Minggu, 31 Mei 2020

Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Jabar Dicopot

Oleh: Jallus
Senin, 23 Jul 2018 20:05
BAGIKAN:
istimewa.
Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM.
JAKARTA (EKSPOSnews): Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Indro Purwoko dan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Alfi Zahrin diberhentikan pascaoperasi tangkap tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin Bandung.

"Secara institusi kami mengevaluasi jajaran kami yang tidak melakukan pengawasan secara benar maka perhari ini saya memberhentikan Kakanwil Jawa Barat saudara Indro Purwoko dan Kadivpas Jawa Barat Alfi Zahrin. Saya baru saja menandatangani surat keputusan pemberhentian Kakanwil dan Kadivpas," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat konferensi pers di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin 23 Juli 2018.

Menurut Yasonna, selain Kalapas Sukamiskin yang terkena tangkap tangan KPK maka dua orang di atas jabatan Kalapas juga harus bertanggung jawab.

"Dua tingkat di atas jadi bertanggung jawab dua tingkat di atas Kalapas (ada) Kadivpas dan Kakanwil. Supaya juga menjadi pembelajaran ke depannya jadi di mana pun kalau ada persoalan-persoalan seperti ini maka yang bertanggung jawab juga jajaran dua tingkat di atasnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Yasonna menyatakan Pelaksana Harian (Plh) Kakanwil Jawa Barat akan dijabat oleh Kepala Divisi Administrasi Kanwil Jawa Barat Dodot Adikuswanto.

"Hanya dalam beberapa hari saja, kami sedang membahas mencari orang yang pas untuk itu. Plh Kadivpas Jawa Barat dijabat oleh Kalapas Cirebon Agus Irianto, Plh Kalapas Sukamiskin karena kemarin itu Plh-nya saudara Kadivpas karena dia diberhentikan hari ini maka Plh Lapas Sukamiskin adalah Kalapas Banceuy Bandung namnya Kusnali," ungkap Yasonna.

Untuk diketahui, KPK baru saja menetapkan empat tersangka suap pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin Bandung.

Empat tersangka itu, yakni Kalapas Sukamiskin sejak Maret 2018 Wahid Husein (WH), Hendry Saputra (HND) yang merupakan staf Wahid Husein, narapidana kasus korupsi Fahmi Darmawansyah (FD) dan Andri Rahmat (AR) yang merupakan narapidana kasus pidana umum/tahanan pendamping (tamping) dari Fahmi Darmawansyah. Diduga sebagai penerima Wahid Husein dan Hendry Saputra.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yakni Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat.

KPK menduga Wahid Husein menerima pemberian berupa uang dan dua mobil dalam jabatannya sebagai Kalapas Sukamiskin sejak Maret 2018 terkait pemberian fasilitas, izin, luar biasa, dan lainnya yang tidak seharusnya kepada narapidana tertentu.

"Diduga pemberian dari FD tersebut terkait fasilitas sel atau kamar yang dinikmati oleh FD dan kemudahan baginya untuk dapat keluar masuk tahanan," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7) malam.

Penerimaan-penerimaan tersebut, kata Syarif, diduga dibantu dan diperantarai oleh orang dekat keduanya, yakni Hendry Saputra dan Andri Rahmat.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) itu, lanjut Syarif, KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu dua unit mobil masing-masing satu unit Mitsubishi Triton Exceed warna hitam dan satu unit Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam.

Kemudian, kata dia, uang total Rp279.920.000 dan 1.410 dolar AS, catatan penerimaan uang, dan dokumen terkait pembelian dan pengiriman mobil.

Dalam konferensi pers itu, KPK juga menampilkan video yang menunjukkan salah satu sel atau kamar di Lapas Sukamiskin dari terpidana korupsi Fahmi Darmawansyah suami dari artis Inneke Koesherawati.

Dalam kamar Fahmi terlihat berbagai fasilitas laiknya di apartemen seperti pendingin udara (AC), televisi, rak buku, lemari, wastafel, kamar mandi lengkap dengan toilet duduk dan water heater, kulkas, dan spring bed.

Sebelumnya, Fahmi yang merupakan Direktur PT Merial Esa telah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin pada 31 Mei 2017 lalu.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, suami dari artis Inneke Koesherawati itu divonis dua tahun delapan bulan penjara ditambah denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan.

Fahmi terbukti menyuap empat orang pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI senilai 309.500 dolar Singapura, 88.500 dolar AS, 10 ribu euro, dan Rp120 juta.

Sebagai pihak yang diduga penerima Wahid Husein dan Hendry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 11 bulan lalu

    Kasus HIV/AIDS di Jabar Melonjak

    BANDUNG (EKSPOSnews): Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyatakan hingga Desember 2018 sudah ada 37.485 kasus HIV dan 10.370 kasus AIDS di wilayah Jawa Barat."Saat ini, di Jawa Barat, sudah ada 37.

  • tahun lalu

    Sejumlah Waduk Akan Dibangun di Jawa Barat

    BANDUNG (EKSPOSnews): Pemerintah Pusat melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (DPSDA)   Pemerintah Provinsi Jawa Barat  dalam tahun ini membangun sejumlah bendungan di antaranya 

  • 2 tahun lalu

    KPK Bantu Kajaksaan Tinggi Tangkap DPO Koruptor

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam pencarian dan penangkapan terpidana perkara korupsi atas nama Didi Supriadi (DS) yang telah masuk da

  • 2 tahun lalu

    Pemprov Jabar Rehabilitasi Rumah di Cianjur

    CIANJUR (EKSPOSnews): Sebanyak 40 rumah tidak layak huni milik penduduk di Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, mendapat bantuan rehabilitasi dari anggaran belanja sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat.Pendam

  • 2 tahun lalu

    Komjen Pol M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, Mengapa Diributkan?

    JAKARTA (EKSPOSnews): Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai dilantiknya mantan Kapolda Metro Jaya Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, berpotensi menimbulkan kecurigaan dari berbagai ka

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99