Kamis, 22 Agu 2019

KPK Periksa Dirjen Minerba

Jumat, 16 Sep 2016 11:06
BAGIKAN:
ist
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA (EKSPOSnews): KPK memeriksa Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono dalam penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang Gubernur Sulawesi Tenggara dalam persetujuan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Sultra periode 2008-2014.

"Bambang (Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) diperiksa untuk tersangka NA (Nur Alam)," kata pelaksana tugas (Plt) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Jumat 16 September 2016.

Bambang diketahui sudah datang ke KPK sekitar pukul 10.00 WIB, namun tidak berkomentar mengenai pemeriksaannya tersebut. Selain Bambang, KPK juga memeriksa karyawan PT Billy Indonesia, Suharto Martosuroyo.

Tersangka dalam kasus ini adalah Gubernur Sultra Nur Alam. KPK sudah mengirim surat permintaan cegah terhadap Nur Alam, Kepala Dinas ESDM Sultra Burhanuddin, Direktur PT Billy Indonesia Widdi Aswindi dan pemilik PT Billy Indonesia Emi Sukiati Lasimon.

Nur Alam diduga melakukan perbutan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekslorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di kabupaten Buton dan Bombana Sulawesi Tenggara.

Ia disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2013, Nur Alam diduga menerima aliran dana sebesar 4,5 juta dolar AS atau setara dengan Rp50 miliar dari Richcorp Internasional yang dikirim ke bank di Hong Kong dan sebagian di antaranya ditempatkan pada tiga polis AXA Mandiri.

Richcorp, melalui PT Realluck International Ltd (saham Richcop 50 persen), merupakan pembeli tambang dari PT Billy Indonesia.(ant)


  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Kronologi Kasus Suap Impor Bawang Putih

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi tangkap tangan terkait kasus suap pengurusan izin impor bawang putih Tahun 2019.KPK pada Kamis (8/8) malam telah mengumum

  • 4 minggu lalu

    KPK Periksa Sejumlah Pejabat Provinsi Kepulauan Riau

    BATAM (EKSPOSnews): Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus perizinan reklamasi yang melibatkan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin

  • 4 minggu lalu

    Mencari Pimpinan KPK yang Berani

    JAKARTA (EKSPOSnews): Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meyakini Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mampu menemukan calon pimpinan KPK terbaik dari 104 nama yang lulus uji

  • satu bulan lalu

    KPK Sita Aset Rita Widyasari

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset-aset milik mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Rita Widyasari senilai Rp70 Miliar terkait kasus tindak pidana

  • satu bulan lalu

    KPK Diminta Buka Kasus-Kasus Besar

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Rizal Ramli, meminta pimpinan KPK saat ini segera tuntaskan kasus-kasus besar yang belum terselesaikan."Saya in

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99