Selasa, 24 Sep 2019

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalah di Praperadilan

Oleh: alex
Sabtu, 08 Des 2018 04:50
BAGIKAN:
istimewa.
Vonis.
PEKANBARU (EKSPOSnews): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kalah dalam gugatan praperadilan yang diajukan oleh Syarbini, yang sebelumnya ditahan sebagai tersangka dugaan perambahan kawasan hutan negara Hutan Wisata Dumai, Provinsi Riau.

"Kami menghormati proses hukum dan tersangka sudah dibebaskan dari tahanan sesuai dengan putusan praperadilan. Tapi kami juga menyesalkan putusan itu," kata Kepala Seksi Wilayah II Sumatera Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Eduard Hutapea di Pekanbaru, Jumat 7 Desember 2018.

Praperadilan diputuskan pada Rabu (5/12) di Pengadilan Negeri Dumai. Syarbini mengajukan praperadilan yang mempermasalahkan penahanannya sebagai tersangka dan penyitaan alat berat.

Karena menghormati putusan tersebut, pihaknya akhirnya membebaskan Syarbini yang sebelumnya ditahan di Rumah Tahanan Sialang Bungkuk Pekanbaru sejak Oktober 2018. Namun alat berat yang disita belum diambil kembali oleh penggugat.

Eduard mengaku sangat menyesalkan putusan hakim dalam sidang praperadilan itu yang menyatakan penahanan terhadap Syarbini tidak sah, karena masih ada proses gugatan perdata yang harus diselesaikan terlebih dulu.

"Proses perdata butuh waktu lama, sedangkan proses pidana sekarang harus dihentikan karena putusan praperadilan ini," ujarnya.

Ia menilai belum ada satu pandangan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim, dalam kasus kejahatan lingkungan. Padahal perambahan di Hutan Wisata Dumai sudah sangat serius.

Syarbini sebelumnya ditahan oleh Balai Gakkum KLHK sejak Oktober 2018. Pria berusia 67 tahun itu sudah lama bermasalah hukum sejak 2013 dalam kasus dugaan perambahan Hutan Wisata Sungai Dumai. Dia sempat ditahan, namun ditangguhkan karena pertimbangan usia sudah tua.

Namun setelah ditangguhkan penahanannya, tersangka menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap surat keputusan penetapan kawasan hutan negara itu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.

Gugatan itu tidak dikabulkan PTUN, namun dia kembali menggugat KLHK secara praperadilan dan gugatan perdata sampai tingkat kasasi karena merasa dirugikan lahannya masuk dalam kawasan hutan wisata itu.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai dalam sidang perdata pada 17 Oktober 2018 kembali tidak mengabulkan gugatan tersangka.

Namun, Eduard mengatakan seminggu jelang putusan tersebut, petugas Gakkum KLHK menemukan bahwa tersangka sudah melakukan aktivitas berupa menggali kanal panjang dengan alat berat.

Perambahan yang dilakukan tersangka diduga dalam mengerahkan massa juga, sehingga banyak pondok-pondok di sana.

Bahkan, ketika Syarbini juga mengancam petugas yang datang ke lokasi itu dengan parang. Terkait hal tersebut, Gakkum KLHK kembali melakukan operasi pengamanan kawasan hutan dan mengamankan alat berat dari lokasi yang dirambah tersangka pada 10 Oktober lalu dan menjadi kasus yang kedua.

Keberadaan Hutan Wisata Sungai Dumai yang telah melalui tahapan proses pengukuhan kawasan hutan mulai dari penunjukan kawasan hutan melalui SK Menhut No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, dan pemetaan kawasan hutan lewat Kepmenhut No. 154/Kpts-II/90 tanggal 10 April 1990. Luas kawasan tersebut mencapai 4.712,5 hektare.

KLHK menilai proses penetapan kawasan hutan tersebut sudah final dan ini harus dijaga dan dikembalikan fungsinya.

Namun, proses penyidikan kasus perambahan itu kini terpaksa dihentikan padahal KLHK sudah berusaha sesegera mungkin agar cepat dilimpahkan ke pengadilan. Untuk selanjutnya, kawasan yang dirambah akan direstorasi.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 4 bulan lalu

    Kivlan Zen Ajukan Praperadilan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kuasa hukum mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purnawirawan) Kivlan Zen, Djuju Purwantoro, menyatakan pihaknya akan mengajukan praperadilan

  • 4 bulan lalu

    Hakim Tolak Praperadilan Romahurmuziy

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy alias Rommy, tersangka kasus

  • 10 bulan lalu

    Tersangka Penipu Apartemen Sipoa Ajukan Praperadilan

    SURABAYA (EKSPOSnews): Tiga terdakwa perkara dugaan penipuan pengembang apartemen Sipoa Group yakni Klemen Sukarno Candra, Budi Santoso, dan Aris Birawa, yang teregister dengan nomor 56/Pid.Praper/201

  • 11 bulan lalu

    Praperadilan Irwandi Yusuf Kandas

    JAKARTA (EKSPOSnews): Hakim tunggal Riyadi Sunindio Florentinus menolak gugatan praperadilan gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang putusan di Pen

  • 11 bulan lalu

    Praperadilan Tak Menghambat Penetapan Tersangka

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih berpendapat permohonan gugatan praperadilan tidak menghambat penegak hukum menetapkan tersangka.Pernyataan Yenti itu terk

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99