Kamis, 19 Sep 2019

KPK Tahan 2 Korupsi DPRD Sumut

Oleh: alex
Jumat, 05 Okt 2018 04:20
BAGIKAN:
istimewa.
Ditahan.
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Penyidik hari ini melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhadap dua dari tiga tersangka anggota DPRD Sumut yang dijadwalkan diperiksa hari ini dalam perkara tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Dua tersangka itu antara lain Enda Mora Lubis (EML) di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di gedung KPK lama Kavling C-1 Jakarta dan M Yusuf Siregar (MYS) di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di belakang gedung Merah Putih KPK Kavling K-4 Jakarta.

Dari total 38 tersangka terkait kasus suap itu, total hingga saat ini 27 tersangka sudah ditahan dan 11 orang tersangka lainnya belum ditahan.

Sebelas tersangka yang belum ditahan itu antara lain Abu Bokar Tambak, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elisier Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, dan Taufan Agung Ginting.

KPK pun, kata Febri, mengimbau agar tersangka Ferry Suando Tanuray Kaban segera menyerahkan diri. Untuk diketahui, tersangka Ferry sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Bersikap kooperatif akan menguntungkan bagi dirinya sendiri dan membantu penyidik untuk mengungkapkan perkara secara terang benderang dan cepat," ucap Febri.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019. Sebanyak 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 3 minggu lalu

    Penasehat KPK Ancam Mengundurkan Diri

    JAKARTA (EKSPOSnews): Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Tsani Annafari mengancam akan mundur sebagai penasihat KPK periode 2017-2021 bila ada orang yang cacat etik terpilih sebagai

  • 4 minggu lalu

    18 Capim KPK yang Lolos Seleksi Tak Layak Pimpin Lembaga Antirasuah?

    JAKARTA (EKSPOSnews): Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi pernyataan juru bicara KPK Febri Diansyah soal rekam jejak 20 calon pimpinan yang lolos pada tahap profile assess

  • satu bulan lalu

    Kronologi Kasus Suap Impor Bawang Putih

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi tangkap tangan terkait kasus suap pengurusan izin impor bawang putih Tahun 2019.KPK pada Kamis (8/8) malam telah mengumum

  • 2 bulan lalu

    KPK Periksa Sejumlah Pejabat Provinsi Kepulauan Riau

    BATAM (EKSPOSnews): Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus perizinan reklamasi yang melibatkan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin

  • 2 bulan lalu

    Mencari Pimpinan KPK yang Berani

    JAKARTA (EKSPOSnews): Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meyakini Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mampu menemukan calon pimpinan KPK terbaik dari 104 nama yang lulus uji

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99