Senin, 20 Mei 2019

KPK Tahan Markus Nari

Oleh: marsot
Selasa, 02 Apr 2019 04:54
BAGIKAN:
istimewa.
Ditahan.
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golangan Karya Markus Nari (MN), tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan paket penerapan KTP-elektronik (KTP-e).

"MN ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin 1 April 2019.

Sebelumnya, KPK pada Senin telah memeriksa Markus Nari dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus KTP-e.

Usai diperiksa, Markus Nari memilih diam saat dikonfirmasi awak media seputar kasusnya tersebut.

Untuk diketahui pada 19 Juli 2017, KPK telah menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus terkait KTP-e.

Pertama, Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-e) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus KTP-e.

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e) 2011-2013 pada Kemendagri.

Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    Presiden Angkat Pansel Pimpinan KPK

    KUTA (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo menetapkan sembilan orang sebagai panitia seleksi (pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023."Pansel tersebut dibentuk untuk menjamin kualit

  • 3 hari lalu

    Bupati Bengkalis Jadi Tersangka Korupsi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bupati Bengkalis Amril Mukminin bersama satu orang lainnya sebagai tersangka dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana

  • 4 hari lalu

    Presiden Segera Umumkan Nama Pansel Pimpinan KPK

    JAKARTA (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo mengatakan segera mengumumkan nama-nama anggota Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Nanti kalau sudah diumumkan silakan dibaca," kat

  • 5 hari lalu

    Eggi Sudjana Ditahan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Tersangka kasus makar Eggi Sudjana menolak menandatangani surat penahanan meski polisi resmi menahannya setelah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Selasa malam.

  • 7 hari lalu

    KPK Tahan Bupati Jepara

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Jepara 2017-2022 Ahmad Marzuqi (AM) yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait putusan atas praperadi

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99