Sabtu, 21 Jul 2018

KPK Minta Setya Novanto Taat Hukum

Oleh: marsot
Rabu, 15 Nov 2017 04:51
BAGIKAN:
istimewa.
KPK.
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau Ketua DPR Setya Novanto menghadiri pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik pada Rabu (15/11).

"Saya kira ini seharusnya menjadi bentuk kepatuhan terhadap hukum, yaitu kalau dipanggil oleh penegak hukum, sebaiknya datang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa 14 November 2017.

Surat panggilan kepada Setnov untuk diperiksa sebagai tersangka KTP-el sudah dikirimkan pada pekan lalu. Namun, pengacara Setnov, Fredrich Yunadi, mengatakan bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar itu tidak akan hadir memenuhi panggilan KPK dengan alasan putusan MK tentang Pasal 245 Ayat (1) UU MD3 harus ada izin Presiden dan Pasal 20A UUD 1945, yaitu anggota Dewan memiliki hak untuk bicara, untuk bertanya, untuk mengawasi, dan punya imunitas "Karena alasan imunitas ataupun dibutuhkannya persetujuan tertulis dari Presiden sebenarnya kalau kita baca UU MD3 secara hati-hati tidak ada ketentuan seperti itu. Imunitas hanya diatur sebatas pada hal-hal, misalnua diatur dalam Pasal 224 UU MD3, seperti pernyataan atau pertanyaan yang diungkapkan dalam pelaksanaan tugas anggota DPR, termasuk tindak lain," kata Febri.

Dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi, lanjut dia, imunitas tidak bisa digunakan.

"Karena berisiko sekali kalau dengan alasan imunitas seseorang anggota DPR tidak bisa diperiksa atau lebih sulit dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini," kata Febri.

Sebenarnya, Pasal 245 Ayat (3) UU MD3 jelas menyebutkan izin Presiden itu tidak berlaku kalau terkait tangkap tangan, kejahatan yang ancaman pidananya seumur hidup, mati, dan kejahatan kemanusiaan dan keamanan negara.

Menurut dia, kalau membaca UU MD3 secara lebih lengkap, ada penegasan pengecualian izin tertulis Presiden itu jika disangkakan melanggar tindak pidana khusus. Artinya, klausul itu tidak bisa digunakan lagi.

Terkait dengan panggil paksa, Febri mengatakan bahwa sejauh ini belum memiliki rencana itu karena sejauh ini KPK masih fokus pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga pemanggilan terhadap tersangka, Rabu (15/11).

KPK juga sudah memanggil istri Setnov, Deisti Astiani Tagor untuk agenda pemeriksaan pada hari Jumat (10/11). Namun, Deisti tidak datang dan mengirimkan surat pemberitahuan tidak hadir karena sakit.

"Dilampirkan juga surat keterangan sakit dari Aditya Medical Centre yang pada pokoknya berisikan yang bersangkutan perlu istirahat karena sakit selama 1 minggu terhitung sejak 10 November 2017," kata Febri.

Surat tersebut ditandatangani dokter pemeriksa Okky Khadarusman.

"Yang bersangkutan akan diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Komisaris PT Mondialindo Graha Perdana. Penyidik akan melakukan pemanggilan kembali untuk diperiksa pada hari Senin (19/11). Kami ingatkan agar yang bersangkutan mematuhi aturan hukum dan hadir memenuhi panggilan penyidik," tegas Febri.

KPK menetapkan kembali Setnov sebagai tersangka dugaan korupsi KTP-el pada tanggal 31 Oktober 2017 setelah pada tanggal 29 September 2017 hakim tunggal Cepi Iskanda membatalkan stataus tersangka Setnov.

Setnov disangkakan Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    KPK Periksa Model Fenny Steffy Burase

    JAKARTA (EKSPOSnews): Penyidik KPK mengonfirmasi mengenai sumber dan penggunaan dana kegiatan Aceh Marathon 2018 kepada model Fenny Steffy Burase dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi

  • 2 hari lalu

    KPK Cari Orang Dekat Bupati Labuhanbatu

    JAKARTA (EKSPOSnews): KPK mencari Umar Ritonga (UMR) yang merupakan orang dekat Bupati Labuhanbatu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten L

  • 2 hari lalu

    KPK Tetapkan Bupati Labuhanbatu Tersangka Suap

    JAKARTA (EKSPOSnews): KPK menetapkan Bupati Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Pangonal Harahap sebagai tersangka penerima suap dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadia

  • 2 hari lalu

    Pemprov Sumut Tunggu Keputusan KPK Soal Bupati Labuhanbatu

    MEDAN (EKSPOSnews): Penjabat Gubernur Sumatera Utara Eko Subowo menegaskan, Pemerintah Provinsi masih menunggu keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK soal status Bupati Labuhanbatu Pangonal H

  • 2 hari lalu

    KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Labuhanbatu

    RANTAUPRAPAT (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap rumah dinas dan kantor bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, menyusul ditangkapnya Bupati Pangonal Harahap

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99