Rabu, 24 Jul 2019

KPK Tahan Mantan Wakil Bupati Malang

Oleh: alex
Kamis, 08 Nov 2018 04:23
BAGIKAN:
istimewa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Wakil Bupati Malang Ahmad Subhan bersama empat orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap.

Adapun kasus suapnya terkait dengan pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015. "Para tersangka ditahan selama 20 hari pertama," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di Jakarta, Rabu 7 November 2018.

Lima tersangka yang ditahan itu antara lain Ahmad Subhan (ASB) dan Nabiel Titawano (NT) dari swasta di Rutan Jakarta Timur Cabang KPK serta Direktur PT Sumawijaya Achmad Suhawi (ASH) di Rutan Cipinang Jakarta Timur.

Selanjutnya, Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto (OKY) ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya (OW) di Rutan Polda Metro Jaya.

KPK pada 18 April 2018 telah terlebih dahulu menetapkan tiga tersangka, yaitu Bupati Mojokerto nonaktif Mustofa Kamal Pasa (MKP), Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto (OKY), dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya (OW).

Kemudian dalam proses penyidikan, ditemukan sejumlah fakta-fakta baru sehingga KPK melakukan pengembangan penyidikan tersebut pada pihak lain. KPK pun pada Rabu (7/11) menetapkan lagi tiga orang sebagai tersangka, yaitu Nabiel Titawano (NT) dari swasta, Achmad Suhawi (ASH) dari swasta, dan Ahmad Subhan (ASB) dari swasta dan mantan Wakil Bupati Malang 2010-2015.

Tersangka Nabiel Titawano diduga bersama-sama Ockyanto selaku memberi hadiah atau janji kepada Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan periode 2016-2021 terkait pengurusan IPPR dan IMB atas pembangunan 11 Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015. "Sedangkan tersangka ASH dan ASB diduga bersama-sama OW memberi hadiah atau janji kepada MKP selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan periode 2016-2021 terkait pengurusan IPPR dan IMB atas Pembangunan 11 Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015," kata Febri.

Adapun dugaan suap yang diterima oleh tersangka Mustofa Kamal Pasa sebesar Rp2,73 miliar yang merupakan imbalan atas proses IPPR dan IMB untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan PT Profesional Telekomumkasi lndonesia (Protelindo) di Kabupaten Moiokerto. "Total izin tersebut adalah untuk 22 menara telekomunikasi di Kebupaten Mojokerto. Sebelumnya, pada awal 2015 pihak Pemkab melalui Satpol PP melakukan tindakan penertiban dan penyegelan karena diduga sejumlah menara menara telekomunikasi tersebut didirikan tanpa perizinan yang cukup dan telah disewakan pada pihak pengguna," tuturnya.

Namun, setelah penyegelan dilakukan, diduga Mustofa Kamal Pasa meminta komitmen "fee" sebagai biaya perizinan sebesar Rp200 juta untuk setiap tower sehingga total untuk 22 tower tersebut adalah Rp4,4 miliar.

Diduga fee diberikan dalam beberapa kali selama Juni 2015, penerimaan yang sudah terealisasi terhadap Mustofa Kamal Pasa adalah Rp2,75 miliar, yaitu dari PT Tower Bersama lnfrastructure atau Tower Bersama Grup diduga telah diberikan sejumlah Rp2,2 miliar. "Kedua, PT Protelindo diduga telah diberikan sebesar Rp550 juta. Setelah fee diterima, IPRR dan IMB diterbitkan," ungkap Febri.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka itu masing-masing Nabiel Titawano, Achmad Suhawi, dan Ahmad Suhan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 17 menit lalu

    KPK Periksa Sejumlah Pejabat Provinsi Kepulauan Riau

    BATAM (EKSPOSnews): Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus perizinan reklamasi yang melibatkan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin

  • kemarin

    Mencari Pimpinan KPK yang Berani

    JAKARTA (EKSPOSnews): Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meyakini Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mampu menemukan calon pimpinan KPK terbaik dari 104 nama yang lulus uji

  • 4 hari lalu

    KPK Sita Aset Rita Widyasari

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset-aset milik mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Rita Widyasari senilai Rp70 Miliar terkait kasus tindak pidana

  • 5 hari lalu

    KPK Diminta Buka Kasus-Kasus Besar

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Rizal Ramli, meminta pimpinan KPK saat ini segera tuntaskan kasus-kasus besar yang belum terselesaikan."Saya in

  • 3 minggu lalu

    Uji Publik Bagi Pendaftar Capim Baru KPK

    JAKARTA (EKSPOSnews): Para pendaftar Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lulus syarat administrasi, uji kompetensi serta pemeriksaan kesehatan akan menjalani uji publik yang

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99