Minggu, 19 Nov 2017

Kasus Korupsi di Kejagung Banyak Tak Jelas

Oleh: marsot.
Jumat, 20 Okt 2017 04:35
BAGIKAN:
istimewa.
Korupsi.
JAKARTA (EKSPOSnews): LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyesalkan banyaknya kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengendap bertahun-tahun.

"Kami mengecam dengan keras (mangkraknya kasus korupsi di Kejagung)," kata Koordinator LSM MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Kamis 19 OKtober 2017.

Dikatakan, seharusnya pimpinan Kejagung menginstropeksi atas banyaknya perkara dugaan tindak pidana korupsi yang masih mangkrak tersebut khususnya belum dieksekusinya uang pengganti Rp1,3 triliun perkara korupsi penyalahgunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz atau 3G oleh PT Indosat Tbk. (ISAT) dan PT Indosat Mega Media (IM2).

Seperti diketahui, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pidsus/2014, tanggal 10 Juli 2014 yang telah memutus PT Indosat Tbk untuk membayar uang pengganti tersebut.

Dalam kasus tersebut, Kejagung juga belum jelas kelanjutan penetapan tersangka terhadap dua mantan Dirut PT Indosat Tbk, yaitu Johnny Swandy Sjam dan Hari Sasongko, serta korporasi kasus IM2.

Karena itu, ia menilai pimpinan Kejaksaan Agung tidak bisa menyatakan bangga dengan alasan mampu menyelamatkan uang negara Rp2,5 triliun dari kasus korupsi di seluruh Indonesia.

"Sedangkan untuk mengeksekusi Rp1,3 triliun saja tidak berani," katanya.

Kasus-kasus dugaan korupsi yang sampai sekarang belum ada perkembangannya, antara lain, dugaan korupsi pengadaan terminal gas apung (Floating Storage and Regasfication Unit/FSRU) Lampung yang ditangani sejak pertengahan 2016, bahkan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso sudah dicegah bepergian ke luar negeri. Namun sampai sekarang belum ada tersangkanya.

Kasus aset milik PT Adhi Karya seluas 4,8 hektare di Jalan Kalimalang Raya, Kelurahan Lembangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diduga dijual kepada seorang pengusaha bernama Hiu Kok Ming. Penyidikannya ditangani sejak 2016.

Kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat terbang Grand Caribou yang jatuh di Mimika, Provinsi Papua, pada 31 Oktober 2016, sampai sekarang belum ada tersangkanya dalam kasus itu. Bahkan pengoperasian telah melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 160 Tahun 2015 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga, pesawat udara hanya dapat digunakan hingga batas 30 tahun, mengingat pesawat itu dibuat tahun 1960-an.

Kasus dugaan penyalahgunaan kontrak antara PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dan PT Grand Indonesia. Kemudian dugaan korupsi penjualan hak tagih (cessie) Bank Tabungan Negara (BTN) di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang diduga melibatkan PT Victoria Securities International Corporation (VSIC).

Dalam kasus itu, eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Tumenggung ditetapkan sebagai tersangka serta tiga tersangka lain, yakni Harianto Tanudjaja (Analis Kredit BPPN). Pengurus PT Victoria Sekuritas Indonesia Suzana Tanojoh dan Rita Rosela. Namun perkembangannya sampai sekarang belum jelas.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 8 bulan lalu

    Program Poros Maritim Semakin Tak Jelas

    JAKARTA (EKSPOSnews): Program poros maritim dunia yang menjadi salah satu konsep yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan tidak menjadi sekadar slogan belaka tetapi benar-benar te

  • 9 bulan lalu

    Nasib Guru Honorer Semakin Tak Jelas

    MEDAN (EKSPOSnews): Guru honor untuk tingkat SMA sederajat di Provinsi Sumatera Utara diharapkan bersabar karena belum menerima gaji setelah pengelolaannya diambil alih pemerintah provinsi."Kami sanga

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99