Senin, 20 Mei 2019

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Didakwa Terima Uang Suap Rp42,221 miliar

Oleh: marsot
Senin, 26 Nov 2018 18:02
BAGIKAN:
istimewa.
Irwandi Yusuf.
JAKARTA (EKSPOSnews): Gubernur Aceh Irwandi Yusuf didakwa menerima suap sebesar Rp1,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di kabupaten Bener Meriah dan gratifikasi Rp41,171 miliar selama memerintah sebagai gubernur sehingga seluruhnya mencapai Rp42,221 miliar.

Dalam dakwaan pertama, Irwandi didakwa menerima suap sebesar Rp1,05 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi.

"Terdakwa Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022 bersama-sama Hendri Yuzal selaku staf khusus Gubernur Aceh dan Teuku Saiful Bahri menerima beberapa kali uang tunai sebesar Rp120 juta, Rp430 juta dan Rp500 juta sehingga seluruhnya berjumlah Rp1,05 miliar dari Ahmadi selaku Bupati kabupaten Bener Meriah," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Ali Fikri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin 26 November 2018.

Pemberian itu dimaksudkan agar Irwandi melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) provinsi Aceh memberikan persetujuan terkai usulan Ahmadi agar kontraktor atau rekanan dari kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di kabupaten Bener Meriah.

DOKA Aceh tahun anggaran (TA) 2018 adalah sebesar 2 persen dana alokasi umum nasional yaitu Rp8,029 triliun, dan tahap pertama DOKA dikucurkan Rp2,408 triliun. Untuk kabupaten Bener Meriah mendapat porsi DOKA sebesar Rp108,724 miliar yang dalam pelaksaannya sejak 2018 hanya berhak menyampaikan program dan aspirasi kepada Gubernur Aceh.

Pada 14 Februari 2018, Ahmadi menemui Irwandi Yusuf di rumah dinas Gubernur Aceh dan menyampaikan keinginan agar program pembangunan bersumber dari DOKA TA 2018 Bener Meriah dapat dikerjakan para rekanan dari kabupaten tersebut. Ahmadi lalu berkoordinasi dengan staf khusus Gubernur Aceh Hendri Yuzal dan ajudan Ahmadi, Muyassir.

Ahmadi menyerahkan program DOKA TA 2018 Bener Meriah pda 19 Mei 2018 ke Muyassir agar diserahkan ke Hendri Yuzal berisi program yang akan dikerjakan rekanan dan juga program pembangunan yang diperuntukan untuk relawan tim sukses Irwandi Yusuf.

Irwandi Yusus lalu mengarahkan Hendri Yuzal agar program pembangunan DOKA 2018 kabupaten Bener Meriah dibantu dan pengaturan lelang dikoordinir oleh salah satu tim sukses pilkada Gubernur Aceh 2017 yaitu Teuku Saiful Bahri.

Uang diserahkan Ahmadi dengan menggunakan sejumlah kata sandi yaitu "zakat fitrah lebaran". Untuk tahap pertama diserahkan sejumlah Rp120 juta melalui Muyassir pada 7 Juni 2018 di SMEA Lampineung Banda Aceh melalui Teuku Saiful Bahri.

Uang selanjutnya diberikan pada 8 Juni 2018 dari ajudan Ahmadi sekaligus adik iparnya Munandar sebesar Rp300 juta di pendopo rumah dinas Bupati Bener Meriah kepada Dailami untuk diserahkan kepada Irwandi. Muyassir pada 9 Juni 2018 lalu menambah uang sebesar Rp130 juta sehingga seluruhnya berjumlah Rp430 juta untuk Irwandi Yusuf.

Pada 29 Juni 2018, Irwandi meminta Rp1 miliar kepada Ahmdi untuk kebutuhan Aceh Marathon sehingga AHmadi memerintahkan Dailami, Munandar dan Muyassir untuk mengumpulkan uang dari para rekanan kabupaten Bener Meriah yang telah direkomendasikan namun baru Rp500 juta yang terpenuhi.

Uang Rp500 juta itu diserahkan Muyassir pada 3 Juli 2018 di parkiran Hotel Hermes melalui Teuku Saiful Bahri yang diterima Teuku Fadhilatul Amir.

Uang lalu ditransfer ke beberapa orang yaitu Jason Utomo sebesar Rp190 juta untuk "DP ke-2 (medali)", Akbar Velati sebesar Rp173,775 juta untuk "DP ke-2 (jersey)", dan ke Ade Kurniawan dengan keterangan "pinjaman)" sebesar Rp50 juta.

Sedangkan sisanya diserahkan oleh Teuku Fadhilatul Amir kepada Teuku Saiful Bahri yang diberikan kepada Teuku Saiful Bahri sebesar Rp36 juta dan Rp50,225 juta disimpan Teuku Saiful Bahri.

Dakwaan kedua, Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh masa jabatan 2017-2022 menerima gratifikasi berupa hadiah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp8,717 miliar.

"Sejak 8 Mei 2017 sampai Juli 2018 terdakwa Irwandi menerima gratifikasi berupa uang yaitu pertama, mulai November 2018-Mei 2018 menerima uang melalui rekening atas nama Muklis di bank Mandiri sebesar Rp4,42 miliar dengan cara Muklis menyerahkan kartu ATM beserta nomor PIN kepada kepada Irwandi di rumah pribadinya," tambah jaksa Ali Fikri.

Kedua, sekitar Oktober 2017 sampai Januari 2018 menerima uang melalui Fenny Steffy Burase sebesar Rp568,08 juta dari Teuku Fadhilatul Amri setelah mendapat perintah untuk melakukan transfer dari Teuku Saiful Bahri (salah satu tim sukses pilkada Gubernur Aceh 2017) di rumahnya di Aceh.

Ketiga, pada April-Juni 2018, Nizarli selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) provinsi Aceh merangkap Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah provinsi Aceh menerima uang dengan nilai total Rp3,729 miliar dari tim sukses Irwandi yang akan mengikuti paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkung pemerintah provinsi Aceh yang diterimakan oleh Erdiansyah.

Dari jumlah tersebut, yang berasal dari Kelompok Tiong alias Syamsul Bahri yang diberikan Mahyudin alias Raja Preman adalah sejumlah Rp3,329 miliar dan Rp400 juta dari Teuku Saiful Bahri yang seluruhnya disimpan di rekening bank BTN atas nama Erdiansyah Rahmi.

"Sejak menerima uang seluruhnya Rp8,717 miliar, terdakwa tidak melaporkan kepada KPK sampai batas waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum," ungkap jaksa Ali Fikri.

Selanjutnya dalam dakwaan ketiga, Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh tahun 2007-2012 bersama-sama dengan Izil Azhar alias Ayah Marine yang merupakan orang kepercayaan Irwandi dan tim sukses Pilkada Gubernur Aceh tahun 2017, menerima hadiah berupa uang seluruhnya sebesar Rp32,454 miliar.

Pada 2008, Irwandi melalui Izil Azhar menerima 18 kali transaksi senilai tolta Rp2,917 miliar. Pada 2009, Irwandi menerima 8 kali transaksi senilai total Rp6,937 miliar. Pada 2010, Irwandi menerima 31 kali transaksi sejumlah Rp9,57 miliar. Pada 2011, Irwandi menerima 39 kali transaksi sejumlah Rp13,03 miliar.

Seluruh uang tersebut berasal dari "Board of Management" (BOM) Nindya Sejati Joint Operation (JO) yaitu Heru Sulaksono dan Zainuddin Hamid alias Let Bugeh melalui Sabir Said, Muhammad Taufik Reza, Bayu Ardhianto dan Carbella Rizkan yang bersumber dari Dana Biaya Konstruksi dan Operasional Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Aceh yang dibiayai APBN.

"Sejak menerima uang seluruhnya Rp32,454 miliar, terdakwa tidak melaporkan kepada KPK sampai batas waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum," tutur jaksa Ali Fikri Atas perbuatannya menerima gratifikasi, Irwandi didakwa pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Hukuman bagi penyelenggara yang terbukti menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Terhadap dakwaan itu, Irwandi tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • satu bulan lalu

    Irwandi Yusuf Divonis 7 tahun Penjara

    JAKARTA (EKSPOSnews): Gubernur Aceh Irwandi Yusuf divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap sebesar Rp1,05 miliar terkait proyek-proyek

  • 3 bulan lalu

    Irwandi Yusuf Dapat Jatah Rp32 Miliar dari Pembangunan Dermaga Sabang

    JAKARTA (EKSPOSnews): "Board of Management" Nindya Sejati "Joint Operation" Muhammad Taufik Reza menerangkan bahwa Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh mendapat uang sebesar Rp32,454 miliar dari Dana Bi

  • 3 bulan lalu

    Mantan Wakil Gubernur Aceh Diduga Kecipratan Uang Korupsi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Wakil Gubernur Aceh periode 2007 hingga 2012 Muhammad Nazar disebut mendapat Rp700 juta dari proyek pembangunan Dermaga Sabang Aceh yang dibiayai APBN."Ada untuk Wakil Gubernur R

  • 6 bulan lalu

    Pengembalian Uang Suap DPRD Sumut Sekitar Rp7,65 miliar

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian sekitar Rp7,65 miliar dari sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap kepa

  • 7 bulan lalu

    Praperadilan Irwandi Yusuf Kandas

    JAKARTA (EKSPOSnews): Hakim tunggal Riyadi Sunindio Florentinus menolak gugatan praperadilan gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang putusan di Pen

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99