Kamis, 17 Okt 2019

Konflik Tanah karena Pemerintah Tak Tegas

Selasa, 23 Agu 2016 05:55
BAGIKAN:
marsot
Konflik lahan di Sumut karena pemerintah tak tegas.

MEDAN (EKSPOSnews): Konflik tanah yang sering terjadi di areal perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, perlu dicarikan solusi segera.

"Solusi segera menjadi hal yang mendesak, sebab penundaan penyelesaian akan berakibat pada lemahnya proses penegakan hukum, investasi ekonomi dan kondisi sosial yang semakin tidak menentu," kata Bupati Serdang Bedagai, Soekirman di Medan, Senin 22 Agustus 2016.

Pada Diskusi Publik yang dirangkaikan Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) ke VIII Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Bupati Soekirman menyebutkan konflik yang terjadi harus segera dicari solusinya, jangan dibiarkan berlarut-larut.

Dengan demikian, lanjut dia, dalam mencari alternatif penyelesaian konflik tersebut diusahakan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan, baik itu pihak perkebunan, pemerintah, masyarakat atau singkatnya harus menemukan solusi yang baik untuk semua pihak.

"Sehingga penyelesaian yang melibatkan berbagai pihak terkait harus dilakukan agar dapat mencapai penyelesaian yang disebut sebagai win win solution," katanya.

Ia mengatakan, dalam beberapa tahun belajkangan ini permasalahan konflik lahan perkebunan kelapa sawit banyak sekali terjadi.

Di Serdang Bedagai sendiri tercatat sudah ada 14 konflik mengenai Hak Guna Usaha (HGU) antara perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat.

Dalam menghadapi permasalahan ini, Pemkab Serdang bedagai sebagai mediator telah membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Lahan dengan tujuan membantu penyelesaian sengketa lahan dengan tidak merugikan pihak perkebunan dan juga masyarakat.

"Persoalan itu bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah semata, tetapi merupakan persoalan bersama yang harus dicari jalan keluarnya. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama dengan semua pemangku kepentingan," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya sangat mendukung dibentuknya Badan Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit, dengan mempunyai regulasi yang pasti sehingga dapat meminimalisir timbulnya sengketa lahan yang yang terjadi kedepan.

Untuk menyelesaikan permasalahan itu jika terjadi nantinya, ia mengimbau semua elemen dapat menerapkan empat pilar harus ada community organizing and community development, artinya lembaga atau wadah sebagai tempat para pendukung lingkungan hidup berada.

Adanya kelompok politisi yang dapat membuat atau menciptakan payung hukum tentang lingkungan hidup, adanya lembaga pendidikan yang terus mendukung dan memperhatikan sejauh mana perkembangan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

"Dan yang terakhir metode-metode yang diterapkan dalam menciptakan produk hukum tentang lingkungan hidup," katanya.(ant)


  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    Pemerintah Akan Bangun 500 BTS

    JAKARTA (EKSPOSnews): Setelah meresmikan pengoperasian Palapa Ring, pemerintah merancang pembangunan 4.000 BTS yang akan dieksekusi sebanyak 500 BTS hingga akhir tahun ini dan sisanya pada 2020."Sampa

  • 6 hari lalu

    Pemerintah Serahkan Rumah untuk Korban Gempa NTB

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyerahkan 40 ribu unit rumah untuk korban gempa Nusa Tenggara Barat yang telah dibangun den

  • 3 bulan lalu

    Pemerintah Tak Pernah Larang Habib Rizieq Pulang ke Indonesia

    BOGOR (EKSPOSnews): Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ronny Franky Sompie menjelaskan bahwa tak ada aturan yang melarang kepulangan Imam Besar

  • 3 bulan lalu

    Pemerintah Aceh Evaluasi Perusahaan Tambang

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Pemerintah Aceh terus melakukan evaluasi terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di provinsi paling barat Indonesia guna mencengah terjadinya pelanggaran hukum."Pemerintah

  • 4 bulan lalu

    Puluhan Nelayan Kurang Mampu Dapat Rumah dari Pemerintah

    PAINAN (EKSPOSnews): Sebanyak 70 nelayan di Nagari (Desa) Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menerima bantuan rumah layak dari pemerintah pusat."Biaya pembangunan p

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99