Selasa, 21 Mei 2019

Pemkot Sabang Dituding Enggan Bangun Gampong

Oleh: marsot
Sabtu, 15 Des 2018 05:07
BAGIKAN:
istimewa.
Jalan lingkar kota Sabang.
SABANG (EKSPOSnews): Presiden RI Joko widodo menghadiri acara sosialisasi prioritas  penggunaan Dana tahun 2019 di Provinsi Aceh, hal ini membuktikan Pembangunan Desa menjadi perhatian penuh dari pemerintahan Joko Widodo. Namun sepertinya harapan Jokowi ini tak sampai hingga ke ujung barat Indonesia, Kota Sabang.

Ternyata  Pemerintah Kota Sabang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanjanya  tidak mencantumkan penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kota Sabang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
 
Berdasarkan data Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Sabang Tahun Anggaran 2019 bahwa belanja Alokasi Dana Desa (ADD)  dari APBK Sabang Rp28.153.789.190,00 atau hanya 7,34% dari yang seharusnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang- undang nomor 6 tahun 2014 dan pasal 96 PP Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 47 tahun 2015 yang mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi DAK.

Berarti 10% dari DAU yakni Rp383.486.050.000,- yakni berkisar sekitar Rp38 miliar, artinya Pemerintah Kota Sabang harus memenuhi RP10 miliar lagi untuk Alokasi Dana Desa di Kota Sabang.
 
Pemerintah Kota Sabang terbukti dalam RAPBK Sabang 2019 tidak memberikan perhatian terhadap Pembangunan Desa. Padahal Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional karena pembangunan desa dilaksanakan dengan pola partisipatif melibat setiap elemen desa sehingga menjamin terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berkarya.

Pembangunan Desa sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar dikarena pola pembangunan desa merupakan mainstream baru dalam menata pembangunan nasional yang berlandaskan efisiensi, efektif dan berkelanjutan.
 
DPRK Sabang dalam menanggapi permasalahan ini sangat kecewa dikarenakan pola pembangunan Sabang masih mengedepankan pembangunan dengan Pihak ke-3 (kontraktor) yang biasanya menguntungkan segelintir pihak dan kelompok saja.

Selain itu, sumber usulan pembangunan biasanya tidak terarah dan terkesan tumpang tindih. "Seharusnya pemerintah kota Sabang mengoptimalkan pembangunan melalui desa dikarenakan pembangunan desa bersifat partisipatif melibatkan semua unsur dan elemen yang ada mulai dari proses perencanaan hingga evaluasinya," ujar Zuanda, Anggota DPRK Sabang.

Dalam hal kurangnya ADD yang diberikan pemerintah Kota Sabang kepada Desa/gampong, lanjutnya, DPRK Sabang mendesak Wali Kota Sabang agar memenuhi syarat minimal penyertaan alokasi Dana Desa oleh Kabupaten/Kota Sebagaimana diamanahkan oleh UU dan Peraturan Pemerintah yang ada. "Kami  berharap setiap usulan pembangunan yang disampaikan dari setiap jenjang Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dapat diimplementasikan secara optimal dan dilaksanakan pekerjaannya dengan berkualitas secara partisipatif," tuturnya.
 
Kita harus segera tinggalkan hegemoni dalam proses pembangunan dimana banyak usulan-usulan lain yang bukan prioritas Desa/gampong yang malah mendapatkan pos pendanaan yang besar, hal ini berakibat pada pembangunan berdasarkan kemauan kelompok/golong dan berdampak pada kurang menyentuhnya pembangunan yang dilakukan dan terkesan sia-sia. Ujar Anggota DPRK Sabang itu.

  Berita Terkait
  komentar Pembaca

Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami

Redaksi

Pedoman Media Siber

Disclaimer

Iklan

RSS

Kontak

vipqiuqiu99 vipqiuqiu99