Kamis, 26 Apr 2018

Kejati Sumut Tunggu Berkas JR Saragih

Oleh: marsot
Senin, 26 Mar 2018 04:38
BAGIKAN:
istimewa.
JR Saragih.
MEDAN (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara masih menunggu pelimpahan berkas perkara tersangka bakal calon gubernur Sumut JR Saragih, dalam dugaan pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, di Medan, mengatakan, pelimpahan perkara pemalsuan tersebut dari Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumut.

Karena, menurut dia, Kejati Sumut sampai saat ini hanya baru menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) tersangka JR Saragih dari Gakkumdu.

"SPDP tersebut, diterima Kejati Sumut (Senin, 19/3)," ujar Sumanggar, Minggu 25 Maret 2018.

Ia menyebutkan, setelah diterima nantinya berkas perkara JR Saragih, maka Kejati Sumut akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas tersebut.

"Apakah, sudah sempurna mengenai syarat formil dan materil perkara pemalsuan itu," kata juru bicara Kejati Sumut.

Sentra Gakumdu menetapkan bakal calon gubernur Sumatera Utara JR Saragih sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen pencalonan.

Penetapan status tersangka terhadap JR Saragih itu disampaikan Direktur Reskrim Umum Polda Sumut Kombes Pol Andi Rian di Sentra Gakkumdu di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Kamis (15/3) malam.

Dari gelar perkara yang dilakukan tim Gakkumdu, JR Saragih yang masih menjabat Bupati Simalungun itu diduga melanggar Pasal 184 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Meski ada dugaan pemalsuan dokumen, tetapi pihaknya belum mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui keterlibatan pihak-pihak lain.

Sebelumnya, KPU menetapkan pasangan JR Saragih-Ance tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan gubernur Sumut tahun 2018.

Atas putusan itu, JR Saragih mengajukan permohonan sengketa pilkada ke Bawaslu yang memutuskan agar cagub yang didukung Partai Demokrat, PKB, dan PKPI tersebut melakukan legalisir ulang ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Namun dalam proses di Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta Wilayah 2 Jakarta Pusat, JR Saragih justru melegalisir Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) karena ijazah aslinya dilaporkan hilang.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Kejati Sumut Limpahkan Kasus Korupsi Rigid Beton

    MEDAN (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melimpahkan berkas perkara 13 tersangka dan barang bukti, dugaan kasus korupsi proyek peningkatan jalan dari hotmix menjadi semen "rigid beton

  • 2 minggu lalu

    Kejati Sumut Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Gerakan Pramuka di Tapanuli Tengah

    MEDAN (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membentuk tim penyidik untuk mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah senilai Rp850 juta pada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tapanuli Te

  • satu bulan lalu

    Pasangan JR Saragih-Ance Tetap Tidak Memenuhi Syarat

    MEDAN (EKSPOSnews): Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara kembali menetapkan pasangan JR Saragih-Ance tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pilkada Sumut 2018."Tidak berubah, tetap mengacu pad

  • satu bulan lalu

    Kejati Tahan Penjual Satwa Liar

    MEDAN (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menahan tersangka M Ilyas warga Jalan Veteran Desa Helvetia, Kabupaten Deliserdang, dalam kasus penjualan satwa langka yang dilindungi, dan di

  • 2 bulan lalu

    Kejati Sumut Usut Pembangunan Jalan di Nias Barat

    MEDAN (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera mengusut dugaan kasus korupsi pembangunan proyek jalan di Kabubupaten Nias Barat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum senilai Rp12 miliar, t

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99