Rabu, 20 Jun 2018

KPK Tahan Fredrich Yunadi

Oleh: alex
Sabtu, 13 Jan 2018 09:19
BAGIKAN:
istimewa.
KPK.
JAKARTA (EKSPOSnews): Penangkapan pengacara Fredrich Yunadi dilakukan KPK karena KPK menduga keras bekas pengacara Setya Novanto itu melakukan tindak pidana.

"KPK melakukan penangkapan, bukan jemput paksa terhadap Fredrich Yunadi karena yang bersangkutan diduga keras melakukan tindak pidana," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu 13 Januari 2018.

Fredrich tiba di gedung KPK pada Sabtu (13/1) dini hari sekitar pukul 00.08 WIB dengan dikawal oleh penyidik KPK Ambarita Damanik dan sejumlah petugas lainnya.

Ia tampak mengenakan kaos hitam, celana jeans dan sepatu hitam tanpa membawa tas, turun dari mobil petugas KPK. Fredrich langsung dibawa masuk ke gedung KPK.

"KPK sudah lakukan pemanggilan secara patut untuk hadir diperiksa sebagai tersangka pada hari Jumat dan kami juga sudah ingatkan agar datang dalam panggilan tersebut. Penyidik telah menunggu sampai hari kerja berakhir di Jumat ini. Setelah itu, diputuskan untuk melakukan pencarian FY di beberapa lokasi di Jakarta hingga ditemukan di salah satu tempat di Jakarta Selatan," tambah Febri.

Tim melakukan pencarian dengan membawa surat perintah penangkapan.

Pasal 17 KUHAP menyatakan "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

Sebelumnya pada Jumat (12/1) malam, KPK menahan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo seusai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus yang selama di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari pertama.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memalsukan tersangka Setya Novanto ke rumah sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • satu minggu lalu

    Bupati Tulungagung Menyerahkan Diri ke KPK

    JAKARTA (EKSPOSnews): Bupati Tulungagung Syahri Mulyo menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (9/6) malam."SM (Syahri Mulyo), Bupati Tulungagung telah mendatangi kantor KPK dan s

  • 2 minggu lalu

    KPK Segel Ruang Kerja Wali Kota Blitar

    BLITAR (EKSPOSnews): Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel ruang kerja Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar di Balai Kota Blitar, Jawa Timur, diduga terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang

  • 3 minggu lalu

    KPK Temukan Uang Miliaran Rupiah di Rumah Dinas Bupati Bengkalis

    BENGKALIS (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan barang bukti uang sebesar Rp1,9 miliar dalam penggeledahan di Rumah Dinas Bupati Bengkalis."Dari lokasi tersebut ditemukan uang sek

  • 3 minggu lalu

    KPK Periksa Istri Setya Novanto

    JAKARTA (EKSPOSnews): Deisti Astriani Tagor yang merupakan istri Setya Novanto memilih irit bicara seusai dimintai keterangannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengembangan perkara koru

  • 4 minggu lalu

    Bupati Buton Selatan Kena OTT KPK

    BAUBAU (EKSPOSnews): Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diduga Bupati Buton Selatan, Agus Faisal Hidayat (AFH) oleh tim penyidik KPK membuat heboh sebagian masyarakat Kota Baubau, khususnya di kawasan

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99