Kamis, 22 Agu 2019

Kejagung Sita Uang Korupsi di BKKBN

Oleh: marsot
Jumat, 17 Nov 2017 03:54
BAGIKAN:
istimewa.
Uang.
JAKARTA (EKSPOSnews): Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) menyita uang sebesar Rp6 miliar dari tersangka dugaan korupsi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Jumlah itu sebesar Rp3 miliar dari tersangka LW, Direktur PT Djaja Bima Agung selaku penyedia barang. Penyitaan itu berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-97/F.2/Fd.1/11/2017 tanggal 16 November 2017," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum di Jakarta, Kamis 16 November 2017.

Sedangkan sisanya Rp3 miliar dari tersangka YW, Direktur PT Triyasa Nagamas Farma selaku produsen/pabrikan dalam pengadaan susuk KB II/Implan tiga tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-96/F.2/Fd.1/11/2017 tanggal 16 November 2017.

Selanjutnya, kata dia, uang sitaan itu dititipkan di Rekening BRI Kejaksaan Agung RI Nomor: 0193-01-00082230.8. "Bahwa perhitungan sementara kerugian negara (Tahun Anggaran 2014-2015) diperkirakan mencapai kurang lebih senilai Rp111.261.298.154," kata Kapuspenkum.

Dalam kasus itu, penyidik sudah menetapkan lima tersangka, di antaranya Kepala BKKBN Surya Candra Surapaty dan sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejagung.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan kasus Kepala BKKBN, Surya Candra Surapaty bukan sekadar merugikan keuangan negara namun juga menggagalkan program keluarga berencana.

"Tentunya kita harus tahu bahwa program KB merupakan proyek strategis nasional untuk membatasi kelahiran. Kalau justru dalam pengadaan alat kontrasepsi dimainkan. Bukan sekadar mendatangkan kerugian negara tapi bisa menggagalkan program KB," katanya.

Kasus itu bermula saat Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melaksanakan kegiatan pengadaan Susuk KB II/Implant Batang Tiga Tahunan Plus Inserter, dengan pagu anggaran sebesar Rp191.340.325.000 yang bersumber dari APBN sesuai DIPA BKKBN.

Kemudian, pada saat proses pelelangan berlangsung, adanya penawaran harga yang dimasukkan oleh para peserta lelang adalah berada dalam satu yakni, PT. Djaya Bima Agung yang juga sebagai peserta lelang sehingga, harga-harga tersebut adalah harga yang tidak wajar dan menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 11 bulan lalu

    Kejagung Tangkap Mantan Bupati Dharmasraya

    JAKARTA (EKSPOSnews): Tim Intelijen Kejagung bersama dengan Kejati Sumatera Barat menangkap mantan Bupati Dharmasraya, Marlon Martua Situmeang yang merupakan buronan pembangunan RSUD Seidareh tahun an

  • 2 tahun lalu

    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kejagung menetapkan dua tersangka dugaan korupsi kegiatan bantuan fasilitas sarana produksi kepada Kelompok Tani Binaan Penggerak Membangun Desa (PMD) tahun 2015 pada Kementerian

  • 2 tahun lalu

    Kejagung Periksa 17 Saksi Kasus Bank Mandiri

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kejaksaan Agung sampai sekarang telah memeriksa 17 saksi pembobolan kredit PT Bank Mandiri (Persero) Commercial Banking Center Cabang Bandung sebesar Rp1,47 triliun oleh PT Tirta

  • 2 tahun lalu

    Kasus Korupsi di Kejagung Banyak Tak Jelas

    JAKARTA (EKSPOSnews): LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyesalkan banyaknya kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengendap bertahun-tahun."Kami mengecam den

  • 2 tahun lalu

    Kejagung Periksa Karyawan Bank Mandiri

    JAKARTA (EKSPOSnews): Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) giliran memeriksa karyawan Bank Mandiri Artanta Fatmadewa sebagai saksi dugaan korupsi pemberian kredit dari PT Bank M

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99