Sabtu, 30 Mei 2020

Dirjen Pajak Bebastugaskan Kepala KPP Pratama Ambon

Oleh: alex
Jumat, 05 Okt 2018 03:12
BAGIKAN:
istimewa.
Ditjen Pajak.
JAKARTA (EKSPOSnews): Direktorat Jenderal Pajak membebastugaskan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon La Masikamba yang telah berstatus tersangka suap terkait dengan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2016 di KPP Pratama Ambon.

"Setelah yang bersangkutan dinyatakan tersangka, kami akan segera membebastugaskan yang bersangkutan dari jabatan yang sekarang dan nantinya kalau sudah inkrah tindak pidananya akan diproses pemecatan dari pegawai negeri sipil," kata Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan saat konferensi pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis 4 Oktober 2018.

Lebih lanjut, Robert menyatakan bahwa pihaknya sangat terpukul dan kecewa dengan kejadian tersebut, khususnya para pegawai lain yang masih bekerja dengan jujur.

"Kami dalam hal ini akan mendukung KPK untuk menyelesaikan menuntaskan persoalan yang terkait dengan OTT. Kepala kantor dan mungkin beberapa pegawai di dalam memberikan informasi yang diperlukan (KPK)," ucap Robert.

Ia pun menyatakan Ditjen Pajak akan terus memperbaiki manajemen, tata kelola, dan pelaksanaan tugas berbagai proses sehingga pengawasan dan pelaksanaan tugas di berbagai titik bisa terawasi dengan baik.

Menurut dia, pemeriksaan wajib pajak merupakan salah satu yang rawan adanya praktik suap.

Kasus yang terjadi di Ambon ini adalah terkait dengan pemeriksaan wajib pajak dan pemeriksaan adalah salah satu proses bisnis yang memang rawan untuk adanya suap.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus memperbaiki mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan ini dengan lebih transparan lagi.

Sementara itu, KPK juga angat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap pejabat pemeriksa pajak yang masih berulang.

"Pejabat yang memiliki peran strategis untuk mengawal target penerimaan pajak dengan memastikan tidak terjadinya kebocoran penerimaan negara dari sektor pajak, justru menyimpangkannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam kesempatan sama.

Menurut dia, pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan negara untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, akhirnya hanya dinikmati oleh segelintir orang dengan cara curang seperti itu.

"Kami juga mengingatkan kembali kepada wajib pajak agar menghentikan praktik suap seperti ini. Jika menerima permintaan atau upaya pemerasan dari pemeriksa atau petugas pajak agar dilaporkan kepada penegak hukum," ucap Syarif.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu sebagai pemberi pemilik CV AT Anthony Liando (AL) serta dua orang diduga sebagai penerima masing-masing Kepala KPP Pratama Ambon La Masikamba (LMB) dan supervisor atau pemeriksa pajak KPP Pratama Ambon Sulimin Ratmin (SR).

Diduga La Masikamba bersama-sama dengan tim pemeriksa pajak pada KPP Pratama Ambon menerima hadiah atau janji dari swasta/pengusaha terkait dengan kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi Tahun 2016 di KPP Pratama Ambon senilai total yang harus dibayar antara Rp1,7 miliar dan Rp2,4 miliar.

"LMB selaku Kepala Kantor Pajak Pratama Ambon berdasarkan surat dari KPP Pusat agar melakukan pemeriksaan khusus terhadap 13 wajib pajak di wilayah Ambon karena indikasi mencurigakan. Salah satunya adalah WP perorangan atas nama AL," ungkap Syarif.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 3 tahun lalu

    Menkeu Lantik Robert Pakpahan Jadi Dirjen Pajak

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang akan memasuki masa pensiun per 1 Des

  • 3 tahun lalu

    Dirjen Pajak Bersaksi di Pengadilan Tipikor

    JAKARTA (EKSPOSnews): Majelis hakim Ansyori Saifuddin mencecar Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi soal pertemuan di kantor Ken yang membahas tax amnesty (TA) bersama dengan ipar Presiden Joko

  • 3 tahun lalu

    Ajudan Dirjen Pajak Diduga Terima Suap

    JAKARTA (EKSPOSnews): Ajudan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi bernama Andreas Setiawan alias Gondres diduga terlibat kasus dugaan suap kepada Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hu

  • 3 tahun lalu

    Inilah Nilai Simpanan Nasabah yang Bisa Diintip Dirjen Pajak

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan  batas saldo atau nilai rekening yang wajib dilaporkan lembaga keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak mencapai US$250 ri

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99