Selasa, 23 Okt 2018

KPK Tolak Asimilasi Nazaruddin

Oleh: Jallus
Sabtu, 10 Feb 2018 07:32
BAGIKAN:
istimewa.
KPK.
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak untuk memberikan rekomendasi asimilasi kerja sosial untuk mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

"Kami tidak akan memberikan rekomendasi," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, di gedung KPK Jakarta, Jumat 9 Februari 2018.

Kepala Subbagian Pemberitaan Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto sebelumnya menyatakan bahwa Kalapas Sukamiskin mengusulkan untuk memberikan asimilasi kepada Nazaruddin.

"Alasannya remisi sudah banyak sekali, ya harus imbang juga, kesalahan juga banyak kan," ujar Agus Rahardjo.

Nazaruddin merupakan terpidana dua perkara, yaitu korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 serta suap proyek pengadaan yang dilakukan oleh PT Duta Graha Indah serta tindak pidana pencucian uang. Total hukuman Nazaruddin adalah 13 tahun penjara.

Nazaruddin dinilai telah memenuhi syarat baik administratif maupun substantif untuk mendapatkan asimilasi dan pembebasan bersyarat. Lokasi asimilasi Nazaruddin juga sudah ditentukan yaitu di sebuah pondok pensantren di Bandung, Jawa Barat.

Pengusulan asimilasi Nazaruddin oleh Kalapas Sukamiskin, Bandung diajukan pada 23 Desember 2017 karena dinilai telah menjalani dua per tiga masa hukuman pidananya terhitung sejak pertengahan Desember 2017.

Bekas pemilik Permai Grup itu sering mendapat remisi selama 2013-2017 yang keseluruhannya adalah 28 bulan.

Ia seharusnya baru dapat bebas murni pada 31 Oktober 2023, namun bila pembebasan bersyaratnya diterima, Nazaruddin dapat bebas pada sekitar 2020.

Sesuai PP Nomor 99 Tahun 2012 pasal 36A ayat 1 bahwa pertama asimilasi diberikan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan Dirjen PAS; kedua Dirjen PAS dalam memberikan pertimbangan dengan memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan keadilan masyarakat; dan ketiga Dirjen PAS wajib meminta rekomendasi kepada instansi penegak hukum Kepolisian, Jaksa Agung, dan atau KPK.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 3 hari lalu

    KPK Dalami Hubungan Fenny Steffy Burase dan Irwandi Yusuf

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami hubungan antara model Fenny Steffy Burase dan tersangka Irwandi Yusuf dalam penyidikan kasus suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi

  • 3 hari lalu

    KPK Akan Periksa James Riady

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil petinggi Lippo Group James Riady sebagai saksi terkait suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi

  • 5 hari lalu

    KPK Dalami Perizinan Meikarta

    JAKARTA (EKSPOSnews): KPK saat ini masih terus mendalami proses perizinan yang dilakukan oleh perusahaan Lippo Group dalam pembangunan mega proyek hunian Meikarta."Terkait dengan perizinan, KPK mendug

  • 5 hari lalu

    KPK Ikuti Kasus Pertamina

    JAKARTA (EKSPOSnews): Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi investasi PT Pertamina (Persero) di luar negeri.Namun demikian, Wakil Ketua KPK Saut Situ

  • 5 hari lalu

    KPK Geledah Kantor Lippo

    JAKARTA (EKSPOSnews): KPK menggeledah tiga lokasi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. "Penggeledaha

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99