Senin, 23 Sep 2019

Bagaimana Membuktikan Kecurangan dengan Selirih 17 juta Suara?

Oleh: alex
Rabu, 22 Mei 2019 05:03
BAGIKAN:
istimewa.
Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno harus dapat membuktikan kecurangan atas selisih hasil pemilihan presiden (pilpres) 2019 sebanyak 17 juta suara.

"Jadi harus dibuktikan hasil akhir perhitungan suara yang ditetapkan KPU yang kalau dilihat persentase (berbedaannya) 11 persen atau 17 juta (suara), maka angka 17 juta itu yang curang, bagaimana cara membuktikannya kita lihat nanti pengacara Prabowo membuktikannya," kata Yusril di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 21 Mei 2019.

Sebelumnya, Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mengajukan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

KPU RI pada Selasa (21/05) pukul 01.46 WIB menetapkan perolehan suara pilpres 2019 dari 34 Provinsi dan 130 PPLN yakni, pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf memeroleh 85.607.362 suara atau 55,50 persen, sementara pasangan 02 Prabowo-Sandiaga memeroleh 68.650.239 suara atau 44,50 persen.

"Kita siapkan bantahan-bantahan dan bukti-buktinya. Kalau mereka mengajukan saksi dan ahli kami juga akan mengajukan saksi dan ahli karena harus sama kesempatannya tapi pada akhirnya Mahkamah Konstitusi yang memutuskan permohonan tuduhan kecurangan itu terbukti atau tidak," ungkap Yusril.

Namun hingga saat ini, Yusril dan tim kuasa hukum belum membuat bantahan apapun karena semua argumentasi akan tergantung pada isi gugatan yang disampaikan kuasa hukum Prabowo-Sandi ke MK.

"Kalau MK mengatakan ada 1, 2, 3 tempat terjadi kecurangan tapi akan kembali ditanya, angka selisihnya 17 juta tidak? Kalau beberapa tempat ada kecurangan dan kesalahan hitung dan harus dilakukan pemilu ulang, apakah akan mempengaruhi angka 17 juta itu atau tidak?" tambah Yusril.

Artinya, kuasa hukum paslon nomor urut 02, menurut Yusril, harus bekerja keras untuk membuktikan gugatannya.

"Jadi saya kira memang memerlukan usaha ekstra kuat untuk bisa membuktikan tuduhan bahwa terjadi kecurangan dengan angka 17 juta sekitar 11 persen. Saya sebagai advokat mewakili Pak Jokowi akan dengan sabar mendengar apa yang disampaikan di MK," ungkap Yusril.

Dalam gugatan ini, Jokowi-Ma'ruf Amin adalah sebagai pihak terkait karena pihak yang menjadi termohon adalah KPU.

"Tapi yang menjadi termohon kan KPU, jadi pak Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait, bukan termohon tapi kalau diterima sebagai pihak terkait haknya sama dengan pihak termohon. Saya dengan tim pembelaan hukum TKN sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk surat kuasa kepada Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin untuk menulis surat ke ketua MK agar menjadi pihak terkait dalam gugatan tersebut," jelas Yusril.

Namun menurut Yusril, Jokowi sangat menghormati dan menyambut baik perselisihan hasil pemilu tersebut ke MK.

"Kita hormati apa yang disampaikan Pak Prabowo meski tidak bisa menerima hasil dari KPU tapi menempuh cara konstitusional ke MK dan mengajak pendukung beliau untuk melakukan aksi damai dan tidak melakukan aksi makar," ungkap Yusril. 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 4 bulan lalu

    Pihak yang Kalah Pemilu Jelas Tidak Puas

    JAKARTA (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pihak yang kalah dalam pemilu serentak 2019 pasti tidak puas, namun ada cara-cara yang sesuai konstitusi untuk menyampaikan ketidakpuasan ters

  • 4 bulan lalu

    Waspadai Penumpang Gelap

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengingatkan seluruh komponen bangsa agar mewaspadai "penumpang gelap" yang mengambil keuntungan d

  • 4 bulan lalu

    Potensi Kerusuhan Menjelang Penetapan Pemilu

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan berdasarkan pemantauan intelijen tidak terdapat potensi kerusuhan saat penetapan hasil p

  • 5 bulan lalu

    Alasan Evaluasi Pemilu Serentak Terlalu Dangkal

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pengamat politik dari Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, menilai evaluasi sistem Pemilu yang ramai dibicarakan belakangan ini terlalu dangkal karena faktor pemicu yang di

  • 5 bulan lalu

    Pemilu Serentak, Apa yang Salah?

    AMBON (EKSPOSnews): Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu serentak 2019 yang dinilai terlalu memerras pikiran dan energi para penyelenggaraan maupun aparat keamanan

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99