Kamis, 19 Sep 2019

18 Capim KPK yang Lolos Seleksi Tak Layak Pimpin Lembaga Antirasuah?

Oleh: alex
Minggu, 25 Agu 2019 07:14
BAGIKAN:
istimewa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi pernyataan juru bicara KPK Febri Diansyah soal rekam jejak 20 calon pimpinan yang lolos pada tahap profile assessment.

"Pansel KPK menerima hasil tracking pada tahapan profile assessment kemarin tidak saja dari KPK tapi dari 7 lembaga negara lain, BNPT, BNN, Polri, PPATK, BIN, Dirjen Pajak dan MA. Semua masukan tracking tersebut dan juga masukan masyarakat melalui email, surat dan lainnya kami pelajari, klarifikasi serta recheck kembali," kata anggota Pansel KPK, Hendardi, di Jakarta, Sabtu 24 Augustus 2019.

Hendardi memastikan selalu mengecek kembali masukan dari sejumlah lembaga mengenai rekam jejak para capim KPK. Namun, tak semua masukan tersebut memiliki kategori kebenaran atau kepastian hukum.

"Tracking dan masukan-masukan itu tentu saja ada yang berkategori kebenaran, indikasi atau sudah/belum berkekuatan pasti. Semua itu kami klarifikasi terhadap pihak yang menyampaikan tracking dari lembaga-lembaga tersebut," kata aktivis HAM ini.

Jadi, lanjut Hendardi, jika lembaga seperti KPK menyampaikan tracking itu belum tentu semua memiiliki kategori kebenaran atau kepastian hukum.

"Bisa berupa indikasi yang nantinya dapat diperdalam dalam tahapan seleksi berikutnya. Jika temuan merupakan kebenaran atau berkekuatan hukum tentu tidak kami toleransi," tegasnya.

Ketua Setara Institute ini juga tidak mempermasalahkan bila KPK atau unsur masyarakat menyampaikan kepada publik mengenai rekam jejak para capim KPK.

"Jika KPK dan lembaga tersebut atau unsur masyarakat menyampaikan hasil tracking atau masukan secara terbuka dan menyebutkan nama-nama mereka di ruang publik silakan saja. Namun, jika itu belum merupakan kebenaran/punya kepastian hukum tentu pihak-pihak tersebut memiliki konsekuensi hukum dengan capim yang bersangkutan," ujarnya.

Pansel pun mengucapkan terima kasih kepada KPK dan lembaga-lembaga lain yang telah membantu Pansel memberikan tracking terhadap 40 capim hasil seleksi Pansel.

Sebelumnya, KPK menyebut 20 nama yang lolos pada tahap profile assessment memiliki catatan mulai dari tak patuh lapor LHKPN hingga rekam jejak merintangi pekerjaan KPK.

"Datanya adalah kami temukan ada 18 orang dari 20 orang calon pimpinan KPK tersebut pernah menyampaikan LHKPN. Pernah ini artinya ketika dia menjadi penyelenggara negara ia pernah melaporkan ada yang satu kali, ada yang dua kali, empat kali sampai enam kali," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/8).

Namun, kata Febri, untuk penyampaian LHKPN secara periodik tahun 2018 yang wajib dilaporkan dalam rentang 1 Januari-31 Maret 2019, hanya sembilan capim KPK yang menyampaikannya secara tepat waktu.

"Untuk laporan periodik tahun 2018 kami identifikasi yang patuh melaporkan secara tepat waktu adalah sembilan orang. Jadi, dari 20 itu sembilan orang yang patuh melaporkan periodik secara tepat waktu berasal dari unsur KPK, Polri, Kejaksaan, BPK, mantan LPSK, dekan salah satu universitas, dan Kementerian Keuangan," tuturnya. 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 3 bulan lalu

    Mengusung Calon Pimpinan KPK yang Bersih dari Radikalisme

    JAKARTA (EKSPOSnews): Panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK sudah menerima 93 pendaftar yang tertarik untuk menjadi komisioner institusi penegak hukum tersebut."Masih ada 3 hari sebelum pe

  • 3 bulan lalu

    Merehabilitasi Rumah Tak Layak Huni di Pesisir Selatan

    PAINAN (EKSPOSnews): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tiga tahun terakhir telah mengentaskan 3.095 unit rumah tidak layak di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menjadi laya

  • 3 bulan lalu

    Inilah Nama-Nama dari Polri Bakal Masuk Seleksi Calon Pimpinan KPK

    JAKARTA (EKSPOSnews): Wakabareskrim Polri Irjen Pol Antam Novambar menjadi salah satu dari sembilan perwira tinggi Polri yang ikut seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Selain Irje

  • 5 bulan lalu

    Langkat Renovasi Rumah Tak Layak Huni

    STABAT (EKSPOSnews): Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam kurun waktu dua tahun terakhir sudah merenovasi 335 rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dengan menggunakan sumber d

  • 5 bulan lalu

    Pemerintah Akan Bedah Ribuan Rumah Tak Layak Huni

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal membedah sebanyak 1.200 unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui Program Bantuan Sti

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99