Rabu, 23 Agu 2017

Rini Soemarno Harus Bertanggung Jawab Mengenai Potensi Kerugian Konsesi JICT

Oleh: Alex
Senin, 17 Jul 2017 19:28
BAGIKAN:
istimewa
Rini Soemarno.
JAKARTA (EKSPOSnews): Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR RI tentang Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengaku belum mengetahui siapa yang bertanggung jawab terkait adanya adanya potensi kerugian negara akibat perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) mencapai Rp4,08 triliun.

"Saya tidak bisa mengatakan karena saya bukan orang yang berwenang mengatakan tetapi indikasinya dari temuan Pansus dan BPK ada pihak-pihak yang dianggap bisa bertanggung jawab untuk sementara. Entah itu pihak manajemen ataupun pihak Kementerian terkait," kata Rieke seusai menyerahkan hasil audit investigasi BPK atas JICT itu pada KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin 17 Juli 2017.

Rieke menyatakan Pansus Angket Pelindo II akan menunggu tindak lanjut dari KPK terkait hasil audit BPK tersebut.

"Tetapi intinya kami minta dukungan pada KPK agar bisa ungkap kasus yang nilainya saya kira fantastis dan kami berharap ini tidak di 'peti-es' kan dan tidak ada intervensi politik dari siapa pun," kata Rieke.

Ia pun menuturkan bahwa Pansus Angket Pelindo II bisa menjadi pintu masuk untuk kita semua membenahi tata kelola BUMN.

"Sehingga BUMN benar-benar bisa jadi tulang punggung perekonomian negara dan beri keuntungan sebesar-besarnya pada kemaslahatan rakyat Indonesia," ucap Rieke.

Sebelumnya, KPK akan menindaklanjuti hasil audit investigasi BPK RI yang diserahkan Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR RI tentang Pelindo II terkait adanya potensi kerugian negara akibat perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) mencapai Rp4,08 triliun dengan membentuk tim gabungan.

"Segera kami tindak lanjuti dan kami sampaikan kami akan bentuk tim gabungan dari KPK, BPK, dan PPATK," kata Ketua KPK Agus Rahardjo seusai menerima perwakilan Pansus Angket Pelindo II tersebut.

Agus juga menyarankan agar terdapat "focal point" di Pansus Angket Pelindo II yang nantinya bisa mengupdate seluruh anggota Pansus mengenai perkembangan yang terjadi.

"Mudah-mudahan dengan cara begitu, kami bisa saling mengontrol dan saling memonitor perjalanan dari kasus ini supaya lebih cepat ke depan," tutur Agus.

Sementara itu dalam kesempatan sama, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR RI tentang Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan secara resmi hasil audit BPK tahap pertama itu ke KPK.

"Pansus minta audit investigatif terhadap kasus yang cukup besar. Pertama, adalah perpanjangan kontrak JICT dan Terminal Peti Kemas Koja antara pihak Pelindo II dengan Hutchison Port yang ini kemudian seharusnya jika tidak diperpanjang di 2019 maka JICT dan Koja 100 persen bisa menjadi milik Indonesia," ujar Rieke.

Namun, kata dia, diperpanjang pada 2015 dengan nilai kontrak yang lebih rendah dibanding nilai kontrak pertama pada 1999 dan kontraknya sendiri berlaku dari 2019 hingga 2039.

"Kemudian persoalan lainnya adalah proyek Pelabuhan Kalibaru yang mencapai kurang lebih Rp11 triliun jika dibandingkan dengan Pelabuhan Teluk Lamong dengan kapasitas yang sama hanya mencapai Rp6 triliun," ucap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Kemudian, kata Rieke, ada persoalan cukup besar terkait "global bond" senilai Rp20,8 triliun yang terindikasi tanpa perhitungan yang cukup matang sehingga mengakibatkan PT Pelindo II sebagai BUMN harus membayar bunga pertahun sebesar Rp1,2 triliun.

"Yang sebetulnya uang sebanyak itu bisa digunakan untuk membangun pelabuhan-pelabuhan lainnya," ujar dia.

Namun intinya, kata Rieke, BPK baru pada tahap pertama menginvestigasi terkait perpanjangan kontrak JICT di mana ditemukan kerugian sebesar 306 juta dolar AS atau sekitar Rp4,08 triliun.

"Dari pihak Pansus sendiri melihat ada indikasi bahwa terjadinya dugaan kuat penyimpangan atas perundang-undangan dan indikasi terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp4,08 triliun sehingga kami nilai telah memenuhi tindak pidana korupsi," papar Rieke.

Rieke juga menyatakan pada pertemuan dengan KPK kali ini bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, khususnya Pasal 8 ayat 3 dan ayat 4, pihaknya mengajukan kepada KPK agar menindaklanjuti hasil temuan tersebut dengan proses penyidikan.

Dalam kunjungannya ke KPK, Rieke juga didampingi oleh anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto dan Daniel Johan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 3 hari lalu

    Rini Soemarno Pencinta Musik Jazz

    YOGYAKARTA (EKSPOSnews): Menteri BUMN Rini Soemarno di tengah-tengah kesibukannya membenahi perusahaan milik negara ternyata juga ingin menyalurkan kesukaanya menyaksikan konser musik terutama bergenr

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak