Sabtu, 26 Mei 2018

KPK Tolak Asimilasi Nazaruddin

Oleh: Jallus
Sabtu, 10 Feb 2018 07:32
BAGIKAN:
istimewa.
KPK.
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak untuk memberikan rekomendasi asimilasi kerja sosial untuk mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

"Kami tidak akan memberikan rekomendasi," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, di gedung KPK Jakarta, Jumat 9 Februari 2018.

Kepala Subbagian Pemberitaan Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto sebelumnya menyatakan bahwa Kalapas Sukamiskin mengusulkan untuk memberikan asimilasi kepada Nazaruddin.

"Alasannya remisi sudah banyak sekali, ya harus imbang juga, kesalahan juga banyak kan," ujar Agus Rahardjo.

Nazaruddin merupakan terpidana dua perkara, yaitu korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 serta suap proyek pengadaan yang dilakukan oleh PT Duta Graha Indah serta tindak pidana pencucian uang. Total hukuman Nazaruddin adalah 13 tahun penjara.

Nazaruddin dinilai telah memenuhi syarat baik administratif maupun substantif untuk mendapatkan asimilasi dan pembebasan bersyarat. Lokasi asimilasi Nazaruddin juga sudah ditentukan yaitu di sebuah pondok pensantren di Bandung, Jawa Barat.

Pengusulan asimilasi Nazaruddin oleh Kalapas Sukamiskin, Bandung diajukan pada 23 Desember 2017 karena dinilai telah menjalani dua per tiga masa hukuman pidananya terhitung sejak pertengahan Desember 2017.

Bekas pemilik Permai Grup itu sering mendapat remisi selama 2013-2017 yang keseluruhannya adalah 28 bulan.

Ia seharusnya baru dapat bebas murni pada 31 Oktober 2023, namun bila pembebasan bersyaratnya diterima, Nazaruddin dapat bebas pada sekitar 2020.

Sesuai PP Nomor 99 Tahun 2012 pasal 36A ayat 1 bahwa pertama asimilasi diberikan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan Dirjen PAS; kedua Dirjen PAS dalam memberikan pertimbangan dengan memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan keadilan masyarakat; dan ketiga Dirjen PAS wajib meminta rekomendasi kepada instansi penegak hukum Kepolisian, Jaksa Agung, dan atau KPK.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    Bupati Buton Selatan Kena OTT KPK

    BAUBAU (EKSPOSnews): Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diduga Bupati Buton Selatan, Agus Faisal Hidayat (AFH) oleh tim penyidik KPK membuat heboh sebagian masyarakat Kota Baubau, khususnya di kawasan

  • 4 hari lalu

    KPK Panggil Saksi Kasus Korupsi DPRD Sumut

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 22 saksi dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019."Hari i

  • 4 hari lalu

    KPK Periksa Idrus Marham

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasna Korupsi (KPK) memeriksa politisi Partai Golkar Idrus Marham sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan Ang

  • 6 hari lalu

    KPK Malaysia Panggil Najib Razak

    KUALA LUMPUR (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Malaysia atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengirim surat panggilan ke bekas Perdana Menteri Dato' Sri Mohd Najib Tun Razak

  • satu minggu lalu

    KPK Tahan Bupati Bengkulu Selatan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud bersama tiga orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan pekerjaan infra

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99