Rabu, 18 Jul 2018

KPK Tahan Gubernur Aceh

Oleh: alex
Kamis, 05 Jul 2018 04:53
BAGIKAN:
istimewa.
Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh.
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

"Irwandi Yusuf, Gubernur Provinsi Aceh ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis 5 Juli 2018.

Irwandi telah keluar dari gedung KPK, Jakarta, sekitar pukul 00.45 WIB setelah menjalani pemeriksaan sejak Rabu (4/7) siang.

Saat dikonfirmasi awak media, ia pun membantah terkait kasus yang menjeratnya tersebut.

"Ada tuduhan gratifikasi, saya enggak minta hadiah saya enggak terima juga," ucap Irwandi yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu.

Ia juga mengaku tidak mengetahui adanya pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada dirinya sebesar Rp500 juta bagian dari Rp1,5 miliar yang terkait "fee" ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

"Saya tidak tahu, kita enggak ada "fee"," tuturnya.

Irwandi pun menyatakan akan mengikuti proses hukum di KPK atas kasus yang menjeratnya tersebut.

"Upaya hukum ya ikuti saja," kata Irwandi.

Selain Irwandi, KPK juga menahan satu tersangka lainnya, yakni Hendri Yuzal dari pihak swasta selama 20 hari pertama di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.

KPK total menetapkan empat tersangka dalam kasus suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Empat tersangka itu antara lain Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (IY) dan Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh Ahmadi (AMD) serta dua orang dari unsur swasta masing-masing Hendri Yuzal (HY) dan T Syaiful Bahri (TSB).

"Diduga sebagai penerima IY, Gubernur Provinsi Aceh, HY swasta, TSB swasta. Diduga sebagai pemberi AMD, Bupati Kabupaten Bener Meriah," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7) malam.

Diduga, kata Basaria, pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp500 juta bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait "fee" ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018. "Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen "fee" delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA," ucap Basaria.

Ia menyatakan pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara. "Menurut informasi sementara dari tim lidik kami, pemotongan itu dilakukan sekitar 10 persen yang dua persen untuk tingkat kabupaten kemudian delapan persennya itu adalah untuk tingkat provinsi. Ini kemudian yang dibagi ke mana-mana, kami belum tahu," tuturnya.

Basarian menyatakan tim KPK masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek. Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 3 jam lalu

    Pemprov Sumut Tunggu Keputusan KPK Soal Bupati Labuhanbatu

    MEDAN (EKSPOSnews): Penjabat Gubernur Sumatera Utara Eko Subowo menegaskan, Pemerintah Provinsi masih menunggu keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK soal status Bupati Labuhanbatu Pangonal H

  • 3 jam lalu

    KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Labuhanbatu

    RANTAUPRAPAT (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap rumah dinas dan kantor bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, menyusul ditangkapnya Bupati Pangonal Harahap

  • 20 jam lalu

    Bupati Labuhanbatu Kena OTT KPK

    RANTAUPRAPAT (EKSPOSnews): Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap dikabarkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait sejumlah fee proyek d

  • 20 jam lalu

    Tekanan Massa Agar Bebaskan Gubernur Aceh dari Tahanan KPK

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Massa dari Koalisi Masyarakat Aceh Bersatu (KMAB) sebelumnya berunjuk rasa menuntut Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dibebaskan, bertahan di kantor gubernur Aceh.Massa KMA

  • 2 hari lalu

    KPK Tahan Arifin Nainggolan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota DPRD Sumatera Utara 2014-2019 Arifin Nainggolan yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99