Rabu, 18 Sep 2019

Komunikasi Inalum dan Pemprov Sumut Sangat Jelek

Jumat, 17 Jun 2016 21:22
BAGIKAN:
MEDAN (EKSPOSnews): DPRD Sumatera Utara menyesalkan buruknya komunikasi yang terbangun antara PT Inalum dengan pemprov setempat dalam menyelesaikan pajak Air Permukaan Umum.

Dalam rapat di Medan Sekretaris Komisi C DPRD Sumut Hanafiah Harahap mengatakan buruknya komunikasi tersebut dapat terlihat dari penyelesaian pajak Air Permukaan Umum (APU) sebesar Rp400 miliar lebih yang harus menempuh jalur hukum.

Jalur hukum yang ditempuh Inalum juga disesalkan karena menyebabkan perusahaan BUMN tersebut seperti berhadapan dengan Pemprov Sumut.

"Sangat jelek komunikasi Inalum dengan Pemprov Sumut dan masyarakat Sumut," katanya, Jumat 17 Juni 2016.

Politisi Partai Golkar itu menyayangkan sikap Inalum yang terkesan kurang peduli dalam pembangunan daerah sehingga menolak kewajiban pajak yang telah melalui proses perhitungan tersebut.

"Jangan sampai terjadi Freeport kedua di sini," katanya.

Anggota Komisi C dari Fraksi Partai Hanura Ebenejer Sitorus mengatakan, proses yang ditempuh Inalum itu menimbulkaan kesan pertentangan antara dua instrumen negara.

"Ini sengketa yang berawal dari ketidakpatuhan. Padahal in 'G to G', sama-sama pemerintah," katanya.

Menanggapi hal itu, Direktur Operasional Inalum SS Sijabat mengatakan, komunikasi dengan Pempov Sumut tersebut telah dimulai sejak Mei 2014.

Inalum selalu berkomitmen untuk melanjutkan kewajiban yang selama ini dijalankan perusahaan itu ketika masih dipegang konsorsium perusahaan Jepang.

Namun langkah hukum yang ditempuh Inalum tersebut diharapkan tidak diartikan tidak setia atau tidak patuh terhadap kewajiban, tetapi langkah yang dimungkinkan sebagai aturan hukum.

"Sejujurnya, bukan tidak patuh, malah itu langkah terakhir," katanya.

Direktur Keuangan Inalum Oggy Ahmad Kosasih mengatakan, pihaknya telah menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan berbagai kewajiban perusahaan yang bergerak di bidang peleburan aluminium itu.

Ia mencontohkan penyelesaian seluruh kewajiban pajak ke Pemkab Batubara, Pemkab Asahan, dan Pemkab Toba Samosir yang menjadi area operasional Inalum.

Namun angka kewajiban pajak APU yang dikenakan Pemprov Sumut yang mencapai Rp400 miliar lebih itu cukup memberatkan dan membuat Inalum susah berkembang.(ant)

  Berita Terkait
  • 4 bulan lalu

    Inalum Bangun Gedung Perkantoran di Kuala Tanjung

    MEDAN (EKSPOSnews): PT  Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang merupakan Induk Holding Industri Pertambangan yang beroperasi di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, sedan

  • 5 bulan lalu

    Bagaimana Membangun Jaringan Telekomunikasi di MRT Jakarta?

    BANYUWANGI (EKSPOSnews): PT XL Axiata Tbk. akan mendorong pengadaan layanan jaringan telekomunikasi di jalur Moda Raya Terpadu (MRT) fase 1 Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia yang belum tersedia sec

  • 5 bulan lalu

    Inalum Tambah Kapasitas Produksi

    JAKARTA (EKSPOSnews): PT Inalum (Persero) menyiapkan belanja modal sekitar 6 miliar dolar AS untuk menambah kapasitas produksi aluminium sampai 2025."Sejumlah proyek strategis, seperti pabrik CPC, pen

  • 7 bulan lalu

    Inalum Bakal Ambil Divestasi Saham Vale

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kementerian BUMN meminta PT Inalum (Persero) untuk mengkaji rencana pengambilalihan divestasi saham PT Vale Indonesia.Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ke

  • 7 bulan lalu

    Inalum Bantu Ternak Babi

    WAMENA (EKSPOSnews): PT Inalum (Persero) pada tahap pertama, memberikan bantuan 50 ternak babi kepada masyarakat Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.Tokoh Masyarakat Kabupaten Nduga Samuel Tabuni usai men

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99