Minggu, 21 Jan 2018

KPK Akan Periksa Wakil Gubernur Bengkulu

Oleh: Jallus
Kamis, 04 Jan 2018 12:07
BAGIKAN:
istimewa.
KPK.
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saifudin," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis 4 Januari 2018.

Saifudin merupakan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi yang diduga sebagai pihak pemberi dalam kasus tersebut.

Selain memeriksa Fachrori, KPK juga akan memeriksa tiga saksi lainnya dalam kasus yang sama juga untuk tersangka Saifudin.

Tiga saki itu antara lain Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi Tadjuddin Hasan, Kasubag Perbendaharaan Bakeuda Provinsi Jambi Ryan, dan Kepala Kantor Perwakilan Pemprov Jambi di Jakarta Amidy.

KPK juga akan memeriksa satu saksi lainnya, yaitu Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan untuk tersangka lainnya dalam kasus tersebut anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono.

KPK telah menetapkan empat tersangka terkait kasus tersebut, yakni anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin.

Total uang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus tersebut sebesar Rp4,7 miliar.

Diduga pemberian uang itu agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

Sebelumnya, diduga sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov.

Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai "uang ketok".

Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan Pemprov.

Selanjutnya, anak buah Arfan memberi uang ke Saifudin sejumlah Rp3 miliar.

Kemudian Saifudin memberikan uang itu ke beberapa anggota DPRD dari lintas fraksi dengan rincian pemberian pertama dilakukan di pagi hari sebesar Rp700 juta, pemberikan kedua di hari yang sama sebesar Rp600 juta, dan pemberian ketiga Rp400 juta.

KPK mengamankan Saifudin dan Supriono beberapa saat setelah penyerahan uang Rp400 juta di sebuah restoran di dekat salah satu rumah sakit di Jambi.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Erwan Malik, Arfan, dan Saifudin disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, Supriono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • satu minggu lalu

    KPK Tahan Fredrich Yunadi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Penangkapan pengacara Fredrich Yunadi dilakukan KPK karena KPK menduga keras bekas pengacara Setya Novanto itu melakukan tindak pidana."KPK melakukan penangkapan, bukan jemput pa

  • satu minggu lalu

    KPK Sita Berbagai Dokumen dari Kaktor Pengacara Fredrich Yunanto

    JAKARTA (EKSPOSnews): Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen usai menggeledah kantor pengacara Fredrich Yunanto di kawasan Gandari Jakarta Selatan."Penggeledahan dilakuka

  • 2 minggu lalu

    Zumi Zola Diperiksa KPK

    JAKARTA (EKSPOSnews): Gubernur Jambi Zumi Zola memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapata

  • 2 minggu lalu

    KPK Operasi Tangkap Tangan Diawal Tahun 2018

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan total enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, dan Surabaya, Jawa Timur."

  • 3 minggu lalu

    KPK Fokus di 12 Provinsi pada 2017

    JAKARTA (EKSPOSnews): KPK menjelaskan bahwa ada 12 provinsi yang menjadi sasaran pendampingan untuk perbaikan sistem tata kelola pemerintahan."KPK mendampingi 12 provinsi lainnya, yaitu Sumatera Barat

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99