Sabtu, 24 Jun 2017

KPK Periksa Miryam

Oleh: Agung
Jumat, 19 Mei 2017 12:45
BAGIKAN:
istimewa
Gedung KPK.
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dalam penyidikan tindak pidana korupsi memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik (KTP-e).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka memberikan keterangan tidak benar pada persidangan atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat 19 Mei 2017.

Miryam sendiri sudah mendatangi gedung KPK pada pukul 10.50 WIB untuk menjalani pemeriksaan.

Saat ini, Miryam juga sedang menjalani proses permohonan praperadilan yang diajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Aga Khan, anggota tim kuasa hukum Miryam menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya itu tidak sesuai prosedur.

"Telah terbukti tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan dugaan memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan ketentuan Hukum Acara yang berlaku," kata Aga Khan, anggota kuasa hukum Miryam saat membacakan surat permohonan praperadilan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/5).

Oleh karena itu, kata dia, penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik28/01/04/2017 tanggal 5 April 2017 yang diterbitkan termohon patut untuk dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa Jika alasan yang digunakan adalah KPK tidak berwenang menggunakan Pasal 22 jo Pasal 35 UU Tindak Pisana Korupsi dan dikatakan KPK tidak pernah menggunakan pasal tersebut itu tentu keliru.

Febri menyatakan bahwa KPK juga pernah menerapkan pasal tersebut pada Muhtar Ependi, orang dekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sampai Mahkamah Agung menjatuhi vonis bersalah terhadap Muhtar pada sekitar akhir 2015.

"Sebelumnya KPK menerapkan Pasal 22 jo Pasal 35 juga dalam dakwaan dan terdakwa dinyatakan bersalah sampai berkekuatan hukum tetap. Terdakwa divonis tujuh tahun, denda 200 juta, dan pencabutan hak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat," kata Febri.

KPK menetapkan Miryam S Haryani sebagai tersangka memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik (KTP-e) atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Miryam disangkakan melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Dalam persidangan pada Kamis (23/3) di Pengadilan Tipikor Jakarta diketahui Miryam S Haryani mengaku diancam saat diperiksa penyidik terkait proyek kasus KTP Elektronik (KTP-E).

"BAP isinya tidak benar semua karena saya diancam sama penyidik tiga orang, diancam pakai kata-kata. Jadi waktu itu dipanggil tiga orang penyidik," jawab Miryam sambil menangis.

Terkait hal itu, Miryam dalam persidangan juga menyatakan akan mencabut BAP atas pemeriksaan dirinya.

Dalam dakwaan disebut bahwa Miryam S Haryani menerima uang 23 ribu dolar AS terkait proyek KTP-e sebesar Rp5,95 triliun tersebut.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 3 hari lalu

    KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu dan Isterinya Sebagai Tersangka Korupsi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian komisi proyek jalan di dua kabupaten di Provinsi Bengkulu."Para tersangk

  • 3 hari lalu

    Kapolri Tolak Pansus Hak Angket KPK

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menolak untuk menjalankan perintah Pansus Hak Angket KPK yang menginginkan Polri membawa Miryam S. Haryani yang merupakan tersangka dalam kasu

  • 4 hari lalu

    KPK Benarkan OTT Gubernur Bengkulu dan Isteri

    JAKARTA (EKSPOSnews): Wakil Ketua KPK Laode M Syarif membenarkan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lily Martiani Maddari."Betul ada (OTT) tapi de

  • 4 hari lalu

    KPK Tangkap Tangan Isteri Gubernur Bengkulu

    BENGKULU (EKSPOSnews): Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa pagi, menangkap Lily Martiani Maddari, istri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, dalam operasi tangkap tangan di rumah

  • 6 hari lalu

    KPK Tahan 4 Tersangka Korupsi DPRD Mojokerto

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka dalam kasus korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengalihan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penat

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak