Jumat, 23 Agu 2019

KPK Sita Uang Rp8,45 miliar Terkait Kasus Bowo Sidik Pangarso

Oleh: alex
Jumat, 24 Mei 2019 04:28
BAGIKAN:
istimewa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita uang Rp8,45 miliar dari 84 kardus dan dua kontainer plastik yang sebelumnya diamankan terkait kasus anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso (BSP).

Adapun uang dengan pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu yang dimasukkan ke dalam amplop itu diduga dipersiapkan oleh Bowo Sidik Pangarso untuk "serangan fajar" pada Pemilu 2019.

"Uang yang ditemukan KPK dalam 84 kardus dan dua kontainer plastik di PT Inersia pasca OTT (operasi tangkap tangan) beberapa waktu lalu telah selesai dihitung. Total nilai uang Rp8,45 miliar saat ini disita sebagai bagian dari berkas perkara," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis 23 Mei 2019.

Febri menyatakan perhitungan uang itu dilakukan mulai dari 29 Maret sampai 10 Mei 2019.

"Jadi, memang butuh waktu untuk menghitungnya karena kami harus secara hati-hati tentu saja dan memastikan semua uang dalam satu persatu amplop tersebut dihitung," ucap Febri.

Untuk diketahui, Bowo Sidik merupakan tersangka terkait tindak pidana korupsi suap pelaksanaan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran antara Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan penerimaan lain yang terkait jabatan.

Diduga sebagai penerima adalah Bowo Sidik dan Indung dari unsur swasta. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Marketing Manager PT HTK Asty Winasti.

Dalam konstruksi perkara kasus itu, dijelaskan bahwa pada awalnya perjanjian kerja sama penyewaan kapal PT HTK sudah dihentikan.

Terdapat upaya agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan kepada Bowo Sidik Pangarso.

Selanjutnya, pada 26 Februari 2019 dllakukan nota kesapahaman (MoU) antara PT PILOG (Pupuk lndonesia Logistik) dengan PT HTK.

Salah satu materi MoU tersebut adalah pengangkutan kapal milik PT HTK yang digunakan oleh PT Pupuk Indonesia.

Bowo diduga meminta "fee" kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah 2 dolar AS per metric ton.

Diduga sebelumnya telah terjadi enam kali penerimaan di berbagai tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan 85.130 dolar AS.

Uang yang diterima tersebut diduga telah diubah menjadi pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu sebagaimana ditemukan tim KPK dalam amplop-amplop di PT Inersia Jakarta.

Selanjutnya, KPK pun mengamankan 84 kardus yang berisikan sekitar 400 ribu amplop berisi uang itu diduga dipersiapkan oleh Bowo Sidik Pangarso untuk "serangan fajar" pada Pemilu 2019.

Uang tersebut diduga terkait pencalonan Bowo sebagai anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II. 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Kronologi Kasus Suap Impor Bawang Putih

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi tangkap tangan terkait kasus suap pengurusan izin impor bawang putih Tahun 2019.KPK pada Kamis (8/8) malam telah mengumum

  • 4 minggu lalu

    KPK Periksa Sejumlah Pejabat Provinsi Kepulauan Riau

    BATAM (EKSPOSnews): Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus perizinan reklamasi yang melibatkan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin

  • satu bulan lalu

    Mencari Pimpinan KPK yang Berani

    JAKARTA (EKSPOSnews): Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meyakini Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mampu menemukan calon pimpinan KPK terbaik dari 104 nama yang lulus uji

  • satu bulan lalu

    KPK Sita Aset Rita Widyasari

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset-aset milik mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Rita Widyasari senilai Rp70 Miliar terkait kasus tindak pidana

  • satu bulan lalu

    KPK Diminta Buka Kasus-Kasus Besar

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Rizal Ramli, meminta pimpinan KPK saat ini segera tuntaskan kasus-kasus besar yang belum terselesaikan."Saya in

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99