Minggu, 21 Jul 2019

KPK Periksa Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar

Oleh: Alex
Selasa, 06 Jun 2017 19:10
BAGIKAN:
istimewa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi pengurusan anggaran dan/atau pengadaan di Kementerian Agama Tahun Anggaran 2011-2012.

"Intinya saya sudah sangat kooperatif selama diperiksa. Saya mengembalikan apa yang saya terima, yang saya sampaikan sejujur-jujurnya. Saya tidak pernah melawan segala macam. Bahkan harusnya minggu lalu saya sudah P21," kata Fahd di gedung KPK, Jakarta, Selasa 6 Juni 2017.

Fahd pun berharap bahwa kasus yang menjeratnya saat ini jangan dikaitkan dengan apa pun.

"Teman-teman wartawan kalau yang lama di sini tahu kalau yang membongkar kasus korupsi Al Quran ini adalah saya, saya buka terang-benderang. Tolong mohon saya jangan dikaitkan dengan apa pun. Apa saya sebagai kader Golkar dikatakan dekat dengan Ketua Umum Golkar. Itu hubungan saya dengan Ketua Umum adalah hubungan hierarki organisasi, tidak ada hubungan bisnis apa pun," tuturnya.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK juga telah memeriksa mantan Wakil Menteri Agama 2011-2014 Nasaruddin Umar dan mantan Wakil Ketua DPR RI 2009-2014 Priyo Budi Santoso sebagai saksi untuk Fahd El Fouz.

Nasaruddin mengaku tidak tahu banyak soal korupsi pengurusan anggaran dan/atau pengadaan di Kementerian Agama itu.

"Dimintai pendapat tentang saudara Fahd. Pada waktu itu saya sudah menjadi Wakil Menteri. Jadi saya sudah tidak tahu-menahu banyak," kata Nasaruddin.

Sementara Priyo tidak berkomentar banyak soal materi pemeriksaan yang telah ditanyakan oleh penyidik KPK.

"Saya diundang oleh KPK sebagai saksi untuk Pak Fahd El Fouz dan tadi saya sudah memberikan keterangan, normatif mengenai masalah ini," kata Priyo.

Pada Kamis (27/4) KPK mengumumkan Fahd sebagai tersangka ketiga dalam kasus tindak pidana korupsi menerima hadiah atau jani pengurusan anggaran dan/atau pengadaan kitab suci Al Quran pada APBN-P 2011 dan APBN 2012 serta pengadaan laboratorium komputer MTs TA 2011 di Kementerian Agama.

Dua orang tersangka lainnya sedang menjalani hukumannya karena sudah dijatuhi vonis yaitu mantan anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar yang divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 1 bulan kurungan dan anaknya Dendy Prasetia yang divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 1 bulan kurungan pada 2013.

Indikasi kerugian negara dalam perkara ini adalah Rp3,4 miliar. Fahd disangkakan pasal 12 huruf b jo pasal 18 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam perkara ini Zulkarnaen, Dendy dan Fahd menerima Rp14,39 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus sebagai commitment fee sebesar Rp4,74 miliar untuk pengadaan laboratorium komputer dan Alquran pada 2011 dan 2012 sejumlah Rp9,25 miliar, ditambah Rp400 juta karena berhasil memperjuangkan anggaran dalam APBN-Perubahan.

Zulkarnaen Djabar menurut hakim terbukti memperjuangkan anggaran Kementerian Agama dalam APBN-Perubahan 2011 sebesar Rp3 triliun, termasuk pengadaan Alquran sebesar Rp22 miliar direvisi menjadi Rp22,8 miliar dan anggaran laboratorium komputer MTs sebesar Rp40 miliar, sehingga ia memperjuangkan total anggaran Kemenag sebesar Rp130 miliar termasuk anggaran buku keagamaan sebesar Rp59 miliar padahal usul awal adalah Rp9 miliar.

Selanjutnya Zulkarnaen, Dendy, dan Fahd El Fouz yang saat itu menjabat sebagai Ketua Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR) melakukan intervensi kepada pejabat Kemenag untuk memenangkan PT Batu Karya Mas dalam proyek pengadaan laboratorium komputer MTs dan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (PT A31) dalam proyek penggandaan Al Quran 2011.

Fahd adalah narapidana pemberian suap kepada mantan anggota badan anggaran dari Fraksi PAN Wa Ode Nurhayati terkait bantuan pengalokasian anggaran bidang infratstruktur jalan pada Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) 2011 untuk Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah dan sudah divonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  komentar Pembaca

Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami

Redaksi

Pedoman Media Siber

Disclaimer

Iklan

RSS

Kontak

vipqiuqiu99 vipqiuqiu99