Senin, 26 Feb 2018

KPK Diawasi Banyak Instansi

Oleh: alex
Jumat, 02 Feb 2018 05:01
BAGIKAN:
istimewa.
KPK.
JAKARTA (EKSPOSnews): Juri Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan lembaga antirasuah itu sudah diawasi banyak instansi.

"Sudah ada lembaga yang mengawasi KPK sebenarnya, termasuk DPR. Jadi, kami itu diawasi oleh banyak instansi," katanya di gedung KPK, Jakarta,  menanggapi soal pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam isi rancangan naskah rekomendasi Pansus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK.

Sebagai contoh, kata dia, instansi DPR mengawasi melalui fungsi rapat kerja dan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh DPR.

"BPK juga melakukan pengawasan untuk audit keuangan dan publik juga melakukan pengawasan setiap hari," tuturnya, Kamis 1 Februari 2018.

Selain itu, kata Febri, seluruh yang dikerjakan oleh KPK terkait dengan proses peradilan itu juga diawasi melalui mekanisme peradilan.

"Contoh paling sederhana kalau ada kekeliruan-kekeliruan dalam proses penanganan perkara maka proses peradilan akan menguji itu. Untuk pokok perkara itu diuji sampai tiga tingkatan mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tipikor kemudian banding sampai kasasi bahkan bisa sampai di peninjauan kembali," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, pengawasan terhadap KPK sebenarnya sudah lengkap dari berbagai unsur.

"Bahkan kalau ada dugaan pelanggaran etik sudah ada mekanisme semacam Dewan Etik. Jadi, Dewan Etik itu terdiri dari internal dan eksternal dan dominannya adalah dari eksternal. Seluruhnya itu dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK," ungkap Febri.

Sebelumnya, anggota Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK Masinton Pasaribu mengatakan naskah rancangan sementara yang dibuat panitia khusus itu, salah satunya merekomendasikan pembentukan Dewan Pengawas KPK, agar tidak terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya.

"Agar KPK dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan maka perlu dibentuk Dewan Pengawas," kata Pasaribu, di Jakarta, Kamis (1/2).

Dia mengatakan Dewan Pengawas KPK fungsinya bukan mengintervensi proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK namun untuk memastikan agar pelaksanaan tugas KPK sesuai dengan koridor hukum.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan anggota Dewan Pengawas KPK diusulkan dari eksternal KPK seperti akademisi maupun unsur-unsur masyarakat.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    KPK Perpanjang Penahanan Anggota DPRD Jambi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono, tersangka suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae

  • 4 hari lalu

    KPK Tahan Dudy Jucom

    JAKARTA (EKSPOSnews): KPK menahan mantan pejabat di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dudy Jucom, setelah ia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bangunan dan konstru

  • 2 minggu lalu

    KPK Beraksi di Lampung Tengah

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di Lampung Tengah dan Jakarta."Jadi, kami konfirmasi memang ada kegiatan tim di lapangan di L

  • 2 minggu lalu

    KPK Jaring Bupati Subang

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Subang, Jawa Barat."Ya, ada giat di Subang, tunggu konferensi persnya nanti," kata

  • 2 minggu lalu

    KPK Jaring Bupati Ngada

    JAKARTA (EKSPOSnews): KPK masih memeriksa Ngada Marianus Sae yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) dan dibawa ke kantor KPK pada Minggu sekitar pukul 17.00 WIB."Dua orang sudah di KPK: Bup

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99