Kamis, 21 Jun 2018

KPK Tahan Dudy Jucom

Oleh: marsot
Kamis, 22 Feb 2018 18:57
BAGIKAN:
istimewa.
KPK tahan koruptor.
JAKARTA (EKSPOSnews): KPK menahan mantan pejabat di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dudy Jucom, setelah ia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bangunan dan konstruksi kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di kabupaten Agam, Sumatera Barat.

"DJ (Dudy Jucom), tersangka kasus korupsi IPDN Agam ditahan selama 20 hari pertama di rutan cabang KPK Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis 22 Februari 2018.

Dudy tidak berkomentar mengenai penahanannya tersebut, saat keluar dari gedung KPK dengan sudah mengenakan jaket tahanan KPK warna jingga.

Dudy diumumkan sebagai tersangka pada 2 Maret 2016 silam. Ia adalah pejabat pembuat komitmen di Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretarian Jenderal Kementerian Dalam Negeri tahun 2011.

Selain Dudy, tersangka lain dalam kasus ini adalah General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya persero Budi Rachmat Kurniawan yang sudah divonis 3,5 tahun pada 2016 lalu dalam kasus korupsi pengadaan Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tahap III Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2011 di Jakarta dan Sorong.

Perbuatan Dudy diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp34 miliar dari total nilai proyek Rp125 miliar. Saat ini Dudy sudah berpindah ke Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kemendagri dan menjabat sebagai Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi.

Pada 2011, Mendagri Gamawan Fauzi yang juga berasal dari Sumatera Barat membuat proyek pembangunan kampus IPDN yaitu di Agam, Sumbar; di kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara; kota Makassar, Sulawesi Selatan; kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat dan beberapa tempat lain.

Terhadap Dudy dikenakan pasal 2 ayat 1 atau 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun ditambah denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 18 jam lalu

    Sebagian Anggota DPRD Sumut Sudah Kembalikan Uang Korupsi

    JAKARTA (EKSPOSnews): KPK menerima total Rp5,47 miliar yang dikembalikan oleh anggota DPRD Sumatera Utara terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumut periode 2009 - 2014 dan

  • 2 minggu lalu

    Bupati Tulungagung Menyerahkan Diri ke KPK

    JAKARTA (EKSPOSnews): Bupati Tulungagung Syahri Mulyo menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (9/6) malam."SM (Syahri Mulyo), Bupati Tulungagung telah mendatangi kantor KPK dan s

  • 2 minggu lalu

    KPK Segel Ruang Kerja Wali Kota Blitar

    BLITAR (EKSPOSnews): Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel ruang kerja Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar di Balai Kota Blitar, Jawa Timur, diduga terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang

  • 3 minggu lalu

    KPK Temukan Uang Miliaran Rupiah di Rumah Dinas Bupati Bengkalis

    BENGKALIS (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan barang bukti uang sebesar Rp1,9 miliar dalam penggeledahan di Rumah Dinas Bupati Bengkalis."Dari lokasi tersebut ditemukan uang sek

  • 3 minggu lalu

    KPK Periksa Istri Setya Novanto

    JAKARTA (EKSPOSnews): Deisti Astriani Tagor yang merupakan istri Setya Novanto memilih irit bicara seusai dimintai keterangannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengembangan perkara koru

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99