Selasa, 18 Jun 2019

Konflik Tanah karena Pemerintah Tak Tegas

Selasa, 23 Agu 2016 05:55
BAGIKAN:
marsot
Konflik lahan di Sumut karena pemerintah tak tegas.

MEDAN (EKSPOSnews): Konflik tanah yang sering terjadi di areal perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, perlu dicarikan solusi segera.

"Solusi segera menjadi hal yang mendesak, sebab penundaan penyelesaian akan berakibat pada lemahnya proses penegakan hukum, investasi ekonomi dan kondisi sosial yang semakin tidak menentu," kata Bupati Serdang Bedagai, Soekirman di Medan, Senin 22 Agustus 2016.

Pada Diskusi Publik yang dirangkaikan Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) ke VIII Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Bupati Soekirman menyebutkan konflik yang terjadi harus segera dicari solusinya, jangan dibiarkan berlarut-larut.

Dengan demikian, lanjut dia, dalam mencari alternatif penyelesaian konflik tersebut diusahakan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan, baik itu pihak perkebunan, pemerintah, masyarakat atau singkatnya harus menemukan solusi yang baik untuk semua pihak.

"Sehingga penyelesaian yang melibatkan berbagai pihak terkait harus dilakukan agar dapat mencapai penyelesaian yang disebut sebagai win win solution," katanya.

Ia mengatakan, dalam beberapa tahun belajkangan ini permasalahan konflik lahan perkebunan kelapa sawit banyak sekali terjadi.

Di Serdang Bedagai sendiri tercatat sudah ada 14 konflik mengenai Hak Guna Usaha (HGU) antara perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat.

Dalam menghadapi permasalahan ini, Pemkab Serdang bedagai sebagai mediator telah membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Lahan dengan tujuan membantu penyelesaian sengketa lahan dengan tidak merugikan pihak perkebunan dan juga masyarakat.

"Persoalan itu bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah semata, tetapi merupakan persoalan bersama yang harus dicari jalan keluarnya. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama dengan semua pemangku kepentingan," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya sangat mendukung dibentuknya Badan Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit, dengan mempunyai regulasi yang pasti sehingga dapat meminimalisir timbulnya sengketa lahan yang yang terjadi kedepan.

Untuk menyelesaikan permasalahan itu jika terjadi nantinya, ia mengimbau semua elemen dapat menerapkan empat pilar harus ada community organizing and community development, artinya lembaga atau wadah sebagai tempat para pendukung lingkungan hidup berada.

Adanya kelompok politisi yang dapat membuat atau menciptakan payung hukum tentang lingkungan hidup, adanya lembaga pendidikan yang terus mendukung dan memperhatikan sejauh mana perkembangan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

"Dan yang terakhir metode-metode yang diterapkan dalam menciptakan produk hukum tentang lingkungan hidup," katanya.(ant)


  Berita Terkait
  • 5 hari lalu

    Puluhan Nelayan Kurang Mampu Dapat Rumah dari Pemerintah

    PAINAN (EKSPOSnews): Sebanyak 70 nelayan di Nagari (Desa) Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menerima bantuan rumah layak dari pemerintah pusat."Biaya pembangunan p

  • 2 bulan lalu

    Pemerintah Tak Akan Subsidi Tiket Pesawat

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tidak akan mensubsidi tiket pesawat niaga berjadwal untuk menekan harga tiket pesawat yang selama ini masih tinggi.“Enggak ada

  • 2 bulan lalu

    Pemerintah Akan Gugat Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan terus melakukan upaya negosiasi terkait diskriminasi minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa.

  • 2 bulan lalu

    Pemerintah Akan Bedah Ribuan Rumah Tak Layak Huni

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal membedah sebanyak 1.200 unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui Program Bantuan Sti

  • 3 bulan lalu

    Pemerintah Diminta Bantu Harga Sawit

    JAKARTA (EKSPOSnews): Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah membenahi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sehingga bisa naik  di tingkat petani.Ketua Apkasi

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99