Rabu, 26 Apr 2017

Bupati Bayuasin yang Korup Divonis 6 Tahun Penjara

Oleh: Jallus
Kamis, 23 Mar 2017 16:26
BAGIKAN:
istimewa
Bupati Bayuasin Yan Anton divonis 6 tahun penjara.
PALEMBANG (EKSPOSnews): Bupati nonaktif Banyuasin Yan Anton Ferdian divonis hukuman enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang.

Yan Anton mendengarkan pembacaan vonis yang dibacakan secara bergantian oleh anggota majelis hakim terdiri atas Arifin, Haridi dan Paluko di ruang sidang Pengadilan Tipikor dengan didampingi penasihat hukum.

Putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, Roy Riadi yang menjerat dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan, ujar hakim, Kamis 23 Maret 2017.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 jonto Pasal 55 ayat 1.

Selain itu, majelis hakim juga mencabut hak politik Yan Anton selama tiga tahun setelah menyelesaikan masa hukuman atau lebih ringan dua tahun dari tuntutan jaksa.

Sementara itu, dalam kasus serupa, empat terdakwa lain juga menjalani sidang pembacaan vonis hari ini.

Umar Usman, mantan Kadis Pendidikan Banyuasin divonis empat tahun penjara denda Rp200 miliar subsider satu bulan kurungan, sama.halnya dengan hukuman yang diberikan pada tiga terdakwa lainnya,Rustami (Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pengembangan Mutu Pendidikan Kadis Pendidikan Banyuasin) dan Kirman (Direktur CV Adi Sai).

Sebelumnya, seorang pengusaha yakni Zulfikar Muharrami telah divonis hakim Pengadilan Tipikor Palembang hukuman 1,5 tahun penjara setelah terbukti menyediakan dana untuk menyuap Bupati Yan Anton.Yan Anton dimajukan ke persidangan setelah diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan KPK pada 4 September 2016 saat menerima suap dari Zulfikar dengan perantara Kirman. Saat itu Yan Anton menerima bukti setor pelunasan ONH Plus atas nama dirinya dan istri senilai Rp531 juta.

Dalam persidangan terungkap bahwa Yan Anton kerap menerima gratifikasi atas proyek pemerintah yang diberikan ke sejumlah pengusaha.

Para bawahaan diperintahkan untuk menghubungi sejumlah pengusaha rekanan pemerintah untuk mencarikan dana kepentingan pribadi bupati.

Para pengusaha yang telah memberikan ijon ke bupati ini nantinya akan mendapatkan imbal berupa proyek pada tahun anggaran mendatang. Kegiatan korupsi ini telah berlangsung lama, dan berdasarkan fakta dipersidangan telah berlangsung sejak 2012.

Sementara hal-hal meringankan yang menjadi pertimbangan hakim yakni terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan. Sementara yang memberatkan sebagai pimpinan tertinggi pada pemerintah kabupaten, terdakwa menjadi pelaku utama tipikor.

Atas putusan hakim ini, terdakwa menyatakan menyatakan menerima, sementara sebaliknya JPU menyatakan pikir-pikir.

"Saya menerima dan akan menjalani hukuman ini," kata Yan Anton yang dicegat wartawan saat keluar dari ruang sidang.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Gawat, Pembangunan Patung Jesus pun Tak Luput dari Korupsi

    MEDAN (EKSPOSnews): Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan mengadili MS dan SP dalam perkara dugaan korupsi pembangunan patung Jesus yang dibiayai Dinas Cipta Karya tahun 2013 senilai Rp6,2 miliar di

  • 2 minggu lalu

    Wah, Kejati Bengkulu Hentikan Sejumlah Kasus Korupsi

    BENGKULU (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu menyebutkan telah menghentikan penyidikan sebanyak 14 kasus korupsi yang diusut sebelum tahun 2015."Ini terkait 'zero tunggakan perkara&#

  • 3 minggu lalu

    Akhirnya...Miryam Jadi Tersangka. Bagaimana dengan Anggota DPR Lainnya?

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan anggota Komisi II DPR-RI 2009-2014 dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani sebagai tersangka kasus pengadaan paket penerapan kartu tand

  • 3 minggu lalu

    KPK Ikuti Secara Seksama Sidang Korupsi E-KTP

    JAKARTA (EKSPOSnews): Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan KPK mengikuti secara seksama dan hati-hati semua proses dalam persidangan kasus proyek pengadaan paket pe

  • 3 minggu lalu

    Kejati Sumut Tetapkan Bendahara PU Deli Serdang Tersangka Korupsi

    MEDAN (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan Bendahara Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai berinisial SM menjadi tersangka korupsi pemeliharaan jalan senil

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak