Rabu, 21 Feb 2018

KPK Tolak Asimilasi Nazaruddin

Oleh: Jallus
Sabtu, 10 Feb 2018 07:32
BAGIKAN:
istimewa.
KPK.
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak untuk memberikan rekomendasi asimilasi kerja sosial untuk mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

"Kami tidak akan memberikan rekomendasi," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, di gedung KPK Jakarta, Jumat 9 Februari 2018.

Kepala Subbagian Pemberitaan Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto sebelumnya menyatakan bahwa Kalapas Sukamiskin mengusulkan untuk memberikan asimilasi kepada Nazaruddin.

"Alasannya remisi sudah banyak sekali, ya harus imbang juga, kesalahan juga banyak kan," ujar Agus Rahardjo.

Nazaruddin merupakan terpidana dua perkara, yaitu korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 serta suap proyek pengadaan yang dilakukan oleh PT Duta Graha Indah serta tindak pidana pencucian uang. Total hukuman Nazaruddin adalah 13 tahun penjara.

Nazaruddin dinilai telah memenuhi syarat baik administratif maupun substantif untuk mendapatkan asimilasi dan pembebasan bersyarat. Lokasi asimilasi Nazaruddin juga sudah ditentukan yaitu di sebuah pondok pensantren di Bandung, Jawa Barat.

Pengusulan asimilasi Nazaruddin oleh Kalapas Sukamiskin, Bandung diajukan pada 23 Desember 2017 karena dinilai telah menjalani dua per tiga masa hukuman pidananya terhitung sejak pertengahan Desember 2017.

Bekas pemilik Permai Grup itu sering mendapat remisi selama 2013-2017 yang keseluruhannya adalah 28 bulan.

Ia seharusnya baru dapat bebas murni pada 31 Oktober 2023, namun bila pembebasan bersyaratnya diterima, Nazaruddin dapat bebas pada sekitar 2020.

Sesuai PP Nomor 99 Tahun 2012 pasal 36A ayat 1 bahwa pertama asimilasi diberikan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan Dirjen PAS; kedua Dirjen PAS dalam memberikan pertimbangan dengan memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan keadilan masyarakat; dan ketiga Dirjen PAS wajib meminta rekomendasi kepada instansi penegak hukum Kepolisian, Jaksa Agung, dan atau KPK.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 7 hari lalu

    KPK Beraksi di Lampung Tengah

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di Lampung Tengah dan Jakarta."Jadi, kami konfirmasi memang ada kegiatan tim di lapangan di L

  • satu minggu lalu

    KPK Jaring Bupati Subang

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Subang, Jawa Barat."Ya, ada giat di Subang, tunggu konferensi persnya nanti," kata

  • satu minggu lalu

    KPK Jaring Bupati Ngada

    JAKARTA (EKSPOSnews): KPK masih memeriksa Ngada Marianus Sae yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) dan dibawa ke kantor KPK pada Minggu sekitar pukul 17.00 WIB."Dua orang sudah di KPK: Bup

  • 2 minggu lalu

    KPK Tangkap Tangan Bupati Jombang

    JAKARTA (EKSPOSnews): KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko pada Sabtu 3 Februari 2018.Nyono sudah tiba di Gedung KPK Jakarta sekitar pukul 21.15 W

  • 3 minggu lalu

    KPK Percepat Pemeriksaan Anggota DPRD Sumut

    MEDAN (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi mempercepat pelaksanaan pemeriksaan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014, terkait dugaan kasus suap pengesahan APBD dan pembatalan pengajuan h

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99