Minggu, 21 Okt 2018

Kasus Dugaan Penipuan ketua DPRD DKI Harus Ditangani Secara Profesional

Oleh: marsot
Rabu, 09 Mei 2018 06:19
BAGIKAN:
istimewa.
Uang (ilustrasi).
JAKARTA (EKSPOSnews): Ketua Presidium Indonesia Police Wacth (IPW) Neta S Pane mengharapkan Polda Metro Jaya bisa bekerja serius, cepat, profesional menangani kasus dilaporkannya Ketua DPRD Jakarta dalam kasus dugaan penipuan oleh mantan Sekda Provinsi Riau.

"Dalam kasus ini profesionalisme dan independensi Polda dipertaruhkan, dalam artinya bisakah Polda Metro Jaya menegakkan supremasi hukum hingga bekerja cepat dan serius menuntaskan kasus ini atau sebaliknya justru kasus ini akan mengambang tak jelas rimbanya, seperti kasus makar yang melibatkan sejumlah tokoh kritis," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Selasa 8 Mei 2018.

Sebelumnya sekretaris daerah Provinsi Riau Zaini Ismail melapotkan ketua DPRD DKI Edi Prasetyo atas dugaan penipuan dan penggelapan uanh senilai Rp3,2 miliar.

Adapun motif penipuan yang diduga dilakukan Prasetyo, adalah dengan cara mengiming-imingi Zaini, agar bisa menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau. Prasetyo diduga meminta Zaini membayar sebanyak Rp 3,2 milliar secara tunai, dilakukan secara bertahap.

Laporan Zaini tertanggal 30 April 2018 lalu, dan laporan diterima dengan nomor LP/2369/IV/PMJ/Dit. Reskrimum. Politikus PDI Perjuangan itu dilaporkan dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan Menurut Neta kasus dilaporkannya ketua DPRD DKI ke Polda metro ini sangat menarik, apalagi pelapornya adalah mantan pejabat tinggi dari Riau.

Menurut dia,ada empat hal yang menarik dari kasus ini. Pertama kasus ini menyangkut tokoh dari partai besar dan berada di pusat kekuasaan. Kedua, pelapornya mantan pejabat tinggi di daerah.

Ketiga, kasus ini seakan mengungkap adanya mafia jabatan yang melibatkan tokoh-tokoh partai politik besar.

Keempat, kasus ini diharapkan bisa membongkar isu korupsi dan gratifikasi di balik jual beli jabatan di negeri ini.

"Melihat strategisnya kasus ini tidak ada alasan bagi Polda Metro Jaya untuk tidak memproses dan menuntaskan, meskipun terlapor adalah tokoh dari partai penguasa," kata Neta.

Karena itu IPW berharap Kapolda Metro Jaya tidak takut dan tidak gentar untuk memeriksa terlapor dan jika bukti-buktinya sudah cukup kuat polisi bisa saja menahan terlapor agar penanganan bisa berjalan cepat dan lancar dan tuntas. Begitu pula sebaliknya jika laporan itu tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, terlapor bisa pula menggugat balik si pelapor.

"Terlepas dari hal itu Polda metro jaya harus serius menuntaskan kasus ini dan jangan mau diintervensi kekuatan politik mana pun," kata Neta.

Menurut Neta jika pelapor merasa bukti-buktinya cukup kuat dan Polda Metro Jaya tidak serius menuntaskan kasus ini, pelapor bisa melaporkan ke KPK sebagai kasus korupsi dan gratifikasi pejabat negara.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  komentar Pembaca

Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami

Redaksi

Pedoman Media Siber

Disclaimer

Iklan

RSS

Kontak

vipqiuqiu99 vipqiuqiu99