Kamis, 22 Agu 2019

KPK Akan Masuk ke BUMN

Oleh: Jallus
Minggu, 24 Mar 2019 06:54
BAGIKAN:
istimewa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan lembaganya akan masuk ke dalam pencegahan korupsi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Nanti kami akan masuk ke pencegahan lebih lanjut seperti apa kita menjaga BUMN. Jangan lupa di BUMN juga banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang yang masih memikirkan negeri ini. Tetapi memang bisa juga punya potensi dirusak oleh orang-orang yang berperilaku transaksional," kata Saut saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu 23 Maret 2019.

Hal tersebut dikatakannya menanggapi kasus suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) Tahun 2019

"Kalau kita bicara BUMN maka yang diharapkan kan termasuk Krakatau Steel ini mereka kan punya target-target besar kemudian bisa memproduksi puluhan juta baja yang baik," ucap Saut.

Oleh karena itu, kata dia, ketika kemudian muncul upaya-upaya transaksional maka implikasinya adalah tingkat persaingannya, kualitas barang, dan seterusnya.

"Jadi kalau ditanyakan seperti apa BUMN kita saat ini, tidak juga bisa dikatakan ini merupakan gambaran BUMN kita secara keseluruhan tetapi ini menjadi perhatian kita karena BUMN merupakan Badan Usaha Milik Negara dan khusus kepada baja ini didedikasikan khusus memang untuk marwahnya bangsa. Yang kita dudukin saja saat ini besi semua," tuturnya.

Untuk usaha pencegahan, ucap Saut, KPK memiliki program untuk sektor swasta dan BUMN bernama "profesional berintegritas" atau profit.

"Oleh sebab itu, tadi sudah kami jelaskan bagaimana kami masuk dengan perubahan profit, "profesional berintegritas" supaya tidak dilakukan upaya-upaya transaksional baik itu dengan modus pengadaan barang dan lain-lain," kata Saut.

KPK total telah menetapkan empat tersangka kasus suap itu, yakni diduga sebagai penerima Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel  WNU dan AMU dari unsur swasta.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu KSU dan KET alias Yudi Tjokro. Keduanya dari pihak swasta. 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Kronologi Kasus Suap Impor Bawang Putih

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi tangkap tangan terkait kasus suap pengurusan izin impor bawang putih Tahun 2019.KPK pada Kamis (8/8) malam telah mengumum

  • 4 minggu lalu

    KPK Periksa Sejumlah Pejabat Provinsi Kepulauan Riau

    BATAM (EKSPOSnews): Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus perizinan reklamasi yang melibatkan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin

  • 4 minggu lalu

    Mencari Pimpinan KPK yang Berani

    JAKARTA (EKSPOSnews): Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meyakini Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mampu menemukan calon pimpinan KPK terbaik dari 104 nama yang lulus uji

  • satu bulan lalu

    KPK Sita Aset Rita Widyasari

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset-aset milik mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Rita Widyasari senilai Rp70 Miliar terkait kasus tindak pidana

  • satu bulan lalu

    KPK Diminta Buka Kasus-Kasus Besar

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Rizal Ramli, meminta pimpinan KPK saat ini segera tuntaskan kasus-kasus besar yang belum terselesaikan."Saya in

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99