Rabu, 18 Jul 2018

Kepala Desa Gugat Bupati Aceh Barat

Oleh: alex
Kamis, 12 Jul 2018 04:19
BAGIKAN:
istimewa.
Gugat (ilustrasi).
MEULABOH (EKSPOSnews): Ketua DPRK Aceh Barat, Provinsi Aceh, Ramli mendukung sikap kepala desa yang bermaksud menggugat bupati karena mendiskriminasi 25 kepala desa berupa pemecatan sepihak.

"Semua keuchik/kepala desa itu sudah melapor ke DPRK, usai duduk bersama di ruang rapat Komisi A. Kita menyarankan untuk segera melakukan PTUN, sehingga masalah tersebut tidak berlarut- larut," katanya di Meulaboh, Rabu 11 Juli 2018.

Menurut dia, pemberhentian jabatan kepala desa secara sepihak, sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan peraturan di Negara Indonesia, karena jabatan kepala desa itu semula diperoleh dari hasil demokrasi yakni pilihan masyarakat, bukan ditunjuk bupati.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, rencana kepala desa patut didukung agar ada rasa keadilan bagi mereka yang ditindak penguasa, apalagi perihal itu sudah dibicarakan dengan kalangan DPRK yang turut dihadiri tokoh masyarakat.

Ramli berkata, keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah itu tergolong memaksakan kehendak dan pihaknya sebagai penampung aspirasi rakyat akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah pemecatan sepihak itu.

"Tindakan pemecatan keuchik yang dipilih secara demokrasi itu, sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, sehingga kita mendukung upaya keuchik mencari keadilan," tegasnya.

Ramli menyarankan keuchik menyurati DPR Aceh secara resmi dengan melampirkan surat pemecatan yang telah diterima, pihak DPRK nantinya turut pula melaporkan hal tersebut kepada Pemerinta Provinsi Aceh, bila perlu ke tingkat pusat.

Sebagai Ketua DPRK yang saat dianggap oposisi terhadap pemerintah daerah setempat, Ramli berkata, akan siap mendampingi dan menyediakan kuasa hukum sebagai pengacara bagi aparat desa yang berasal dari daerah tersebut.

Ramli menambahkan, perlunya penanganan secara serius dalam permasalahan pemberhentian dan pengangkatan keuchik, untuk menghindari konflik sosial dalam masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.

"Apabila hal seperti ini dibiarkan, maka akan banyak lagi keuchik yang diberhentikan. Dari hasil diskusi kami, tidak ada kesalahan mereka (keuchik), tapi kenapa ada pemecetan sepihak. Ini kebijakan yang keliru dan bertentangan dengan aturan," katanya.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • satu minggu lalu

    Koruptor Menggugat ke MK

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun (Dapen) Pertamina Muhammad Helmi Kamal Lubus yang menjabat sejak Agustus 2013 hingga Desember 2015 mengajukan permohonan pengujian Undang-Un

  • 3 minggu lalu

    Gajah Mengamuk di Aceh Barat

    MEULABOH (EKSPOSnews): Kawanan gajah sumetara (Elephas maximus sumatranus) turun merusak perkebunan sawit masyarakat pada jalur lintasannya di wilayah Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat,

  • 3 minggu lalu

    Korupsi di Aceh Barat Daya

    BLANGPIDIE (EKSPOSnews): Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Abdya) mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan sarana sekolah pada dinas pendidikan daerah itu dengan total dana senilai sekitar Rp1 miliar

  • 2 bulan lalu

    Gugatan HTI Kandas, Pancasila Menang

    JAKARTA (EKSPOSnews): Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesi

  • 3 bulan lalu

    Polisi Tangkap Kepala Desa Pemeras Urusan Sertifikat

    STABAT (EKSPOSnews): Aparat satuan pidana umum Kepolisian Resor Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menangkap tersangka kepala desa pelaku pemerasan dan pemaksaan dengan ancaman pengurusan sertifikat t

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99