Sabtu, 23 Nov 2019

KPK Diminta Periksa Pimpinan Pelayanan Ditjen Bea Cukai Tanjung Priok

Jumat, 21 Okt 2016 04:52
BAGIKAN:
ist
Penyidik KPK.

JAKARTA (EKSPOSnews): Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Polri memeriksa pimpinan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok karena terindikasi kerap terjadi pungutan liar termasuk penyelidikan perizinan reekspor yang dipersulit.

"Jika memiliki cukup bukti dugaan penyalahgunaan wewenang harus diselidiki secara hukum," kata Heri Gunawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 20 Oktober 2016.

Heri menuturkan aparat penegak hukum harus memeriksa Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok Fajar Doni hingga Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi terkait segala persoalan praktik pungli, serta penyalahgunaan wewenang termasuk masalah reekspor.

Legislator dari Fraksi Gerindra itu menambahkan temuan praktik pungli bisa dijadikan momentum Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi pejabat terkait dan menerbitkan regulasi yang lebih ketat.

Anggota Komisi XI DPR RI lainnya Bertu Merlas mendorong aparat penegak hukum tidak hanya sebatas menyelidiki petugas di lapangan namun harus diusut hingga kepada pimpinan KPUBC Tipe A Tanjung Priok.

Bertu menjelaskan standar operasional prosedur (SOP) tidak pasti saat mengurus surat izin menjadi modus yang dijalankan pimpinan KPUBC Tipe A Tanjung Priok untuk menarik pungutan liar kepada importir dan eksportir.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku menemukan temuan pungli dan praktik melindungi importir tertentu di kantor Bea Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi meminta seluruh jajarannya memerangi praktik pungli terutama Unit Kepatuhan Internal untuk menyusun program memberantas pungli dan korupsi.

Masalah kepemimpinan Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok Fajar Doni dilaporkan PT Mitra Perkasa Mandiri terkait dugaan penyalahgunaan wewenang perizinan reekspor ke Polres Metro Jakarta Utara.

Kapolres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Daniel Bolly Tifaona memastikan penyidik kepolisian akan mengusut kasus itu termasuk memeriksa Fajar Doni sebagai saksi terlapor.

Bolly menyatakan penyidik kepolisian akan menelusuri alasan pihak KPUBC Tipe A Tajung Priok tidak menerbitkan izin reekspor padahal PT Mitra Perkasa Mandiri telah mengantongi rekomendasi dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai.(ant)


  Berita Terkait
  • satu bulan lalu

    KPK Panggil Adik Bambang Widjojanto

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin memanggil dua saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan "Quay Container Crane" (QCC) di Pelindo II dengan tersangka man

  • satu bulan lalu

    Eks Kalapas Sukamiskin Kembali Jadi Tersangka

    BANDUNG (EKSPOSnews): Pengacara Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein, Firma Uli Sialahi, menyatakan masih belum paham terkait perkara yang menjerat kliennya hingga ke

  • satu bulan lalu

    2 Ruangan PURR Indramayu Disegel KPK

    INDRAMAYU (EKSPOSnews): Dua ruangan yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul penangkapan

  • 3 bulan lalu

    Penasehat KPK Ancam Mengundurkan Diri

    JAKARTA (EKSPOSnews): Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Tsani Annafari mengancam akan mundur sebagai penasihat KPK periode 2017-2021 bila ada orang yang cacat etik terpilih sebagai

  • 3 bulan lalu

    18 Capim KPK yang Lolos Seleksi Tak Layak Pimpin Lembaga Antirasuah?

    JAKARTA (EKSPOSnews): Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi pernyataan juru bicara KPK Febri Diansyah soal rekam jejak 20 calon pimpinan yang lolos pada tahap profile assess

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99