Senin, 24 Sep 2018

KPK Tahan Dudy Jucom

Oleh: marsot
Kamis, 22 Feb 2018 18:57
BAGIKAN:
istimewa.
KPK tahan koruptor.
JAKARTA (EKSPOSnews): KPK menahan mantan pejabat di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dudy Jucom, setelah ia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bangunan dan konstruksi kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di kabupaten Agam, Sumatera Barat.

"DJ (Dudy Jucom), tersangka kasus korupsi IPDN Agam ditahan selama 20 hari pertama di rutan cabang KPK Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis 22 Februari 2018.

Dudy tidak berkomentar mengenai penahanannya tersebut, saat keluar dari gedung KPK dengan sudah mengenakan jaket tahanan KPK warna jingga.

Dudy diumumkan sebagai tersangka pada 2 Maret 2016 silam. Ia adalah pejabat pembuat komitmen di Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretarian Jenderal Kementerian Dalam Negeri tahun 2011.

Selain Dudy, tersangka lain dalam kasus ini adalah General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya persero Budi Rachmat Kurniawan yang sudah divonis 3,5 tahun pada 2016 lalu dalam kasus korupsi pengadaan Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tahap III Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2011 di Jakarta dan Sorong.

Perbuatan Dudy diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp34 miliar dari total nilai proyek Rp125 miliar. Saat ini Dudy sudah berpindah ke Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kemendagri dan menjabat sebagai Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi.

Pada 2011, Mendagri Gamawan Fauzi yang juga berasal dari Sumatera Barat membuat proyek pembangunan kampus IPDN yaitu di Agam, Sumbar; di kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara; kota Makassar, Sulawesi Selatan; kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat dan beberapa tempat lain.

Terhadap Dudy dikenakan pasal 2 ayat 1 atau 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun ditambah denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 4 hari lalu

    KPK Malaysia Tahan Najib Razak

    KUALA LUMPUR (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah menahan bekas Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Mohd Najib Abdul Razak dalam kasus p

  • 6 hari lalu

    KPK Periksa Dirut Pertamina

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN yang saat ini menjabat sebagai Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati di gedung KPK, Jakarta

  • satu minggu lalu

    KPK Bidik Tersangka Baru

    PEKANBARU (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sinyal akan adanya penetapan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangk

  • 2 minggu lalu

    KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut Jasindo

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Budi Tjahjono (BTJ).Sebelumnya, KPK telah mene

  • 2 minggu lalu

    KPK Indentifikasi Korupsi Lain Bupati Labuhanbatu

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi dugaan penerimaan lain terkait proyek-proyek di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah sampai saat ini se

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99