Kamis, 22 Agu 2019

Kasus Gubernur Nur Alam Pelajaran Bagi Pemimpin Daerah

Kamis, 25 Agu 2016 15:17
BAGIKAN:
ist
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KENDARI (EKSPOSnews): Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai penetapan Gubernur Sultra Nur Alam sebagai tersangka dalam kasus pertambangan merupakan sebuah pembelajaran bagi para pemimpin di daerah.

"Selama ini Ombudsman selalu mengingatkan harus taat asas, itu catatan yang selalu kami tekankan dalam berbagai kesempatan," kata Kepala Perwakilan ORI Sultra Aksa di Kendari, Kamis 25 Agustus 2016.

Ia mengatakan ORI selalu memberikan peringatan kepada semua penyelenggara pemerintahan dalam hal tata kelola administrasi sehingga tidak terjadi maladministrasi yang bermuara pada korupsi, termasuk kepada para penegak hukum dalam menegakkan keadilan di Sulawesi tenggara.

"Apa yang dilakukan KPK di Sultra itu merupakan tamparan bagi penegak hukum yang ada di Sultra karena apa yang dilakukan KPK itu jauh lebih berintegritas dibanding apa yang dilakukan penegak hukum yang lain," katanya.

Aksa mengatakan pintu masuk korupsi di bangsa ini melalui maladministrasi dan hal itu bisa dihindari apabila para pengambil kebijakan hingga penegak hukum taat asas dan terjaga integritasnya.

"Kuncinya adalah integritas. Seseorang bisa melaksanakan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan kalau dia memiliki integritas yang baik, kalau integritasnya rendah maka bisa saja kewenangan itu disalahgunakan," katanya.

KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Keputusan (SK) Persetujuan Percadangan Wilayah Pertambangan, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB).(ant)


  Berita Terkait
  • 4 minggu lalu

    Kejati Sumbar Kejar 7 Terpindana Kasus Korupsi

    PADANG (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Sumbar) memburu tujuh terpidana kasus korupsi yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)."Saat ini ada tujuh DPO terpidana kasus korupsi yang b

  • 2 bulan lalu

    Legislator Peringkat Tertinggi Pelaku Korupsi

    MEDAN (EKSPOSnews): Berdasarkan data penanganan perkara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2004 hingga 2018 menyatakan legislator merupakan peringkat tertinggi pertama pelaku korupsi."Tercatat j

  • 3 bulan lalu

    Helmiati, Anggota DPRD Sumut divonis 4 Tahun Penjara

    JAKARTA (EKSPOSnews): Anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019 dari fraksi Partai Golkar Helmiati divonis bersalah dan harus menjalani 4 tahun penjara karena dinilai terbukti menerima "uang ketok" s

  • 3 bulan lalu

    Sekjen KONI Divonis 2,8 Tahun Penjara

    JAKARTA (EKSPOSnews): Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Olahraga Nasional Indoensia (KONI) Ending Fuad Hamidy divonis 2 tahun dan 8 bulan penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan

  • 3 bulan lalu

    Bupati Bengkalis Jadi Tersangka Korupsi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bupati Bengkalis Amril Mukminin bersama satu orang lainnya sebagai tersangka dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99