Selasa, 23 Jul 2019

Pembangunan di Kepulauan Riau Masih Timpang

Oleh: marsot
Jumat, 17 Mei 2019 04:53
BAGIKAN:
istimewa.
Rumah sakit di Kepulauan Riau.
TANJUNGPINANG (EKSPOSnews): Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang belum terlalu maksimal dalam melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur, kesejahteraan, perekonomian dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Kepri.

"Setelah hampir 20 tahun berjalannya pemerintahan ini, Kepri masih biasa saja," kata Ketua Umum BP3KR Huzrin Hood, dalam momentum peringatan dua dasawarsa perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau 15 Mei 1999-15 Mei 2019 di Asrama Haji, Kota Tanjungpinang, Kamis 16 Mei 2019.

Menurut Huzrin, di bidang pembangunan infrastruktur BP3KR menilai, pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Provinsi Kepri.

"Bisa dilihat, pembangunan di Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan Batam, Bintan dan Karimun," imbuhnya.

Selain itu, selama 20 tahun perjuangan pembentukan Provinsi Kepri, tingkat pengangguran di Kepri masih tergolong cukup tinggi.

"Pelayanan pendidikan dan kesehatan juga masih kurang dirasakan masyarakat," sebutnya.

Hal tersebut, tentu menjadi pertanyaan besar. Pemprov Kepri, kata dia, wajib membeberkan kendala yang menyebabkan belum meratanya pembangunan, ekonomi, pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan bagi masyarakat Kepri.

"Maka dengan momentum pada peringatan dua dasawarsa ini, kami atas nama para tokoh pejuang yang berhimpun dalam Yayasan BP3KR mempertanyakan kepada Pemprov Kepri," tegas Bupati Kepulauan Riau Periode 2001-2003 ini.

Selain itu Mantan Ketua DPRD Kepulauan Riau ini juga menyatakan, di momentum dua dasawarsa perjuangan pembentukan Provinsi Kepri seluruh tokoh pejuang pembentukkan Provinsi Kepri telah sepakat untuk memberikan rekomendasi kepada Pemprov Kepri.

Rekomendasi itu di antaranya, meminta kepada Gubernur dan jajarannya beserta anggota DPRD Kepri, untuk lebih memprioritaskan anggaran pembangunan dalam APBD yang transparan dan akuntabel.

BP3KR sangat berharap, mulai saat ini Pemprov Kepri serta DPRD Provinsi Kepri untuk lebih fokus pada program kesejahteraan rakyat, pemenuhan kebutuhan hidup rakyat, rumah layak huni, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

"Semuanya itu harus mencapai tujuan masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia serta unggul dibmaritim dengan tujuan mensejahterakan masyarakat," katanya.

Pemprov Kepri juga diharapkan, untuk tidak terlalu optimal dalam melakukan pembangunan infrastruktur, dan tidak terlalu mengutamakan pengembangan kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan bebas.

Karena menurutnya, membuat sektor pertanian, perikanan rakyat dan juga pengembangan ekonomi lokal yang merupakan benteng tangguh bagi ekonomi rakyat terabaikan.

"Kesejahteraan dan pemerataan pembangunan secara adil dan merata yang menjadi cita-cita para pejuang pembentukan Peovinsi Kepri ini. Untuk itu kiranya semua pemangku kepentingan untuk memperhatikan ini dengan serius dan sungguh-sungguh," tuturnya. 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 3 minggu lalu

    Mendukung Pembangunan Jargas di Palembang

    PALEMBANG (EKSPOSnews): Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan mendukung program Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) membangun 6.034 jaringan gas untuk rumah tangga di kota setempat."Pem

  • 3 minggu lalu

    Penderita Gagal Ginjal di Kepri Meningkat

    TANJUNGPINANG (EKSPOSnews): Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat jumlah penderita gagal ginjal di wilayah itu lebih dari 800 orang.Kepala Dinkes Kepri, Tidak Yudiana di Ta

  • 2 bulan lalu

    PTPN IV sebagai Agen Pencipta Nilai dan Pembangunan

    MEDAN (EKSPOSnews): Sebagai salah satu anak perusahaan BUMN Perkebunan, PTPN IV memiliki tugas dan kewajiban diantaranya sebagai agen pencipta nilai dan agen pembangunan, sebut Direktur Utama PTPN IV

  • 2 bulan lalu

    REI Dukung Pembangunan Ibu Kota Baru

    JAKARTA (EKSPOSnews): Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata mengatakan anggotanya siap untuk memberikan dukungan dalam pembangunan ibu kota baru yang tengah

  • 3 bulan lalu

    Dana Desa Salah Satu Alat Pemerataan Pembangunan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dan dana desa yang disalurkan ke 74.900 desa di Tanah Air merupakan kunci pemerat

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99