Selasa, 24 Okt 2017

Evaluasi Semua Pimpinan Peradilan, Tetap Terima Gratifikasi

Oleh: marsot.
Minggu, 08 Okt 2017 05:54
BAGIKAN:
istimewa.
Pengadilan (ilustrasi).
BANDUNG (EKSPOSnews): Hakim Agung Gayus Lumbuun mengusulkan adanya evaluasi terhadap seluruh jajaran peradilan di bawah Mahkamah Agung, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga MA untuk menentukan ketua dan wakil ketua di semua tingkatan tersebut.

Hal itu didasarkan adanya fakta penyimpangan yang terjadi secara masif di lingkungan peradilan yang dilakukan baik oleh aparatur kepaniteraan maupun hakim. Saat ini terjadi di Pengadilan Tinggi Manado dan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, kata Gayus dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Bandung, Sabtu 7 Oktober 2017.

Ia menilai perbuatan semacam itu akan sering terjadi lagi apabila posisi pimpinan masih diduduki oleh orang-orang yang belum dievaluasi kembali untuk dipilih yang masih baik dan yang buruk diganti.

Menurut dia, pandangan tersebut berdasarkan perkembangan analisis yang menunjukkan bahwa banyak aparatur pengadilan dari panitera sampai dengan hakim di tingkat PN dan PT terjerat kasus dugaan suap.

Penyebabnya adalah mereka sudah anomali, yaitu tidak takut lagi, mengesampingkan, mengabaikan aturan hukum dan perundang-undangan, serta moran dan integritas yang sepatutnya mereka hormati dan taati, ujarnya.

Ia mengatakan bahwa Maklumat Ketua MA RI Nomor 01/Maklumat/IX/2017 tanggal 11 September 2017 menegaskan dan memastikan bahwa tidak ada lagi hakim dan aparatur yang dipimpinnya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan dan wibawa MA dan peradilan di bawahnya.

Selanjutnya, menurut dia, MA akan memberhentikan pimpinan Mahkamah Agung atau pimpinan badan peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung apabila ditemukan bukti bahwa pengawasan dan pembinaan tersebut tidak secara berkala dan berkesinambungan.

Bahwa penempatan jabatan-jabatan pimpinan pengadilan ditentukan oleh Tim Promosi dan Mutasi (TPM) yang dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung di bawah Ketua Mahkamah Agung, dan bukan oleh para dirjen di lingkungan Mahkamah Agung, katanya.

Ia menilai sudah saatnya Ketua MA dengan sukarela dan terhormat mengundurkan diri untuk tetap menjaga kehormatan dan kewibawaan institusi MA dan jajaran peradilan di bawahnya demi mengembalikan kepercayaan masyarakat pada hukum dan keadilan melalui pengadilan.

Menurut dia, untuk menyikapi persoalan ini, lembaga normatif teringgi dalam bentuk musyawarah di Mahkamah Agung adalah pleno lengkap Hakim Agung untuk dapat menyikapi masalah ini.

Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi mengakui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara.

"Kalau menurut informasi awal, (yang diamankan) Ketua Pengadilan Tinggi Manado. Akan tetapi, masih dicek kebenarannya," kata Suhadi di Jakarta, Sabtu.

Menurut laman Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono memimpin pengadilan tersebut. Selain hakim, KPK juga mengamankan seorang politikus.

"Katanya anggota DPR. Akan tetapi, masih dicek apakah wakil dari Manado kemudian tertangkap di DPR atau memang anggota DPRD Manado, kasusnya pun belum jelas," ujar Suhadi.

Menurut informasi yang dihimpun, politikus yang diamankan adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Dapil Sulawesi Utara.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 5 bulan lalu

    Konsep Pendidikan Akpol Perlu Dievaluasi

    PURWOKERTO (EKSPOSnews): Konsep pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang perlu dievaluasi agar kasus kekerasan terhadap taruna Akpol tidak terulang, kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas

  • 9 bulan lalu

    Rektor UNY Dukung Evaluasi Tunjangan Guru Besar

    YOGYAKARTA (EKSPOSnews): Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Rochmat Wahab mendukung evaluasi tunjangan guru besar berdasarkan jumlah publikasi internasional seperti yang dicanangkan Menteri Riset

  • 10 bulan lalu

    Indonesia Evaluasi Bebas Visa

    BOGOR (EKSPOSnews): Indonesia dipastikan akan mencoret beberapa negara yang semula diberi fasilitas bebas bisa kunjungan singkat setelah melalui tahap evaluasi beberapa waktu lalu. "Sudah

  • 10 bulan lalu

    BPJS Kesehatan Diminta Evaluasi Pelayanan

    PANGKALPINANG (EKSPOSnews):  Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rio Setyadi mengimbau Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BJPS) Kesehatan mengevaluasi

  • tahun lalu

    Kinerja Direksi PTPN Dievaluasi Setiap Semester

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kinerja jajaran direksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I-XIV yang baru dilantik diukur dengan key performance indikators (KPI) masing-masing jabatan secara jelas.Selama ini KPI b

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99