Rabu, 18 Jul 2018

Korupsi di Aceh Barat Daya

Oleh: marsot
Selasa, 26 Jun 2018 08:49
BAGIKAN:
istimewa.
Korupsi.
BLANGPIDIE (EKSPOSnews): Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Abdya) mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan sarana sekolah pada dinas pendidikan daerah itu dengan total dana senilai sekitar Rp1 miliar lebih tahun anggaran 2015.

Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Abdya, Dasril A Yusdar di Blangpidie, mengatakan, kasus dugaan perbuatan melawan hukum yang sedang diusut ini sudah pada tahap pemanggilan saksi.

Puluhan saksi yang terdiri dari kalangan pejabat Abdya dan beberapa anggota DPRK sudah dipanggil oleh tim kejaksaan untuk dimintai keterangan guna kelancaran mengusut kasus dugaan korupsi E-Learning peningkatan sarana sekolah itu.

Pengadaan E-Learning peningkatan sarana Sekolah Dasar (SD) dan untuk Sekolah Menegah Pertama (SMP) di Kabupaten Abdya tersebut dipecahkan menjadi 11 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp1 miliar lebih sumber Otonomi Khusus (Otsus) 2015.

Menurut Dasril, semua pihak yang terkait dalam kasus tersebut sudah dipanggil untuk dimintai keterangan termasuk orang yang paling berpengaruh di Abdya, tetapi yang bersangkutan bukan dalam kapasitas pejabat.

"Kita juga tidak memungkiri, ada menyebutkan beberapa nama yang kita anggap berpengaruh di daerah ini ikut kita periksa. Tapi pemeriksaan sebagai rekanan dan masih sebatas saksi, bukan dalam kapasitas pejabat," katanya.

Dasril tidak menyebutkan nama pejabat yang dianggap berpengaruh yang disebutkan dalam kasus tersebut. Yang pasti, lanjut dia, siapapun orangnya jika nama dia disebutkan dalam kasus pengadaan sarana sekolah itu tetap dipanggil untuk dimintai keterangan.

Dari puluhan saksi yang telah dipanggil oleh tim kejaksaan untuk dimintai keterangan, lanjut dia hampir semuanya hadir. Hanya saja ada satu dua orang yang belum bisa hadir karena yang bersangkutan sedang sakit.

"Kalau ada yang sakit dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter, tentu kita tidak boleh periksa dulu. Kita tunggu yang bersangkutan itu sehat baru kita panggil lagi," terangnya.

Ia berkata, meskipun ada yang belum hadir, namun pada dasarnya tim kejaksaan sudah menemukan bukti awal dalam kasus tersebut, ditambah lagi keterangan sejumlah saksi-saksi, sehingga semakin memperjelas perkara dugaan korupsi uang negara itu.

" Insyaallah dalam waktu dekat kita segera melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna untuk melakukan audit, agar tersangkanya bisa segera kita tetapkan," ujar dia.

Apalagi, sambung dia, dari hasil pemeriksaan dan penyidikan tim kejaksaan terkait kasus tersebut, memang ada terjadi dugaan perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan negara.

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud, adalah kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut tidak tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pemerintah daerah.

Namun yang anehnya ada tertera dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan.

"Kalau misalnya status kegiatan tersebut memang tidak ada kemudian di ada-adakan berarti ini perbuatan melawan hukum. total loss (kerugian sama dengan mata anggaran)," ungkap dia.

Ia juga mengungkapkan bahwa ada dua kemungkinan dugaan perbuatan melawan hukum dalam kasus yang sedang ditangani oleh tim Kejaksaan Negeri Abdya tersebut.

"Apakah tentang perhitungan keuntungan kegiatan atau perbuatan melawan hukum. Tunggu saja perkembangannya. Kami terus mengaji kasus ini hingga tuntas," demikian Dasril A Yusdar.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • satu minggu lalu

    Membongkar Korupsi Dana Otsus Aceh

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami komunikasi-komunikasi yang terjadi terkait dengan kasus suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada tahun

  • 2 minggu lalu

    Berjasa untuk Aceh, Bisa Bebas Korupsi?

    JAKARTA (EKSPOSnews): Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang juga mantan juru runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) membeberkan jasa- jasanya kepada Pemerintah Indonesia saat proses perdamaian dengan GAM beber

  • 2 minggu lalu

    Dana Otsus Aceh Dikorupsi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018 berjumlah sekitar Rp8 triliun diwarnai dengan praktik korupsi."Padahal seharusnya man

  • 2 minggu lalu

    Irwandi Yusuf Masih Belum Diterbangkan ke Jakarta

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Gubernur Aceh Irwandi Yusuf hingga Rabu pagi masih berada di Polda Aceh setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput yang bersangkutan di rumah dinasnya.Informasi yang

  • 4 minggu lalu

    Sebagian Anggota DPRD Sumut Sudah Kembalikan Uang Korupsi

    JAKARTA (EKSPOSnews): KPK menerima total Rp5,47 miliar yang dikembalikan oleh anggota DPRD Sumatera Utara terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumut periode 2009 - 2014 dan

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99