Rabu, 15 Agu 2018

KPK Tolak Asimilasi Nazaruddin

Oleh: Jallus
Sabtu, 10 Feb 2018 07:32
BAGIKAN:
istimewa.
KPK.
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak untuk memberikan rekomendasi asimilasi kerja sosial untuk mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

"Kami tidak akan memberikan rekomendasi," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, di gedung KPK Jakarta, Jumat 9 Februari 2018.

Kepala Subbagian Pemberitaan Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto sebelumnya menyatakan bahwa Kalapas Sukamiskin mengusulkan untuk memberikan asimilasi kepada Nazaruddin.

"Alasannya remisi sudah banyak sekali, ya harus imbang juga, kesalahan juga banyak kan," ujar Agus Rahardjo.

Nazaruddin merupakan terpidana dua perkara, yaitu korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 serta suap proyek pengadaan yang dilakukan oleh PT Duta Graha Indah serta tindak pidana pencucian uang. Total hukuman Nazaruddin adalah 13 tahun penjara.

Nazaruddin dinilai telah memenuhi syarat baik administratif maupun substantif untuk mendapatkan asimilasi dan pembebasan bersyarat. Lokasi asimilasi Nazaruddin juga sudah ditentukan yaitu di sebuah pondok pensantren di Bandung, Jawa Barat.

Pengusulan asimilasi Nazaruddin oleh Kalapas Sukamiskin, Bandung diajukan pada 23 Desember 2017 karena dinilai telah menjalani dua per tiga masa hukuman pidananya terhitung sejak pertengahan Desember 2017.

Bekas pemilik Permai Grup itu sering mendapat remisi selama 2013-2017 yang keseluruhannya adalah 28 bulan.

Ia seharusnya baru dapat bebas murni pada 31 Oktober 2023, namun bila pembebasan bersyaratnya diterima, Nazaruddin dapat bebas pada sekitar 2020.

Sesuai PP Nomor 99 Tahun 2012 pasal 36A ayat 1 bahwa pertama asimilasi diberikan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan Dirjen PAS; kedua Dirjen PAS dalam memberikan pertimbangan dengan memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan keadilan masyarakat; dan ketiga Dirjen PAS wajib meminta rekomendasi kepada instansi penegak hukum Kepolisian, Jaksa Agung, dan atau KPK.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 20 jam lalu

    KPK Kerangkeng Tahan Manahan Panggabean

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 Tahan Manahan Panggabean (TMP) yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap pada DPRD Sumat

  • 6 hari lalu

    KPK Periksa Saksi Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

    RANTAUPRAPAT (EKSPOSnews): Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi-saksi terkait suap Bupati Labuhanbatu nonaktif, Pangonal Harahap yang berlangsung di Aula Ya

  • 7 hari lalu

    KPK Eksekusi Mantan Atase Imigrasi Dwi Widodo

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Atase Imigrasi Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur Dwi Widodo ke Lapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung, Selasa."Hari ini, Dwi Wido

  • 7 hari lalu

    KPK Tahan Elezaro Duha

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 Elezaro Duha (ELD) yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap kepada DPRD Sumatera Utara

  • 2 minggu lalu

    KPK Duga Model Fenny Steffy Burase Tahu ALiran Dana

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga model Fenny Steffy Burase mengetahui aliran dana dalam kasus penerimaan suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus A

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99