Sabtu, 26 Mei 2018

KPK Diawasi Banyak Instansi

Oleh: alex
Jumat, 02 Feb 2018 05:01
BAGIKAN:
istimewa.
KPK.
JAKARTA (EKSPOSnews): Juri Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan lembaga antirasuah itu sudah diawasi banyak instansi.

"Sudah ada lembaga yang mengawasi KPK sebenarnya, termasuk DPR. Jadi, kami itu diawasi oleh banyak instansi," katanya di gedung KPK, Jakarta,  menanggapi soal pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam isi rancangan naskah rekomendasi Pansus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK.

Sebagai contoh, kata dia, instansi DPR mengawasi melalui fungsi rapat kerja dan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh DPR.

"BPK juga melakukan pengawasan untuk audit keuangan dan publik juga melakukan pengawasan setiap hari," tuturnya, Kamis 1 Februari 2018.

Selain itu, kata Febri, seluruh yang dikerjakan oleh KPK terkait dengan proses peradilan itu juga diawasi melalui mekanisme peradilan.

"Contoh paling sederhana kalau ada kekeliruan-kekeliruan dalam proses penanganan perkara maka proses peradilan akan menguji itu. Untuk pokok perkara itu diuji sampai tiga tingkatan mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tipikor kemudian banding sampai kasasi bahkan bisa sampai di peninjauan kembali," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, pengawasan terhadap KPK sebenarnya sudah lengkap dari berbagai unsur.

"Bahkan kalau ada dugaan pelanggaran etik sudah ada mekanisme semacam Dewan Etik. Jadi, Dewan Etik itu terdiri dari internal dan eksternal dan dominannya adalah dari eksternal. Seluruhnya itu dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK," ungkap Febri.

Sebelumnya, anggota Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK Masinton Pasaribu mengatakan naskah rancangan sementara yang dibuat panitia khusus itu, salah satunya merekomendasikan pembentukan Dewan Pengawas KPK, agar tidak terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya.

"Agar KPK dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan maka perlu dibentuk Dewan Pengawas," kata Pasaribu, di Jakarta, Kamis (1/2).

Dia mengatakan Dewan Pengawas KPK fungsinya bukan mengintervensi proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK namun untuk memastikan agar pelaksanaan tugas KPK sesuai dengan koridor hukum.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan anggota Dewan Pengawas KPK diusulkan dari eksternal KPK seperti akademisi maupun unsur-unsur masyarakat.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 3 hari lalu

    Bupati Buton Selatan Kena OTT KPK

    BAUBAU (EKSPOSnews): Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diduga Bupati Buton Selatan, Agus Faisal Hidayat (AFH) oleh tim penyidik KPK membuat heboh sebagian masyarakat Kota Baubau, khususnya di kawasan

  • 4 hari lalu

    KPK Panggil Saksi Kasus Korupsi DPRD Sumut

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 22 saksi dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019."Hari i

  • 5 hari lalu

    KPK Periksa Idrus Marham

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasna Korupsi (KPK) memeriksa politisi Partai Golkar Idrus Marham sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan Ang

  • 6 hari lalu

    KPK Malaysia Panggil Najib Razak

    KUALA LUMPUR (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Malaysia atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengirim surat panggilan ke bekas Perdana Menteri Dato' Sri Mohd Najib Tun Razak

  • satu minggu lalu

    KPK Tahan Bupati Bengkulu Selatan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud bersama tiga orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan pekerjaan infra

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99