan 2018

MA Berhentikan Sementara Panitera Pengganti yang Digaruk KPK

Oleh: Marsot
Rabu, 23 Agu 2017 05:08
BAGIKAN:
istimewa
KPK.
JAKARTA (EKSPOSnews): Mahkamah Agung (MA) memberhentikan sementara panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tarmizi yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait putusan perkara perdata antara PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) dan Eeastern Jason Fabrication Service (EJFS), Pte, Ltd.

"Kami juga telah mengambil langkah-langkah setelah dilakukan operasi tangkap tangan, MA langsung memberhentikan sementara yang bersangkutan. Surat Keputusannya hari ini ditandatangani," kata Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Sunarto saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa 22 Augustus 2017.

Lebih lanjut, Sunarto menjelaskan bahwa MA memberikan apresiasi yang tinggi terkait langkah KPK yang telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap aparatur pengadilan.

"Karena selama ini memang MA telah menjalin kerja sama dengan KPK, terutama dalam hal pencegahan dan kami akan tingkatkan dengan saling tukar informasi karena kami dari pengawasan MA telah bekerja sama dengan KPK," tuturnya.

Menurut dia, KPK juga telah mendidik aparatur pengawasan MA di bidang pengawasan dan sedang berjalan.

"Cuma bedanya MA tidak punya hak menyadap dan tidak mempunyai alat untuk menyadap, Namun, jika ditemukan info-info oleh tim MA yang sangat dirahasiakan dan mengarah ke tindak pidana, maka pihaknya akan meneruskan ke KPK," ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa prinsip MA adalah tidak akan pernah memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran apalagi menyangkut gratifikasi.

KPK menetapkan dua tersangka dugaan suap terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait putusan perkara perdata antara PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) dan EJFS, Pte, Ltd.

"Diduga pemberian uang oleh Akhmad Zaini (AKZ) selaku kuasa hukum PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) kepada Tarmizi (TMZ) selaku panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar gugatan EJFS, Pte. Ltd terhadap PT ADI ditolak dan menerima gugatan rekonvensi PT ADI," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Agus menjelaskan pada Senin (21/8), KPK mengamankan lima orang dalam operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni Akhmad Zaini (AKZ), Tarmizi (TMZ), Teddy Junaedi (TJ) selaku pegawai honorer pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fajar Gora (FJG) selaku kuasa hukum PT ADI, dan Solihan (S) selaku sopir rental yang disewa AKZ.

"Pada pukul 12.30 WIB KPK mengamankan kelimanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Agus.

Agus mengatakan tim KPK mengamankan AKZ di depan Masjid di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Tim kemudian mengamankan TJ di parkiran motor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan setelah itu tim masuk ruang kerja TMZ dan mengamankan yang bersangkutan di dalam ruangan. Setelah itu, tim KPK juga mengamankan FJG yang menunggu di ruang sidang dan S di parkiran mobil," katanya.

Sebelumnya, kata Agus, tim telah memantau pergerakan AKZ.

"Setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 08.00 WIB dari penerbangan Surabaya-Jakarta, AKZ menemui TMZ di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ucap Agus.

Lebih lanjut, Agus menyatakan bahwa AKZ menerima pengembalian cek senilai Rp250 juta dari TMZ karena TMZ tidak dapat mencairkan cek tersebut.

"Setelah itu, AKZ mencairkan cek tersebut dan cek lainnya yang dia bawa senilai Rp100 juta di Bank BNI Ampera dan memasukkannya ke rekening BCA miliknya," kata Agus.

Kemudian AKZ melakukan transaksi pemindahbukuan antar rekening BCA di Bank BCA Ampera dari rekening milikinya ke rekening TJ sebeser Rp300 juta.

"Dari kegiatan operasi tangkap tangan ini, KPK mengamankan bukti pemindahan dana antar rekening BCA milik AKZ ke rekening milik TJ, yaitu senilai Rp100 juta tertanggal 16 Agustus 2017 dan Rp300 juta tertanggal 21 Agustus 2017," ucap Agus.

KPK, kata Agus, juga mengamankan buku tabungan dan ATM milik TJ yang diduga sebagai penampung dana.

Agus juga menambahkan bahwa diduga transfer dana tersebut bukan pemberian pertama, sebelumnya telah diterima pada 22 Juni 2017 melalui transfer antar rekening BCA dari AKZ kepada TJ senilai Rp25 juta sebagai dana operasional.

"Tanggal 16 Agustus 2017 melalui transfer antar rekening BCA dari AKZ kepada TJ senilai Rp100 juta dengan menyamarkan keterangan sebagai "DP pembayaran tanah" dan tanggal 21 Agustus 2017 melalui transfer rekening BCA dari AKZ kepada TJ senilai Rp300 juta dengan keterangan "pelunasan pembelian tanah"," tuturnya.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, AKZ disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, TMZ disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 jam lalu

    Penerima Beasiswa Holcim Indonesia Turun

    CILACAP (EKSPOSnews): Jumlah penerima beasiswa pendidikan dari PT Holcim Indonesia Tbk. Pabrik Cilacap pada semester genap tahun ajaran 2017/2018 mengalami penurunan sebesar 19 persen, kata Corporate

  • 6 jam lalu

    Jambi Akan Remajakan Perkebunan Sawit

    JAMBI (EKSPOSnews): Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal mengatakan target peremajaan tanaman sawit pada tahun 2018 di provinsi itu seluas 20 ribu hektare pada enam kabupaten."Sesuai prog

  • 7 jam lalu

    Pelindo 1 Gunungsitoli Kerja Sama dengan BUMN Nias

    GUNUNGSITOLI (EKSPOSnews): PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 Cabang Gunungsitoli menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Nisel Cemerlang dan

  • 16 jam lalu

    Melepasliarkan Burung di Taman Wisata Alam Gunung Tunak

    LOMBOK TENGAH (KICAU): Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat melepasliarkan 1.711 ekor burung berbagai jenis di Taman Wisata Alam Gunung Tunak, Desa Mertak, Kabupaten Lombok Tengah, un

  • kemarin

    Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Berikan Informasi Bohong

    JAKARTA (EKSPOSnews): Analis Kebijakan Madya Divisi Humas Polri Kombes Pol Sulistyo Pudjo mengatakan ustaz Zulkifli Muhammad Ali telah memberikan informasi bohong tentang adanya pembuatan jutaan KTP d

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99