Rabu, 24 Jul 2019

2,5 tahun Penjara untuk Direktur Keuangan Brantas Abipraya

Jumat, 02 Sep 2016 13:50
BAGIKAN:
ist
Palu Hakim.

JAKARTA (EKSPOSnews): Direktur Keuangan dan "Human Capital" PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko divonis dua setengah tahun penjara sedangkan Senior Manager perusahaan tersebut Dandung Pamularno juga divonis dua setengah tahun penjara.

Mereka divonis karena terbukti menyuap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu sebesar Rp2 miliar.

"Menyatakan terdakwa 1 Sudi Wantoko dan terdakwa 2 Dandung Pamularno terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Sudi Wantoko penjara selama dua setengh tahun dan denda Rp150 juta dengan ketentuan bila terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 2 Dandung Pamularno penjara selama dua tahun lima bulan dan denda Rp100 juta dengan ketentuan bila terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan," kata ketua majelis hakim Yohanes Priyana dalam sidang pembacaan putusan di pengadilan Tindak Pidana Koruspi (Tipikor) Jakarta, Jumat 2 September 2016.

Meski jumlah hukuman pidana terhadap keduanya lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta agar Sudi divonis empat tahun penjara, denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan sedangkan Dandung dituntut 3,5 tahun ditambah denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan, hakim dalam amar putusannya menyatakan Sudi dan Dandung sudah selesai menjanjikan sesuatu kepada Kajati DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Aspidsus Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu berdasarkan dakwaan kesatu yaitu pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaiamana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Padahal jaksa penuntut umum (JPU) KPK "hanya" menuntut Sudi dan Dandung berdasarkan dakwaan kedua yaitu pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaiamana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 53 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 KUHP mengenai "perbuatan pidana memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tapi belum selesai karena baru ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Perkara ini diawali dengan adanya penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan keuangan PT Brantas Abipraya yang dinilai merugikan keuangan negara senilai Rp7,028 miliar. Namun dalam surat permintaan keterangan, disebutkan Sudi sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sehingga Sudi memahami dirinya sudah menjadi tersangka.

Sudi pun meminta tolong kepada Dandung dan selanjutnya Dandung menghubungi Marudut Pakpahan yaitu Direktur Utama PT Basuki Rahmanta yang diketahui punya banyak teman di kejaksaan untuk menghentikan penyidikan kasus tersebut.

"Menindaklanjuti permintaan para terdakwa, pada 23 Maret 2016, Marudut menemui Sudung Situmorang dan Tomo Sitemu di kantor Kejati DKI Jakarta. Dalam pertemuan itu Marudut menyampaikan ke Sudung bahwa temannya didzalimi dan sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik pada Kejati DKI Jakarta.

Atas pemberitahuan tersebut Sudung memanggil Tomo Sitepu dan menanyakan apaka sedang melaksanaan pemeriksaan perkara yang melibatkan PT Brantas Abipraya dan dibernarkan oleh Tomo Sitepu. Sudung pun memerintahkan Marudut untuk berbicara lebih lanjut dengan Tomo," kata anggota majelis hakim Sofialdi.

Menurut hakim, dalam pembicaraan tersebut Tomo pun meminta bantuan operasional kepada Marudut untuk menghentikan penyidikan kasus tersebut.

"Dalam pertemuan itu terjadi percakapan berikut, Marudut: "Pak masalah kasus yang tadi kira-kira bagaimana ya Pak?' Dan dijawab Tomo 'Ini sudah penyidikan dananya sudah dipakai mereka tidak bener itu', Marudut: Tapi ini teman-teman saya bang, apa masih bisa dibantu?'. Tomo, 'Ya sudah begini kita dalami dulu nanti kita lihat makanya kau tanya mereka persetujuannya biar nanti dibicarakan apakah bisa dihentikan jadi penyelidikan saja', dan selanjutnya Tomo Sitepu meminta bantuan operasional," kata hakim Sofialdi.

Setelah menemui Tomo, Marudut pun menemui Dandung di hotel Le Meredien yang terletak dekat kantor Kejati DKI Jakarta dan melaporkan ke Dandung bahwa teman-teman di Kejati DKI Jakarta bisa membantu dengan imbalan uang.

"Saksi Marudut menyampaikan ke Tomo Sitepu bahwa katanya ini kasus limpahan Kejaksaan Agung, tapi teman-teman bisa membantu, tapi harus memberikan dokumen dan ini teman-teman kan kerja, kira-kira pantasnya berapa, antara Rp2,5 sampai 3 miliar. Ini sudah 'deal' dengan Kajati DKI Jakarta supaya ini perkara di-close saja supaya tidak ke mana-mana. Artinya Marudut yang menghadap ke Sudung Situmorang dan Tomo Sitepu sudah memberikan janji dan dijawab Tomo apa bisa dibantu dan kalau bisa dibantu kita hentikan saja penyidikan tapi teman-teman yang kerja ini harus mereka bantu sehingga Marudut sudah memberikan janji ke Sudung dan Tomo terkait penyidikan PT Brantas Abipraya yang diduga dilakukan terdakwa 1 agar perkara di-close maka unsur menerima janji sudah terpenuhi," ungkap hakim Sofialdi.

Dandung selanjutnya menghubungi Marudut pada 30 Maret untuk memberikan uang Rp2,5 miliar yang ditukar dalam pecahan dolar AS menjadi 186.035 dolar AS dan rencananya akan diberikan pada 31 Maret di lantai 5 Hotel Best Western Premier The Hive Jakarta Timur.

Tapi Dandung menyisihkan 37.200 dolar AS (setara Rp500 juta) untuk membiayai makan dan golf dengan Sudung Situmorang dan selebihnya yaitu 148.845 dolar AS (Rp2 miliar) dibungkus dalam plastik hitam dan diserahkan kepada Marudut pada 31 Maret 2016 di toilet pria lantai 5 Hotel best Western The Hive Jakarta Timur untuk diberikan ke Sudung dan Tomo.

"Ada pun apakah Sudung Situmorang dan Tomo Sitepu akan berbuat atau tidak berbuat sesuai permintaan terdakwa 1 dan terdakwa 2 menurut doktrin tidak perlu dibuktikan tapi jelas uang janji itu diberikan untuk mendapatkan pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban penyelenggara negara sehingga unsur berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam kewajibannya telah terpenuhi," ungkap hakim Sofialdi.

Namun dalam sidang terungkap putusan itu tidak bulat karena ada dua hakim anggota yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) karena sependapat dengan jaksa yaitu perbuatan suap belum selesai sesuai dengan dakwaan kedua.

"Jelas bahwa pertemuan antara Marudut dan Sudung Situmorang dan Tomo Sitepu pada 23 Maret tidak terdapat kesepakatan atau 'meeting of mind' dari Tomo Sitepu dan Sudung Situmorang mengenai akan dilakukannya pemberian dan penyerahan uang dari para terdakwa kepada Marudut untuk Sudung Situmorang dan Tomo Sitepu dengan maksud Sudung Situmorang dan Tomo Sitepu menghentikan penyidikan yang diduga dilakukan oleh terdakwa 1. Niat untuk melakukan penyerahan berawal dari persepsi Marudut setelah bertemu dengan Tomo Sitepu dan Sudung Situmorang, dari kata-kata Tomo Sitepu 'makanya tanya seperti apa bantuannya, selanjutnya terjadi kesepakatan antara Marudut dan terdakwa 2 untuk memberikan 186.035 dolar AS atau setara Rp2,5 miliar kepada Sudung Situmorang dan Tomo Sitepu," kata hakim anggota Casmaya.

Menurut Casmaya, pertemuan dan percakapan antara Marudut, Sudung dan Tomo belum bisa dikatakan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu tapi permulaan pelaksanaan memberi 186.035 ribu dolar As kepada Sudung dan Tomo.

Sedangkan hakim anggota 2 yaitu hakim Eddy Soeprayitno juga menyatakan perbedaan pendapat karena menilai perbuatan Sudi dan Dandung hanyalah niat permulaan pelaksanaan dan belum selesai karena faktor yang berasal dari luar dirinya.

"Fakta di persidangan ada tiga pihak yaitu Sudi Wantoko dan Dandung Pamularno yang menyedikan uang dari PT Brantas, Marudut sebagai perantara dan Kajati DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Aspidsus Kejati DKI Jakarta yang berperan sebagai penyelengara negara yang punya kewenangan menyidik dan menghentikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Dari persidangan tampak niat yang sama dari para terdakwa untuk melaksanakan suap sudah ada yaitu meminta bantuan kepada Kajati dan Aspidus DKI Jakarta untuk menghentikan penyidikan dalam perkara tersangka Sudi Wantoko dan permulaan pelaksaan niat dari para terdakwa untuk menyuap kepada Kajati DKI Jakarta dan Aspidsus pun sudah ada dengan diserahkannya uang dari Dandung kepada Marudut tetapi tidak selesainya pelaksanaan itu yaitu tidak selesainya penyerahan uang dari Marudut ke Sudung dan Tomo bukan dari kehendak para terdakwa tapi karena Marudut ditangkap petugas KPK jadi belum selesainya pemberian uang bukan kehendak para terdakwa sehingga dengan demikian kami sependapat dengan pertimbangan JPU KPK bahwa dakwaan yang terbukti adalah alternatif kedua," kata hakim Eddy.

Atas putusan itu, baik Sudi maupun Dandung menerima putusan, sedangkan jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir.(ant)


  Berita Terkait
  • 4 minggu lalu

    Muhammad Faisal Divonis 4 tahun Penjara

    JAKARTA (EKSPOSnews): Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) 2009-2014 Muhammad Faisal divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima "uang k

  • satu bulan lalu

    Kurir Sabu-Sabu Divonis 20 Tahun Penjara

    AMBON (EKSPOSnews): Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan vonis 20 tahun penjara terhadap Andries Donal Wakano, kurir yang mengantarkan 86 gram narkotika golongan satu bukan tanaman jenis

  • satu bulan lalu

    Ahmad Dhani Hanya Divonis Setahun Penjara

    SURABAYA (EKSPOSnews): Musisi Ahmad Dhani Prasetyo divonis satu tahun kurungan penjara oleh majelis hakim yang diketuai R Anton Widyopriono pada sidang kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri

  • 2 bulan lalu

    Neneng Hasanah Yasin divonis 4 Tahun Penjara dan Hak Politiknya Dicabut

    BANDUNG (EKSPOSnews): Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin divonis enam tahun penjara oleh hakim yang menyatakan Neneng terbukti bersalah karena menerima suap untuk memuluskan proyek Meikarta."

  • 2 bulan lalu

    3 Anggota DPRD Sumut Divonis 4 Tahun Penjara

    JAKARTA (eKSPOSnews): Tiga orang anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 divonis 4 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.Ketiga terdakwa terse

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99