Sabtu, 22 Sep 2018

Koruptor Menggugat ke MK

Oleh: alex
Selasa, 10 Jul 2018 20:03
BAGIKAN:
istimewa.
Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun (Dapen) Pertamina Muhammad Helmi Kamal Lubus yang menjabat sejak Agustus 2013 hingga Desember 2015 mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Muhammad Helmi yang diwakili kuasa hukumnya dari Law Office Lubis Agamas & Partners (Ahmad Bay Lubis, Akmal Hidayat, dan Dedy Setyawan) mengajukan permohonan ke MK, dengan menguji Pasal 14, Pasal 52 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 52 Ayat (4) UU Dana Pensiun.

"Pemohon merasa tidak pernah menyimpang dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya selaku Presiden Direktur Dapen Pertamina, terbukti selama menjalankan tugas dan wewenangnya di Dapen Pertemina telah diaudit oleh Kantor Akuntan Pbublik dengan kesimpulan berupa wajar tanpa pengecualian (WTP)," kata kuasa hukumnya, Muhammad Helmi, dalam permohonannya, Selasa 10 Juli 2018.

Dalam Pasal 14 UU Dana pensiun menyebutkan: "Laporan Keuangan Dana Pensiun setiap tahun harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh dewan pengawas." Pasal 52 Ayat (1): "Setiap Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada menteri yang terdiri dari: a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public." Pasal 52 Ayat (4): "Dalam rangka pemeriksaan pada sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris." "Jika merujuk pada ketentuan UU Dana Pensiun di atas, seharusnya laporan keuangan Dana Pensiun setiap tahunnya diperiksa oleh akuntan public. Demikian pula halnya jika diperlukan pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun, Menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris," kata pemohon.

Pemohon mengungkapkan bahwa BPK telah melakukan audit investigatif tehadap Dapen Pertamina terkait dengan pengelolaan Dapen tahun buku 2013 s.d. 2015, dimana hasilnya adanya penyimpangan terkait penempatan investasi Dapen Pertamina pada saham SUGI di Bursa Saham.

Dengan hasil audit BPK tersebut, penyidik Kejaksaan Agung RI melakukan penahanan hingga saat ini terhadap pemohon dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut pemohon, terjadi penyimpangan terhadap Pasal 14, Pasal 52 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 52 Ayat (4) UU Dana Pensiun terkait dengan audit investigatif BPK terhadap Dapen Pertamina.

Untuk itu, pemohon meminta majelis hakim MK untuk menyatakan Pasal 14, Pasal 52 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 52 Ayat (4) UU Dana Pensiun sepanjang menyangkut kewenangan pemeriksaan keuangan Dana Pensiun yang dilakukan oleh akuntan publik adalah sesuai dengan UUD 1945 dan tidak dapat ditafsirkan lain selain daripada itu.

"Menyatakan BPK tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pemeriksaan (audit) keuangan Dana Pensiun," demikian permintaan pemohon.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 7 hari lalu

    Putusan MA Membuat Koruptor Gembira

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mahkamah Agung (MA) melalui putusan uji materi Peraturan KPU No. 20 tahun 2018, menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri seba

  • 2 minggu lalu

    4 Koruptor Divonis Bebas di PN Mamuju

    MAMUJU (EKSPOSnews): Empat pimpinan DPRD Sulawesi Barat yang menjadi terdakwa kasus tindak pidana korupsi APBD Provinsi Sulbar divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju.Empat pimpinan

  • 3 minggu lalu

    Hanya 3 Tahun untuk Koruptor ADD

    AMBON (EKSPOSnews): Majelis hakim tipikor Ambon menjatuhkan vonis tiga tahun penjara terhadap Kepala Desa Kelang Asaude (Pulau Manipa) Kabupaten Seram Bagian Barat, Daud Tumagola bersama bendaharanya

  • 3 minggu lalu

    Kejari Indragiri Hulu Sita Aset Koruptor

    RENGAT (EKSPOSnews): Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, menyita aset pelaku korupsi, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, pe

  • 4 minggu lalu

    KPK Tahan 3 Koruptor dari Sumut

    JAKARTA (EKSPOSnews): KPK menahan tiga orang anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 Richard Eddy Marsaut, Restu Kurniawan Sarumaha dan Syafrida Fitrie sebagai tersangka suap pada DPRD Sumatera Utara (Su

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99