Minggu, 21 Jul 2019

KPK Diminta Periksa Pimpinan Pelayanan Ditjen Bea Cukai Tanjung Priok

Jumat, 21 Okt 2016 04:52
BAGIKAN:
ist
Penyidik KPK.

JAKARTA (EKSPOSnews): Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Polri memeriksa pimpinan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok karena terindikasi kerap terjadi pungutan liar termasuk penyelidikan perizinan reekspor yang dipersulit.

"Jika memiliki cukup bukti dugaan penyalahgunaan wewenang harus diselidiki secara hukum," kata Heri Gunawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 20 Oktober 2016.

Heri menuturkan aparat penegak hukum harus memeriksa Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok Fajar Doni hingga Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi terkait segala persoalan praktik pungli, serta penyalahgunaan wewenang termasuk masalah reekspor.

Legislator dari Fraksi Gerindra itu menambahkan temuan praktik pungli bisa dijadikan momentum Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi pejabat terkait dan menerbitkan regulasi yang lebih ketat.

Anggota Komisi XI DPR RI lainnya Bertu Merlas mendorong aparat penegak hukum tidak hanya sebatas menyelidiki petugas di lapangan namun harus diusut hingga kepada pimpinan KPUBC Tipe A Tanjung Priok.

Bertu menjelaskan standar operasional prosedur (SOP) tidak pasti saat mengurus surat izin menjadi modus yang dijalankan pimpinan KPUBC Tipe A Tanjung Priok untuk menarik pungutan liar kepada importir dan eksportir.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku menemukan temuan pungli dan praktik melindungi importir tertentu di kantor Bea Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi meminta seluruh jajarannya memerangi praktik pungli terutama Unit Kepatuhan Internal untuk menyusun program memberantas pungli dan korupsi.

Masalah kepemimpinan Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok Fajar Doni dilaporkan PT Mitra Perkasa Mandiri terkait dugaan penyalahgunaan wewenang perizinan reekspor ke Polres Metro Jakarta Utara.

Kapolres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Daniel Bolly Tifaona memastikan penyidik kepolisian akan mengusut kasus itu termasuk memeriksa Fajar Doni sebagai saksi terlapor.

Bolly menyatakan penyidik kepolisian akan menelusuri alasan pihak KPUBC Tipe A Tajung Priok tidak menerbitkan izin reekspor padahal PT Mitra Perkasa Mandiri telah mengantongi rekomendasi dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai.(ant)


  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    KPK Sita Aset Rita Widyasari

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset-aset milik mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Rita Widyasari senilai Rp70 Miliar terkait kasus tindak pidana

  • 2 hari lalu

    KPK Diminta Buka Kasus-Kasus Besar

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Rizal Ramli, meminta pimpinan KPK saat ini segera tuntaskan kasus-kasus besar yang belum terselesaikan."Saya in

  • 2 minggu lalu

    Uji Publik Bagi Pendaftar Capim Baru KPK

    JAKARTA (EKSPOSnews): Para pendaftar Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lulus syarat administrasi, uji kompetensi serta pemeriksaan kesehatan akan menjalani uji publik yang

  • 3 minggu lalu

    Mengusung Calon Pimpinan KPK yang Bersih dari Radikalisme

    JAKARTA (EKSPOSnews): Panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK sudah menerima 93 pendaftar yang tertarik untuk menjadi komisioner institusi penegak hukum tersebut."Masih ada 3 hari sebelum pe

  • 3 minggu lalu

    KPK Tetapkan Aspidum Kejati DKI Jakarta Jadi Tersangka

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto bersama dua orang lainnya sebagai tersangka suap penangan

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99