Minggu, 25 Jun 2017

Ada Keganjilan dalam Pencetakan E-KTP

Oleh: Alex
Kamis, 18 Mei 2017 16:44
BAGIKAN:
istimewa
E-KTP.
JAKARTA (EKSPOSnews): Direktur Utama PT Sandipala Artha Putra Paulus Tannos mengungkapkan keganjilan pengurangan jatah perusahaannya secara tiba-tiba dalam produksi KTP-E "Seharusnya Sandipala mendapat 60 persen, jadi harusnya kami produksi 103 juta 'chip'," kata Paulus dalam "teleconference" di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Paulus mengatakan berdasarkan jatah yang diberikan, maka pihaknya telah memesan mesin dari China dan Amerika.

"Tapi pada awalnya saat proyek baru dimulai baru sekitar 4 juta data dan secara sepihak secara tiba-tiba oleh Kementerian Dalam Negeri tanpa undang Sandipala diadakan rapat di kantor ibu Sekjen Kemendagri, sedangkan saya tidak diundang rapat itu," katanya.

Paulus memberikan keterangan dari Singapura untuk dua orang terdakwa, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

"Rapat itu terjadi pada 19 Desember 2011, saya dapat risalah rapat dari pihak lain," ungkap Paulus.

Paulus mengatakan bahwa dalam rapat tersebut dibuat seolah-olah Sandipala tidak memenuhi kewajiban.

"Padahal Sandipala sudah siap dengan karyawan segini banyak, mesin yang dipesan dari total target cetak KTP-E adalah 172 juta keping. Sedangkan jatah Sandipala adalah 60 persennya jadi ada 103 juta, tapi kemudian dikurangi 60 juta dan selanjutnya dikurangi lagi 45 juta padahal kami punya mesin yang mampu memproduksi 172 kartu," tambah Paulus, Kamis 18 Mei 2017.

Ia juga mengaku dipersulit karena tagihan perusahaannya ditahan dan belum dibayarkan hingga saat ini.

"Diputuskan ibu Sekjen ditahan tagihannya tidak dibayar ke konsorsium. Kurang lebih ada tagihan kita Rp150 miliar tidak dibayarkan dengan sengaja oleh konsorium kepada Sandipala yang merupakan hak Sandipala," tambah Paulus.

Menurut Paulus, per blangko KTP-E ia menerima Rp16 ribu dan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berjumlah Rp14.400 dan jika dikalikan 45 juta keping, maka PT Sandipala menerima Rp740 miliar.

"Rp 740 miliar dikurangi 'fee' manajemen bersama 3 persen jadi sisa yang diterima lebih kurang Rp726 miliar. Dari Rp726 miliar, Rp150 miliar masih ditahan dengan alasan yang menurut perkiraan saya dibuat-buat sehingga Sandipala hanya menerima Rp576 miliar," kata Paulus usai mengutak-atik kalkulator yang ada di depan mejanya.

"Dengan menerima uang sejumlah itu, apakah perusahan itu untung atau rugi?" tanya ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar.

"Rugi," jawab Paulus.

Paulus mengaku sudah menuliskan surat protes kepada ketua konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya dengan memberikan lampiran-lampiran mesin yang sudah ia beli untuk mencetak blanko KTP-E senilai sekitar 20 juta dolar AS.

"Saya bertemu dengan para direktur empat anggota konsorsium lain, yaitu dari PNRI, Sucofindo, Quadra dan LEN Industri. Saya tanya kenapa saya tidak diundang? Semua mengatakan ini keputusan pejabat Kemendagri," kata Paulus.

Paulus mengaku minta waktu bertemu dengan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto untuk menjelaskan kemampuan Sandipala mencetak KTP-E, namun dijawab hal tersebut bukan kewenangannya.

Selanjutnya Paulus mengaku minta bertemu dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman untuk menjelaskan kemampuan produksi Sandipala dan alasan pemotongan tersebut.

"Hasil dari Pak Irman terkesan ini bukan keputusan bapak Irman tapi dari pimpinan. Di atasnya adalah Bu Diah, saya minta waktu ketemu Ibu Diah, saya datang ke kantornya tapi tidak bisa bertemu ibu Diah dan Bu Diah tidak pernah menjelaskan alasan kenapa saya dipotong," jelas Paulus.

Pemotongan itu dilakukan saat proyek itu belumlah dimulai, menurut Paulus.

"Tapi porsi pekerjaan PNRI yang 40 persen malah disubkontrakkan ke pihak lain dengan harga yang lebih murah, kartu ini dikerjakan pihak China yang tidak perlu investasi mesin maka ini keuntungan yang besar untuk mereka," tambah Paulus. 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  komentar Pembaca

Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami

Redaksi

Pedoman Media Siber

Disclaimer

Iklan

RSS

Kontak