Minggu, 23 Jul 2017

Bupati Bayuasin yang Korup Divonis 6 Tahun Penjara

Oleh: Jallus
Kamis, 23 Mar 2017 16:26
BAGIKAN:
istimewa
Bupati Bayuasin Yan Anton divonis 6 tahun penjara.
PALEMBANG (EKSPOSnews): Bupati nonaktif Banyuasin Yan Anton Ferdian divonis hukuman enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang.

Yan Anton mendengarkan pembacaan vonis yang dibacakan secara bergantian oleh anggota majelis hakim terdiri atas Arifin, Haridi dan Paluko di ruang sidang Pengadilan Tipikor dengan didampingi penasihat hukum.

Putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, Roy Riadi yang menjerat dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan, ujar hakim, Kamis 23 Maret 2017.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 jonto Pasal 55 ayat 1.

Selain itu, majelis hakim juga mencabut hak politik Yan Anton selama tiga tahun setelah menyelesaikan masa hukuman atau lebih ringan dua tahun dari tuntutan jaksa.

Sementara itu, dalam kasus serupa, empat terdakwa lain juga menjalani sidang pembacaan vonis hari ini.

Umar Usman, mantan Kadis Pendidikan Banyuasin divonis empat tahun penjara denda Rp200 miliar subsider satu bulan kurungan, sama.halnya dengan hukuman yang diberikan pada tiga terdakwa lainnya,Rustami (Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pengembangan Mutu Pendidikan Kadis Pendidikan Banyuasin) dan Kirman (Direktur CV Adi Sai).

Sebelumnya, seorang pengusaha yakni Zulfikar Muharrami telah divonis hakim Pengadilan Tipikor Palembang hukuman 1,5 tahun penjara setelah terbukti menyediakan dana untuk menyuap Bupati Yan Anton.Yan Anton dimajukan ke persidangan setelah diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan KPK pada 4 September 2016 saat menerima suap dari Zulfikar dengan perantara Kirman. Saat itu Yan Anton menerima bukti setor pelunasan ONH Plus atas nama dirinya dan istri senilai Rp531 juta.

Dalam persidangan terungkap bahwa Yan Anton kerap menerima gratifikasi atas proyek pemerintah yang diberikan ke sejumlah pengusaha.

Para bawahaan diperintahkan untuk menghubungi sejumlah pengusaha rekanan pemerintah untuk mencarikan dana kepentingan pribadi bupati.

Para pengusaha yang telah memberikan ijon ke bupati ini nantinya akan mendapatkan imbal berupa proyek pada tahun anggaran mendatang. Kegiatan korupsi ini telah berlangsung lama, dan berdasarkan fakta dipersidangan telah berlangsung sejak 2012.

Sementara hal-hal meringankan yang menjadi pertimbangan hakim yakni terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan. Sementara yang memberatkan sebagai pimpinan tertinggi pada pemerintah kabupaten, terdakwa menjadi pelaku utama tipikor.

Atas putusan hakim ini, terdakwa menyatakan menyatakan menerima, sementara sebaliknya JPU menyatakan pikir-pikir.

"Saya menerima dan akan menjalani hukuman ini," kata Yan Anton yang dicegat wartawan saat keluar dari ruang sidang.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 17 jam lalu

    Buronan Korupsi Bank Sumut Dicekal

    MEDAN (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Sumatera utara melakukan cegah tangkal (cekal) terhadap tersangka buronan Haltatif, dugaan korupsi pembelian 294 unit kendaraan dinas Bank Sumut senilai Rp17 milia

  • kemarin

    Penanganan Korupsi di Bank Nagari Koordinasi dengan Kejagung

    PADANG (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Sumbar), lakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam memproses kasus dugaan korupsi fasilitas kredit pada Bank Pembangunan Daera

  • 6 hari lalu

    Harta Setya Novanto Ratusan Miliar. Kok Masih Korupsi?

    JAKARTA (EKSPOSnews): Harta Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mencapai Rp114,769 miliar dan 49.150 dolar AS menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan pada 2015.Berdasa

  • 6 hari lalu

    Penetapan Setia Novanto Sebagai Tersangka E-KTP Dinilai Tepat

    JAKARTA (EKSPOSnews): Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik yang terakhir menetapkan Ketua DPR Setya Novanto se

  • 6 hari lalu

    Setya Novanto Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi E-KTP

    JAKARTA (EKSPOSnews): KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri se

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak