Kamis, 17 Agu 2017

KPK Periksa Miryam

Oleh: Agung
Jumat, 19 Mei 2017 12:45
BAGIKAN:
istimewa
Gedung KPK.
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dalam penyidikan tindak pidana korupsi memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik (KTP-e).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka memberikan keterangan tidak benar pada persidangan atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat 19 Mei 2017.

Miryam sendiri sudah mendatangi gedung KPK pada pukul 10.50 WIB untuk menjalani pemeriksaan.

Saat ini, Miryam juga sedang menjalani proses permohonan praperadilan yang diajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Aga Khan, anggota tim kuasa hukum Miryam menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya itu tidak sesuai prosedur.

"Telah terbukti tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan dugaan memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan ketentuan Hukum Acara yang berlaku," kata Aga Khan, anggota kuasa hukum Miryam saat membacakan surat permohonan praperadilan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/5).

Oleh karena itu, kata dia, penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik28/01/04/2017 tanggal 5 April 2017 yang diterbitkan termohon patut untuk dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa Jika alasan yang digunakan adalah KPK tidak berwenang menggunakan Pasal 22 jo Pasal 35 UU Tindak Pisana Korupsi dan dikatakan KPK tidak pernah menggunakan pasal tersebut itu tentu keliru.

Febri menyatakan bahwa KPK juga pernah menerapkan pasal tersebut pada Muhtar Ependi, orang dekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sampai Mahkamah Agung menjatuhi vonis bersalah terhadap Muhtar pada sekitar akhir 2015.

"Sebelumnya KPK menerapkan Pasal 22 jo Pasal 35 juga dalam dakwaan dan terdakwa dinyatakan bersalah sampai berkekuatan hukum tetap. Terdakwa divonis tujuh tahun, denda 200 juta, dan pencabutan hak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat," kata Febri.

KPK menetapkan Miryam S Haryani sebagai tersangka memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik (KTP-e) atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Miryam disangkakan melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Dalam persidangan pada Kamis (23/3) di Pengadilan Tipikor Jakarta diketahui Miryam S Haryani mengaku diancam saat diperiksa penyidik terkait proyek kasus KTP Elektronik (KTP-E).

"BAP isinya tidak benar semua karena saya diancam sama penyidik tiga orang, diancam pakai kata-kata. Jadi waktu itu dipanggil tiga orang penyidik," jawab Miryam sambil menangis.

Terkait hal itu, Miryam dalam persidangan juga menyatakan akan mencabut BAP atas pemeriksaan dirinya.

Dalam dakwaan disebut bahwa Miryam S Haryani menerima uang 23 ribu dolar AS terkait proyek KTP-e sebesar Rp5,95 triliun tersebut.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • kemarin

    Koalisi Selamatkan KPK Perbaiki Permohonan Uji Materi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Busyro Muqoddas bersama tiga badan hukum yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan KPK dari Angket DPR, memperbaiki permohonan uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi (MK), yang m

  • 5 hari lalu

    KPK Tetapkan Kadis PU Bengkalis Jadi Tersangka Korupsi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, Riau M Nasir (MNS) sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pro

  • satu minggu lalu

    KPK Geledah Kantor PURR Bengkalis

    BENGKALIS (EKSPOSnews): Hingga pukul 22.30 WIB, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di Kantor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bengk

  • satu minggu lalu

    KPK Akui Ada Kegiatan Penindakan di Riau

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya kegiatan dari tim di bagian penindakan di Provinsi Riau."Ada kegiatan tim di bagian penindakan di Riau tetapi kami belum bis

  • satu minggu lalu

    KPK Akan Periksa 6 Saksi dalam Kasus Novanto

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa enam orang saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kepe

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak