Selasa, 07 Jul 2020

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi IPDN Riau

Oleh: Alex
Rabu, 15 Mar 2017 00:19
BAGIKAN:
istimewa
Jubir KPK Febri Diansyah.
JAKARTA (EKSPOSnews): KPK menetapkan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bangunan dan konstruksi kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di provinsi Riau.

"KPK menetapkan 3 tersangka terkait proyek gedung IPDN di Provinsi Riau. Dalam pengembangan penyidikan korupsi pengadaan pembangunan gedung kampus IPDN tahap 2 di kabupaten Rokan Hilir, Riau pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011, KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan kasus tersebut ke penyidikan," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Selasa 14 Maret 2017.

Ketiga orang terseangka itu adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri pada 2011 Dudy Jocom (DJ), Kepala Divisi Gedung PT Hutama Karya Persero Budi Rachmat Kurniawan (BRK) dan Senior Manager Pemasaran PT Hutama Karya Persero Bambang Mustaqim (BMT).

"Tersangka DJ bersama BRK dan BMT diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pengadaan pembangunan gedung kampus IPDN tahap 2," tambah Febri.

Nilai proyek tersebut sekitar Rp91,62 miliar dengan nilai kerugian negara sekitar Rp34 miliar.

Ketiganya disangkakan pasal 2 ayat 1 atau 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Sebelumnya KPK sudah memproses perkara lain dalam penyidikan terpisah untuk pembangunan IPDN kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 2016. Dua dari tiga tersangka yang kami umumkan adalah orang yang sama yaitu DJ dan BRK. Dalam kasus kabupaten Agam, dari nilai proyek Rp125 miliar diduga kerugian keuangan negara Rp34 miliar," ungkap Febri.

Budi Rachmat juga pernah diproses pada 2014 terkait korupsi pengadaan dan pelaksanaan proyek pembangunan Diklat Pelayaran Sorong tahap 3 di Kementerian Perhubungan dengan indikasi kerugian negara Rp24,4 miliar.

"Ini bukan pengembangan kasus sebelumnya karena penyidikan dilakukan terpisah. Perkara di Sorong kami tangani pada 2014. Posisi DJ adalah PPK yang merangkap kuasa pengguna anggaran. Dalam konstruksi pengadaan kami akan mendalami informasi yang ada apakah terkait dengan pengadaan mulai pengguna anggaran dan Kalau ada bukti yang cukup tidak menutup kemungkinan keterlibatan pihak lain," tambah Febri.

Budi sudah divonis selama 3,5 tahun penjara dan uang pengganti Rp30 juta dalam kasus korupsi pengadaan Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tahap III Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2011 di Jakarta dan Sorong.

Padahal jaksa penuntut umum (JPU) KPK meminta gar Budi divonis selama 5 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti Rp576 juta.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 9 bulan lalu

    KPK Panggil Adik Bambang Widjojanto

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin memanggil dua saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan "Quay Container Crane" (QCC) di Pelindo II dengan tersangka man

  • 9 bulan lalu

    Eks Kalapas Sukamiskin Kembali Jadi Tersangka

    BANDUNG (EKSPOSnews): Pengacara Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein, Firma Uli Sialahi, menyatakan masih belum paham terkait perkara yang menjerat kliennya hingga ke

  • 9 bulan lalu

    2 Ruangan PURR Indramayu Disegel KPK

    INDRAMAYU (EKSPOSnews): Dua ruangan yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul penangkapan

  • 11 bulan lalu

    Penasehat KPK Ancam Mengundurkan Diri

    JAKARTA (EKSPOSnews): Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Tsani Annafari mengancam akan mundur sebagai penasihat KPK periode 2017-2021 bila ada orang yang cacat etik terpilih sebagai

  • 11 bulan lalu

    18 Capim KPK yang Lolos Seleksi Tak Layak Pimpin Lembaga Antirasuah?

    JAKARTA (EKSPOSnews): Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi pernyataan juru bicara KPK Febri Diansyah soal rekam jejak 20 calon pimpinan yang lolos pada tahap profile assess

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99