Senin, 17 Feb 2020

MA Berhentikan Sementara Panitera Pengganti yang Digaruk KPK

Oleh: Marsot
Rabu, 23 Agu 2017 05:08
BAGIKAN:
istimewa
KPK.
JAKARTA (EKSPOSnews): Mahkamah Agung (MA) memberhentikan sementara panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tarmizi yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait putusan perkara perdata antara PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) dan Eeastern Jason Fabrication Service (EJFS), Pte, Ltd.

"Kami juga telah mengambil langkah-langkah setelah dilakukan operasi tangkap tangan, MA langsung memberhentikan sementara yang bersangkutan. Surat Keputusannya hari ini ditandatangani," kata Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Sunarto saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa 22 Augustus 2017.

Lebih lanjut, Sunarto menjelaskan bahwa MA memberikan apresiasi yang tinggi terkait langkah KPK yang telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap aparatur pengadilan.

"Karena selama ini memang MA telah menjalin kerja sama dengan KPK, terutama dalam hal pencegahan dan kami akan tingkatkan dengan saling tukar informasi karena kami dari pengawasan MA telah bekerja sama dengan KPK," tuturnya.

Menurut dia, KPK juga telah mendidik aparatur pengawasan MA di bidang pengawasan dan sedang berjalan.

"Cuma bedanya MA tidak punya hak menyadap dan tidak mempunyai alat untuk menyadap, Namun, jika ditemukan info-info oleh tim MA yang sangat dirahasiakan dan mengarah ke tindak pidana, maka pihaknya akan meneruskan ke KPK," ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa prinsip MA adalah tidak akan pernah memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran apalagi menyangkut gratifikasi.

KPK menetapkan dua tersangka dugaan suap terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait putusan perkara perdata antara PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) dan EJFS, Pte, Ltd.

"Diduga pemberian uang oleh Akhmad Zaini (AKZ) selaku kuasa hukum PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) kepada Tarmizi (TMZ) selaku panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar gugatan EJFS, Pte. Ltd terhadap PT ADI ditolak dan menerima gugatan rekonvensi PT ADI," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Agus menjelaskan pada Senin (21/8), KPK mengamankan lima orang dalam operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni Akhmad Zaini (AKZ), Tarmizi (TMZ), Teddy Junaedi (TJ) selaku pegawai honorer pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fajar Gora (FJG) selaku kuasa hukum PT ADI, dan Solihan (S) selaku sopir rental yang disewa AKZ.

"Pada pukul 12.30 WIB KPK mengamankan kelimanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Agus.

Agus mengatakan tim KPK mengamankan AKZ di depan Masjid di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Tim kemudian mengamankan TJ di parkiran motor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan setelah itu tim masuk ruang kerja TMZ dan mengamankan yang bersangkutan di dalam ruangan. Setelah itu, tim KPK juga mengamankan FJG yang menunggu di ruang sidang dan S di parkiran mobil," katanya.

Sebelumnya, kata Agus, tim telah memantau pergerakan AKZ.

"Setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 08.00 WIB dari penerbangan Surabaya-Jakarta, AKZ menemui TMZ di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ucap Agus.

Lebih lanjut, Agus menyatakan bahwa AKZ menerima pengembalian cek senilai Rp250 juta dari TMZ karena TMZ tidak dapat mencairkan cek tersebut.

"Setelah itu, AKZ mencairkan cek tersebut dan cek lainnya yang dia bawa senilai Rp100 juta di Bank BNI Ampera dan memasukkannya ke rekening BCA miliknya," kata Agus.

Kemudian AKZ melakukan transaksi pemindahbukuan antar rekening BCA di Bank BCA Ampera dari rekening milikinya ke rekening TJ sebeser Rp300 juta.

"Dari kegiatan operasi tangkap tangan ini, KPK mengamankan bukti pemindahan dana antar rekening BCA milik AKZ ke rekening milik TJ, yaitu senilai Rp100 juta tertanggal 16 Agustus 2017 dan Rp300 juta tertanggal 21 Agustus 2017," ucap Agus.

KPK, kata Agus, juga mengamankan buku tabungan dan ATM milik TJ yang diduga sebagai penampung dana.

Agus juga menambahkan bahwa diduga transfer dana tersebut bukan pemberian pertama, sebelumnya telah diterima pada 22 Juni 2017 melalui transfer antar rekening BCA dari AKZ kepada TJ senilai Rp25 juta sebagai dana operasional.

"Tanggal 16 Agustus 2017 melalui transfer antar rekening BCA dari AKZ kepada TJ senilai Rp100 juta dengan menyamarkan keterangan sebagai "DP pembayaran tanah" dan tanggal 21 Agustus 2017 melalui transfer rekening BCA dari AKZ kepada TJ senilai Rp300 juta dengan keterangan "pelunasan pembelian tanah"," tuturnya.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, AKZ disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, TMZ disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 4 bulan lalu

    Mengintegrasikan Agama dan Kebangsaan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Penyebaran radikalisme sudah menyasar ke setiap lapisan insan masyarakat, termasuk dunia pendidikan, sehingga para pendidik terutama guru agama memiliki peran vital untuk membent

  • 4 bulan lalu

    Menang Perkara di MA, PN Sei Rampah Eksekusi Areal HGU PTPN III yang Dikuasai Penggarap

    MEDAN (EKSPOSnews): Setelah melewati proses panjang, areal HGU PTPN III (Persero) seluas + 10 Ha terletak di Desa Tambak Cekur, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut yang selama ini d

  • 4 bulan lalu

    Reformasi Total di Pendidikan

    MALANG (EKSPOSnews): Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Fauzan menyatakan perlunya reformasi birokrasi di bidang pendidikan demi kemajuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

  • 4 bulan lalu

    Selamat Bekerja Para Menteri

    JAKARTA (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik 34 menteri  Kabinet Indonesia Maju dan empat kepala lembaga di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019.Para menteri yang dilan

  • 4 bulan lalu

    Nadiem Makarim Tak Layak Jadi Menteri?

    Nadiem Makarim bertemu Presiden Joko Widodo selama kurang lebih 40 menit di Istana Kepresidenan pada Senin pagi, untuk berbincang terkait visi dan misi presiden yang ingin mengembangkan SDM, mereforma

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99